Tampilkan postingan dengan label Gubernur. Tampilkan semua postingan

Bima - Jurnal Expose || Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi  Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB mengumpulkan sejumlah kelapa OPD untuk membahas beberapa infrastruktur provinsi di Bima.

Kepala OPD yang dikumpulkan Gubernur dan Wagub di antaranya, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kalak BPBD dan Kepala Dinas PU NTB. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB,  Selasa (15/01/2019).

Di hadapan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Gubernur dan Wagub bersama kepala OPD itu membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak.

Di antaranya, ruas jalan Tawali Wera, Jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar dan Jembatan Desa Kananta Soromandi. "Tunjukkan bahwa kita aware terhadap kebutuhan masyarakat," tegas Gubernur kepada Kepala OPD yang hadir.

Setelah mendengar laporan kepala OPD terkait program  dan anggaran yang dialokasikan infrastruktur di Bima, Gubernur memerintah kepala OPD itu untuk segera mengalokasikan anggaran pada perbaikan infrastruktur itu.

"Terutama Jembatan yang sudah lama mengalami kerusakan akibat musibah banjir". Wakil Gubernur yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu memberikan arahan agar jembatan yang dibangun harus diperhatikan desainnya.

Sehingga setiap kali datang banjir, jembatan itu tetap kuat dan bertahan lama. "Jangan sampai kejadian jembatan rusak, di setiap kali banjir itu, terulang lagi," harapnya.

Sementara itu, Bupati Bima melaporkan bahwa ada tiga jembatan milik provinsi yang perlu perhatian khusus. Selain yang dua tersebut, satu lagi berada di Kecamatan Monta. Sesuai dengan proposal yang diajukan Bupati Bima, anggaran yang dibutuhkan sekitar 12 miliar.

Dari jumlah yang diajukan itu,  Gubernur dan Wagub, melalui OPD terkait akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 5 miliar, sambil mencari anggaran di pusat.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wagub dan jajaran atas perhatiannya pada pemerataan pembangunan, khususnya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima.

"kita berharap perhatian beliau dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Dae Dinda.(JE.002).


Mataram - Jurnal Expose || Almarhum H. M. Nur A. Latif (Bang Noli), Jasadmu boleh berdiam kaku dialam barzah sana tapi dedikasi dari ikhtiar membangun yang engkau torehkan tidak akan pernah terlupakan dan saat ini lahir generasimu yang selalu siap melanjutkan sesuatu yang tersisa dari rencanamu.... 

H. Muhamad Lutfi Walikota Bima, didampingi Plt Kabag Humas dan Protokol H. Abdul Malik, SP. M. AP menyempatkan diri untuk menghadap Gubernur NTB, Dr. Zulkifliansyah di kantor Suara NTB untuk membicarakan penyerahan aset propinsi yang ada di Kota Bima dan salah satunya adalah tanah pembangunan kantor Walikota Bima saat ini

Setelah pembicaraan tertutup terlaksana, lalu kemudian Bapak Gubernur mengajak Walikota Bima menuju BPKAD untuk menindak lanjuti finalisasi dari pembicaraan tersebut dan alhasil penyerahan aset Propinsi atas tanah pada area pembangunan kantor Walikota Bima saat ini resmi diserahkan sambil menunggu penyelesaian proses administrasinya.

Walikota Bima pada media ini menuturkan bahwa penyerahan aset berupa tanah di area pembangunan kantor walikota saat ini berkat koordinasi yang terbangun dengan baik atas peran serta dari Plt. Kabag humas.

Selaku Walikota saya sangat berterima kasih kepada H. Abdul Malik SP. M. AP yang sukses untuk memediasikan dengan pak gubernur" tuturnya.

Ternyata terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2019 gedung megah kantor Walikota bima berdiri diatas lahan kepemilikan Pemerintah Propinsi NTB.(JE.AryA). 

Mataram - Jurnal Expose, Dalam rangka pembahasan penyerahan aset Provinsi NTB kepada Pemerintah Kota Bima, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis (10/01).

Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan menyerahkan sejumlah aset kepada Pemerintah Kota Bima.

Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Salah satu aset yang diserahkan yaitu lahan yang menjadi lokasi Kantor Walikota Bima yang telah ditempati sejak tahun 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala BPKAD Provinsi NTB. Gubernur mengapresiasi gerak cepat Walikota Bima untuk menuntaskan penyerahan aset, khususnya lahan lokasi kantor Walikota Bima, yang telah diupayakan selama 16 tahun.

Gubernur berpesan agar peningkatan kualitas pengelolaan aset Pemerintah Daerah harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik.(JE.001).

