Kendagikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Pantau Harga Pangan
Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar guna mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang akhir tahun 2026.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tomsi menjelaskan, pengalaman selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa Oktober kerap menjadi salah satu bulan dengan kenaikan inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor yang turut memengaruhi pergerakan harga.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, inflasi year-on-year (YoY) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Ia menyebut dinamika geopolitik global turut memengaruhi kondisi ekonomi, sementara kenaikan harga bahan pokok di sejumlah daerah memerlukan perhatian serius.
“Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah daerah turun langsung ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” ujar Tomsi.
Tomsi mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat menjelang Natal dan libur akhir tahun berpotensi mendorong permintaan barang kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak membebani masyarakat.
Ia meminta instansi terkait bersama pemerintah daerah menggencarkan operasi pasar, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.
“Dengan perkembangan situasi global maupun berkaitan dengan cuaca yang mengakibatkan inflasi sedikit naik, kita harus menjaga agar angkanya tidak keluar dari batas toleransi,” jelasnya.
Selain kebutuhan pokok secara umum, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai merah di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab kenaikan tersebut berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar penanganannya tepat sasaran.
Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan data terbaru mengenai harga cabai, hasil panen, serta ketersediaan pasokan di masing-masing wilayah. Data tersebut akan menjadi bahan analisis bersama untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Melalui pemantauan rutin, penguatan koordinasi, dan pelaksanaan operasi pasar, Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat merespons perubahan harga secara lebih cepat dan terukur.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani, serta sejumlah pihak terkait.
Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri)
(Ade)
