Tampilkan postingan dengan label Kota Bima. Tampilkan semua postingan

Kota Bima - Dinamikambojo, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Bima menggelar Musyawarah ke V pemilihan ketua Organda Kota Bima periode 2020 - 2025. 


Dari hasil pemilihan Muchsin H. A. Hamed Ali akhirnya terpilih jadi Ketua organda Kota Bima yang merupakan seorang pengusaha PO Bima Permai yang berdomisili di Kelurahan Karara Kota Bima, beliau memimpin organda kota Bima untuk Periode 2020 - 2025. 

Kepala Dinas perhubungan Kota Bima, Ir. H. Zulkifli, M.Ap mewakili ketua DPD Organda Propinsi NTB melantik ketua terpilih Muchsin selaku Ketua Organda Kota Bima. Berharap pada ketua organda terpilih agar segera menyusun struktur organisasi dan dapat melaksanakan tugas dan segera eksis untuk kemajuan organda ini.

Ketua Organda terpilih Muchsin usia dilantik berjanji akan segera Membenahi apa yang menjadi persoalan selama ini, kita akan membuat konsep dan tetap bekerjasama dengan pihak Dishub dan kami tetap melakukan koordinasi karena dishub adalah mitranya organda.

Langkah awal kita juga akan menertiban angkutan darat yang selama ini terlihat amburadul, sehingga kedepan angkutan darat yang ada berjalan dengan baik. untuk transportasi kota, kita juga akan melakukan menertibkan. Tuturnya.(MD.002).

Kota Bima, jurnalexpose.com || Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah Kota Bima telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Bima. Berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan secara bertahap dan terarah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Untuk mendukung percepatan penanganan tersebut Pemkot melakukan melakukan rasionalisasi anggaran dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Dengan tujuan bahwa pelayanan masyarakat harus maksimal, oleh karenanya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan perubahan anggaran memang perlu dilakukan.

Dari hasil rasionalisasi pemerintah Kota Bima menganggarkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Bima dengan total anggaran sebesar Rp. 28.856.575.975,-. melalui Biaya Tak Terduga (BTT) terhitung sejak April 2020 sampai dengan Agustus 2020. 

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut diantaranya untuk item-item sebagai berikut : 

(1) Belanja Alat Komunikasi dengan pagu dana sebesar Rp. 18.200.000,-
(2) Kebutuhan administrasi/ pelaporan dengan pagu dana sebesar Rp. 33.500.000,- ; 
(3) Dokumentasi dan Publikasi dengan pagu dana sebesar Rp. 200.725.000,- ; 
(4) Peningkatan Layanan Kesehatan dengan pagu dana sebesar Rp. 9.872.083.475,- ; 
(5) Belanja Jasa Tenaga Medis dan Operasional Kesehatan dengan pagu dana sebesar Rp. 4.245.120.000,- ; 
(6) Penyemprotan, Sosialisasi dan Pemantauan Lingkungan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.770.072.500,- ; 
(7) Tim Gugus Tugas dengan pagu dana sebesar Rp. 1.146.250.000,- ; 
(8) Kebutuhan Pos dengan pagu dana sebesar Rp. 2.612.625.000,- ; 
(9) Jaring Pengaman Sosial dengan pagu dana sebesar Rp. 5.358.000.000,- ; 
(10) Pemulihan Ekonomi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ; 
(11) Dukungan industri dan UMKM dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ; dan 
(12) Pengamanan dan Patroli dengan pagu dana sebesar Rp. 600.000.000,-.

Kemudian, dalam jaring pengaman sosial ini terdapat item kegiatan yakni penyediaan bahan pangan senilai Rp 200.000,- per Rumah Tangga/KPM selama 3 bulan. 

Adapun bahan pokok yang diberikan yakni berupa beras 10 kg, telur, minyak goreng dan produk olahan. Adapula bantuan bagu upaya pemulihan ekonomi dan paket bantuan bagi UMKM dan IKM terdampak.