Mataram - Jurnal Expose || Malam Perayaan dan Tasyakuran (Pesta Rakyat) Hari Ulang Tahun Ke-60 Nusa Tenggara Barat yang berlangsung Senin Malam (17/12) di halaman kantor Gubernur NTB menjadi kesempatan bagi Gubernur yang dilantik oleh Presiden ini untuk menyampaikan beberapa harapan berkaitan dengan HUT tahun ini.

Di hadapan para Bupati dan Walikota Se-NTB, perwakilan negara sahabat, Pimpinan dan anggota DPRD, FKPD,  Pimpinan OPD dan instansi vertikal serta BUMN, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan kehadirannya mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam mengentaskan kemiskinan.

"Kehadiran kami mudah-mudahan,  Insyaallah NTB harus bangkit  dan menjelma menjadi satu provinsi yang sangat menyenangkan dan bersahabat bagi bisnis community".  Ungkap Gubernur.

Gubernur secara khusus meminta para aparatur pemerintah khususnya kepala OPD untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Semua pimpinan OPD harus memberikan pelayanan yang hakiki dan berupaya menjadikan NTB daerah yang sangat menyenangkan bagi para investor".Harap Dr. Zul.

NTB merupakan tempat yang sangat indah dan menarik dengan penduduk yang ramah Oleh karena itu mudah-mudahan bagi yang ingin menikmati eksotisme NTB mampu menemukan NTB sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, Ini yg paling penting. kata Gubernur.

Masalah peningkatan kualitas SDM  juga menjadi perhatian Gubernur.  "Pemerintah Provinsi NTB ingin mengiirim lebih banyak anak-anak NTB untuk melanjutkan studi ke luar negeri, bukan karena kualitas kurang, tetapi agar mempunyai pengalaman internasional menjadi pemimpin".  Kata Gubernur. (JE.002)

Mataram - Jurnal Expose || Pukulan lonceng sekolah oleh Gubernur Provinsi NTB Dr.H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc Selasa (18/12) menandai secara resmi pembukaan Temu Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2018 Di Hotel Lombok Raya Mataram.

Gubernur dalam sambutan di hadapan Farah Tayba, Sekretaris II Kedutaan besar Australia di Jakarta,  Penasehat Senior INOVASI Prof Dr.Fasri Djalal, para Kepala Dinas Dikpora, guru dan inovator pendidikan Se-NTB yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa para guru adalah pihak yang tahu kondisi lingkungan belajar siswa dan solusi yang perlu dijabarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi di ruang kelas.

Pada Temu Inovasi Provinsi NTB yang mengambil tema ,"Akselerasi Mutu  Pendidikan Menuju NTB yang Gemilang Solusi Lokal Untuk  Inovasi Pembelajaran", tersebut,  Gubernur menjelaskan, Dalam konteks lokal pihak yang paling bisa mengerti solusi lokal adalah para guru yang berada di Kabupaten dan kota".  Ujarnya.

Kepada 300 peserta yang merupakan stakeholder bidang pendidikan tersebut Gubernur berharap,  "mudah-mudahan dengan inovasi yang ada, SDM di NTB tidak akan kalah dengan SDM di tempat lain bahkan SDM tingkat dunia sekalipun".Harap Gubernur.

Sementara itu, pemerintah Australia melalui Sekretaris II Kedubes Australia di Jakarta Farah Tayba dalam sambutannya Temu INOVASI diselenggarakan oleh Program INOVASI bekerja sama dengan pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten mitra INOVASI.

"Ini merupakan program kemitraan penting antara pemerintah Australia dan Indonesia. Bekerja dengan sekolah, guru dan pejabat pemerintah daerah di berbagai ruang kelas dan sekolah di seluruh negeri". Jelas Farah.

"Tujuan  program ini adalah memperkuat mutu pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam hal pembelajaran literasi dan numerasi". Ungkapnya.

Usai kegiatan pameran hasil inovasi para guru, acara kemudian dilanjutkan pengumuman para juara lomba inovasi pembelajaran dan sesi diskusi yang menampilkan narasumber dari Kabupaten dan Kota wilayah kerja INOVASI  Se-NTB. (JE.002)

Bima - Jurnal Expose || Malam puncak peringatan HUT ke-60 Provinsi NTB yang berlangsung  Senin malam (18/12) di halaman kantor Gubernur NTB selain dilakukan penyerahan penghargaan WTP kepada para Bupati dan Walikota, masing-masing kepala daerah juga menerima alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut, dana Rp.1,55 triliun tersebut terbagi dalam transfer umum senilai Rp 935,5 lebih milyar, Dana Transfer Khusus Rp. 419,2 milyar, Dana Insentif Daerah Rp. 12,2 milyar dan Dana Desa Rp. 185,61 Milyar.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan,  "komponen dana transfer umum tersebut mencakup dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Sedangkan komponen dana alokasi umum (DAU) mencakup DAU murni formula.

