PW MIO Indonesia Sumut Dukung Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Penegakan Hukum Harus Adil dan Transparan

Sumatera Utara – Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia) Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, serta berkeadilan. Dukungan tersebut juga disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution.

Pernyataan tersebut disampaikan jajaran PW MIO Indonesia Sumut di Medan, Rabu (15/7/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap upaya aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik.

Ketua PW MIO Indonesia Sumut, Fajar Trihatya, S.E., menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.

Menurutnya, setiap proses penegakan hukum harus berlandaskan alat bukti yang sah, menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, serta tetap menghormati prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.

"Kami dari PW MIO Indonesia Sumut mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Fajar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus menjalankan tugas sesuai kewenangan dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut Fajar, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, ia berharap upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan secara berkelanjutan, profesional, dan tanpa diskriminasi. Setiap pihak yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Humas PW MIO Indonesia Sumut, Bung Joe Sidjabat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi melalui penguatan integritas, pengawasan publik, serta partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

"PW MIO Indonesia Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa," kata Joe.

PW MIO Indonesia Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat terus diperkuat guna menciptakan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

(Red/Hkz)

Sumber: Humas PW MIO Indonesia Sumut.