HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Kang H. Dechan Paparkan Perda Jamsostek kepada DPRD Sumsel

Bandung — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Dede Chandra Sasmita, S.Ag., M.Pd., M.H., yang akrab disapa Kang H. Dechan, memaparkan penerapan regulasi perlindungan tenaga kerja kepada rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (13/10/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.

Rombongan diterima Kang H. Dechan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Drs. H. Asep Sukmana, S.E., M.M.; Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Andrie Kustria Wardana, S.STP., M.Si.; Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Firman Desa; serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Heni Heryani.

Dalam pemaparan itu, Bapemperda DPRD Jawa Barat menjelaskan pengalaman pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kang H. Dechan menjelaskan bahwa regulasi tersebut bertujuan memperluas perlindungan bagi pekerja formal, pekerja informal, pekerja migran Indonesia, serta kelompok pekerja rentan yang belum memperoleh perlindungan secara optimal.

“Dengan adanya Perda ini, kita berharap jumlah pekerja di Jawa Barat yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat, dengan target perlindungan hingga 70 persen,” ujar Kang H. Dechan, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor.

Menurut Kang H. Dechan, keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari proses pembentukannya. Regulasi juga harus diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pekerja yang membutuhkan perlindungan sosial.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan perlindungan sekaligus mendorong pekerja rentan mendapatkan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, kunjungan Bapemperda DPRD Sumatera Selatan diharapkan memberikan referensi dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Melalui pertukaran pengalaman tersebut, pembahasan regulasi di Sumatera Selatan diharapkan menghasilkan aturan yang dapat diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja.

(Ade)

Tutup Iklan