Mekanisme pendataan keluarga penerima JPS  tersebut melalui Dinas Sosial Kota Bima dan basis pendataan RT dan RW, diluar penerima bantuan lain baik dari pusat maupun provinsi NTB. 

Sementara realisasi anggaran covid-19 sampai dengan bulan Mei sebesar Rp. 4.460.555.500,- dengan rincian untuk bulan April sebesar Rp. 517.030.000,- dan bulan Mei Rp. 3.943.525.500,-. ***


Kota Bima, jurnalexpose.com || Puluhan warga Perumahan BTN Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima melakukan protes terhadap pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkait tidak mengalirnya air di perumahan setempat udah hampir 4 hari lalu. Selasa (23/6/2020).

Ketua RW 06 BTN Sambinae, mewakili seluruh warga Kahruddin, mengeluhkan adanya air PDAM yang macet Sejak beberapa hari ini. “Sudah empat hari ini kami warga di komplek BTN dan sekitarnya Kesusahan air PDAM, air Macet,” keluhnya

Ia menyesalkan kondisi pelayanan PDAM yang mempersulit warga. Pihaknya tidak tahu, apa penyebab air macet namun kemungkinan saja akibat ada pengantian mesin atau perbaikan pipa. Kondisi ini, keluh dia, sangat menyulitkan warga beraktivitas, terutama untuk urusan rumah tangga.

Apalagi lanjut dia, banyak aktivitas warga yang membutuhkan air. Seperti kegiatan sehari-hari, mulai dari mandi, MCK, wudhu hingga memasak untuk keperluan lainnya.

Ia berharap pasokan air PDAM segera normal kembali, atau minimal dengan adanya kemacetan ini dapat dimbangi dengan pendropan air di tiap warga. Harapnya.

Harapan seluruh warga BTN, agar masalah di pompa kiranya dapat diinformasikan ke kami selaku warga. Intinya dari hasil kesepakatan bersama warga meminta agar air PDAM tetap jalan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kami hanya bisa membantu 4 tangki sehari.

Sementara bagian Tehnik perpipaan PDAM, Fikruddin, menjelaskan, Awalnya untuk kebutuhan air untuk warga BTN dilayani 1 pompa dengan kapasitas 5 liter perdetik. 

Air yang diproduksi oleh sumur itu tidak mampu mengimbangi pompa tersebut sehingga sedikit memgganggu aliran yang begitu cepat.

Terkait persoalan tersebut, pihak PDAM meminta waktu selama tiga hari pada warga BTN untuk melakukan perbaikan, dalam hal ini untuk memasang pompa besar. Sekali lagi meminta maaf ketidak nyamanan warga atas tidak adanya kelancaran air tersebut.

'Insya Allah untuk mengantisipasi kemacetan air, kami pihak PDAM akan mengupayakan pengedropan air dengan minimal empat Tangki perharinnya". Janjinya.

Kota Bima, jurnalexpose.com || Kabag Humas Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Legislatif (DPRD) Kota Bima yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH, di Kantor DPRD Kota Bima menyalahi tata tertib dan malah bisa dikatakan illegal karena RDP digelar atas desakan demonstran dan mengundang serta menghadirkan demonstran dalam rapat (RDP) (Senin, 22/06/20).

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Menurut Malik, RDP (Rapat Dengar Pendapat) merupakan domainnya Komisi Dewan. Di dalam Tata Tertibnya, RDP merupakan rapat antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda) atau Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah Daerah. Tidak melibatkan masyarakat umum apalagi pendemo.

“dalam sejarah DPR (Legislatif) di seluruh Indonesia, baru Samsurih yang mengundang Eksekutif untuk hadir pada kegiatan RDP yang melibatkan para demonstran, dan RDP tersebut Bisa juga disebut ilegal karena telah keluar dari Tatib Dewan,” tuding Malik di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Ditambahkannya, untuk Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Dewan dapat digelar melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dimana RDPU itu merupakan rapat dengan Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Baperda dengan masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun organisasi atau badan swasta.

"Sekali lagi, dalam Tatib itu tidak ada RDP yang melibatkan Eksekutif, Legislatif dan masyarakat. Namun selama ini, yang terjadi justeru seperti itu,” tutur Malik. 