Ditambahkan Bupati, pada komponen dana transfer khusus mencakup dana alokasi khusus (DAK) Reguler, DAK penugasan dan DAK afirmasi dan DAK Non Fisik yang dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi Perumahan dan pemukiman, industri kecil, pertanian, kelautan perikanan, pariwisata dan sektor jalan, pasar, irigasi dan transportasi maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan, tunjangan profesi guru dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Bupati berharap dana transfer tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan serta sektor strategis lainnya di Kabupaten Bima.(JE.002).

Bima - Jurnal Expose || Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri,  SE dan Drs. H. Dahlan M Noer berhasil membawa jajaran Pemerintah Kabupaten Bima mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusui dan Menyajikan laporan keuangan tahun 2017.

Piagam tersebut diserahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah Senin (17/12) pada puncak Peringatan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi NTB yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur NTB.

Selain Bupati Bima tampak pula para Bupati dan Walikota Se- Provinsi NTB yang menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tersebut.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE sesaat setelah penerimaan piagam tersebut menyatakan, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah".

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan,  menjadi kunci penilaian tersebut kata Bupati". (JE.002).

Mataram - Jurnal Expose || Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, secara resmi melantik Pengurus Dekranasda Provinsi NTB serta Ketua Dekranasda Kota Bima dan Kabupaten Lombok Timur, Kamis (13/12), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Mataram.

Hadir Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, unsur FKPD Provinsi NTB, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, Asosiasi dan komunitas pengrajin dan kesenian, ahli ekonomi NTB, unsur perbankan, serta perwakilan organisasi wanita tingkat Provinsi NTB, Kota Bima dan Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Dekranas Nomor 55/Dekran/SK/XI/2018; Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi NTB Nomor 25/Dekranasda-NTB/SK/X/2018; serta Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi NTB Nomor 28/Dekranasda-NTB/SK/XI/2018, Ny. Hj. Ellya H. Muhammad Lutfi ditetapkan sebagai Ketua Dekranasda Kota Bima, sementara Ny. Hj. Hartatik ditetapkan sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Timur. Keduanya akan mengemban amanah ini selama periode 2018-2023.

Dewan Kerajinan Nasional maupun daerah adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

Gubernur mengajak seluruh pengurus Dekranasda baik pada Tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten se-NTB untuk bahu-membahu bekerja keras memajukan produk kerajinan daerah dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya agar dapat menghasilkan kerajinan produk yang berdaya saing.

Sinergi melalui koordinasi antar Dekranasda Provinsi maupun Dekranasda Kabupaten dan Kota sangat perlu dilakukan agar hasil pembinaan kepada para pengrajin dapat maksimal.

Dengan demikian, para pengrajin dapat meningkatkan daya saingnya yang pada gilirannya Lembaga Dekranasda dapat menjadi Lembaga yang handal dalam keikutsertaanya mensejahterakan para pengrajin.(JE.AryA).

Kota Bima - Jurnal Expose, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Atas (MKKS SMA) Tingkat Provinsi NTB pada Sabtu, 17 November 2018, di Hotel Mutmainah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, diikuti oleh 158 Kepala SMA se-Provinsi NTB.

MKKS merupakan salah satu kegiatan rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam rangka mengevaluasi kegiatan tahun 2018 dan membahas rencana kegiatan untuk tahun 2019.

Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya memaksimalkan peran kepala sekolah dalam meningatkan kualitas pendidikan SMA se-NTB.

Gubernur menegaskan, pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menjadi dasar pembangunan. Faktor ini merupakan komponen penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, yang akan menggerakkan seluruh bidang pembangunan dalam kehidupan manusia.

Pembenahan dalam bidang pendidikan perlu dilaksanakan, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri.

Gubernur juga mengingatkan, salah satu aspek penting sebagai ruh pendidikan adalah kurikulum. Hendaknya kurikulum, metode, model dan media yang diusung oleh sistem pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pendidikan mampu menjawab tantangan dan berbagai persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita.

Sementara itu Walikota menyampaikan harapan semoga kegiatan musyawarah ini dapat meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud percepatan lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas.(Expose.Hum).

Diberdayakan oleh Blogger.