Bupati Bima Difitnah Terima Aliran Fee Proyek 275 Juta

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Terkait adanya pemberitaan yang beredar di media online beberapa hari ini terkait Bupati Bima menerima fee sejumlah 275 juta rupiah dari pengadaan kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Puteri menanggapi dengan bijak fitnah yang dilontarkan salah satu oknum anggota dewan Partai Nasdem, Edy Muhlis. 

Dalam konferensi pers beberapa hari lalu, Edy Muhlis menuding Bupati Bima menerima aliran fee proyek sebesar Rp. 275 juta untuk pengadaan pembuatan kapal dari H. Aswad yang merupakan seorang pengusaha di Kecamatan Wera. Fee tersebut diberikan melalui Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Syafruddin, dan dipergunakan untuk kepentingan Pilkada. 

"Saya kaget, soalnya disebut Edy Muhlis bahwa Bupati Bima menerima uang sebanyak Rp275 juta dari mantan Kadis Perhubungan, uang itu katanya diserahkan oleh H Aswad untuk keperluan Kampanye Pilkada" jelas Bupati Bima pada awak media di Pandopo Bupati, Jumat,  (24/9).

Bupati Bima juga menjelaskan dan menegaskan bahwa beliau tidak sama sekali menerima uang tersebut, apalagi untuk kepentingan kampanye.

"H. Syafruddin pensiun dari jabatannya bulan Agustus 2020 dan saat itu belum masa kampanye, Saya cuti untuk memulai kampanye Pilkada di bulan September 2020" ujarnya.

IDP menyampaikan pada masyarakat Kabupaten Bima tidak terkecuali anggota DPRD dan para pegiat media, tidak boleh menyampaikan fitnah. Fitnah itu hal yang tidak diketahui kebenarannya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Ia menyarankan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum sehingga tidak terjadi fitnah dan tidak menyeret pihak lain.

"Jika ada yang dirugikan, jangan hanya mengadu ke anggota dewan. Tapi juga mengadu ke pihak kepolisian. Silakan melaporkan dan proses secara hukum, saya akan mendukung dan kita akan melihat dari sisi pembuktian agar tidak terjadi fitnah," tegasnya. 

Kata dia, dalam situasi pendemi Covid seperti ini, dirinya fokus berbenah untuk membangun daerah menjadi lebih baik, bukan hanya dirinya saja, namun semua berkewajiban berbuat membangun daerah lebih maju. 

Mengkritisi itu sangat baik, sebagai pengigat dan mengigatkan mereka untuk bekerja dengan baik lagi membangun daerah dengan cara arif dan bijaksana. 

"Semuanya berkewajiban mengkritik, tidak berarti dari pihak oposisi saja yang mengkritik, dari pihak pendukung pemerintahan IDP Dahlan bisa saja mengkritik," ujar IDP dengan bijak.