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH yang dimintai komentarnya justru membantah semua tudingan dimaksud.

“Sebenarnya RTP tadi tidak ada akal-akalan, bukan titipan dan lainnya sebagaimana yang diduga. Tetapi, semuanya dilakukan sebagaimana biasanya. Dan ini lazim dilakukan selama ini sebagaimana konteks tugas dan fungsi kami di Dewan. Sekali lagi, ini hal yang biasa saja. Dan RDP yang dilakukan tadi, itu tidak melanggar Tatib Dewan, tetapi hal yang lumrah saja,” sahutnya, Senin (22/6/2019).

Samsurih mengakui, RDP yang sudah dilaksanakan itu memang melibatkan FMPT Kota Bima. Diakuinya, FMPT diundang pada moment RDP tersebut karena mereka datang menyampaikan pendapat, pandangan, harapan dan tuntutan kepada pihaknya.

Sumber : media online "Visioner"

Kota Bima, jurnalexpose.com || Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima resmi launching aplikasi SIRAPP dan website rumah Aspirasi Kota Bima (Kamis 11/06/20) di Aula Kantor Walikota Bima.

Launching diresmikan oleh Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE didampingi oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH.

Launching yang dilakukan secara virtual ini dihadiri pula oleh Sekretaris Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kepala Dinas PP dan PA Provinsi NTB, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH, Sekda Kota Bima dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kota Bima.

Aplikasi online ini diluncurkan untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah proses pelaporan jika terjadi tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.

Adapun alur proses pelaporan melalui aplikasi SIRAPP ini pertama pelapor atau masyarakat harus membuka broser dan membuka halaman website https://sirapp-dp3a.bimakota.go.id

Kemudian pelapor melakukan registrasi untuk pengaduan baru mengisi form pelaporan (admin mengisi laporan pengaduan korban).

Setelah diisi admin memproses pengaduan masyarakat dan disposisi ke pimpinan, pimpinan kemudian memberikan rujukan hasil laporan masyarakat tersebut baru masyarakat melihat hasil laporannya dan mencetak hasil rujukan.

Kota Bima, jurnalexpose.com || Komisi II DPRD Kota Bima menerima kedatangan warga masyarakat dari perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Amahami di ruang Komisi II Kantor DPRD Kota Bima. Kamis (11/06/2020).

Kedatangan para pedagang tersebut mengadu dan mengeluhkan tentang adanya rencana pemerintah memindahkan lokasi para pedagang di los A pasar Amahami Kota Bima. Menurut penyampaian perwakilan pedagang, bahwa mereka mengeluhkan adanya rencana pemerintah melakukan pembongkaran sepihak tanpa pemberitahuan informasi lebih awal kepada kami selaku pedagang. 

"Kami mendukung pemerintah menata pasar, tetapi kami ingin hal ini dibicarakan dan diinformasikan terlebih dahulu kepada kami para pedagang, "ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bima dalam hal ini Komisi II yang diwakili oleh Hj. Gina Adriani, Sahbuddin, Syukri Dahlan, S,Sos dan iAsnah Madilau, SH berjanji akan segera berkordinasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini dinas Koperindag dan kepala UPT pasar yang menangani hal ini

"Kami berharap pemindahan tersebut ditunda sampai adanya lokasi baru yang disiapkan untuk para pedagang," katanya.

Kata mereka, DPRD Kota Bima mendukung upaya pemerintah menertibkan pasar tersebut, tetapi dengan cara-cara yang sama-sama menguntungkan baik itu pemerintah maupun para pedagang. katanya.

Kota Bima, jurnalexpose.com || Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanganan penyebarluasan Covid-19 di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima telah melakukan langkah pembatasan kegiatan sosial tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perwali nomor 24 Tahun 2020, dan telah dilakukan perubahan pertama pada Perwali nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK).


Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PSBK terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bima didapatkan hasil bahwa penyebarannya saat ini cenderung terkendali. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan relaksasi keberfungsian sosial tertentu secara bertahap dan untuk memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka perwali tentang PSBK perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang. (Rabu, 03/06/20)

Penyesuaian tersebut sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima.

Dalam perwali nomor 31 Tahun 2020 tersebut tertuang beberapa penyesuaian/perubahan diantaranya :

1. Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber dan operasional PSBK dilakukan oleh gugus tugas kelurahan melalui model kelurahan mandiri;

2. Penghentian kegiatan penduduk di tempat atau fasilitas umum  dikecualikan untuk kegiatan wisata tertentu yaitu kegiatan wisata yang di fokuskan pada kunjungan dan/atau perhelatan kegiatan pemerintah daerah ke objek wisata alam;

3. Akad Nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil serta dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan persetujuan atau izin tertulis dari Kantor KUA atau dinas pencatatan sipil setempat yang dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti dan undangan lain secara kumulatif paling banyak 50 orang;

4. Pendanaan pelaksanaan PSBK yang bersumber dari sumbangan pihak  lain yang tidak mengikat di tiadakan.

Kota Bima, jurnalexpose.com ||
Kasus demi kasus yang menyelimuti penanggulangan covid 19 Di Kota Bima masih terus membias, kali ini reaksi kemarahan warga Sambinae akibat ketertutupan atau tidak transparant penggunaan anggaran tersebut diakumulasikan dengan penyegelan Kantor Kelurahan setempat (Kamis, 3/6/20).


Reaksi kemarahan warga Kelurahan Sambina'e lebih dipicu dengan sikap arogansi oknum Lurah yang mengabaikan kesepakatan awal dengan warga (Kamis, 29/5/20) dikantor setempat.

Nampak Kantor Lurah Sambina'e telah disegel oleh warga dengan ditempelkan pernyataan untuk segera dihadirkan Inspektorat, DPPKAD, BAPPEDA dan Bendahara Kasi Kelurahan

Dari hasil pantauan langsung media ini bahwa penyegelan tersebut terpaksa dilakukan karena oknum lurah dinilai lebih mengedepankan finasial ketimbang memberdayakan UKM dan pemberdayaan masyarakat setempat

Syaiful S. Pd Ketua RW 02 sangat menyayangkan sikap arogansi oknum lurah dengan memaksa diri memesan beberapa pos jaga ditempat lain padahal warga setempat justeru menerima pesanan dari kelurahan lain untuk membuat pos jaga yang dimaksud

"Apa maksudnya pak lurah memesan pos jaga ditempat lain sementara ada warganya sendiri yang bisa membuat pos jaga, padahal kenyataannya kelurahan lain justeru datang memesan pos jaga yang bisa dikarya kan oleh warganya sendiri, apa hal tersebut tidak menjadi persoalan yang bisa menjadi tanda tanya besar bagi kami semua ?" cetusnya

Hingga kejadian penyegelan ini terjadi ketiga pos jaga yang sudah dipesan dari tujuh pos jaga yang dibutuhkan masih belum nampak fisiknya sehingga atas dasar tersebut sepakat untuk melakukan penyegelan kantor kelurahan yang berujung pada lumpuhnya pelayanan publik saat ini


Abdul Hamid Ketua RW 04 mengaku sangat tidak menerima perlakuan oknum lurah yang tidak profesional mengelola anggaran covid 19 dengan semena mena membagi honor kepada RT maupun RW atas selera dan kebijakannya sendiri tanpa mengacuh kepada aturan yang telah disepakati bersama

"apa dasarnya pak lurah memberikan honor melalui bendahara kepada para RT dan RW, LPM, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna, berdasarkan selera dan kehendaknya sendiri seperti memilah milahnya, ada yg dikasih dua ratus, ada yang dikasih 7 tujuh ratus, ada yang dikasih satu juta bahkan pada saat penyerahan uang tersebut hanya disodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani ?" urainya penuh tanya

Hingga berita ini ditayangkan, oknum Lurah Sambinaee belum dapat dikonfirmasi karena HP Selulernya masih dalam posisi off. @ry@

Kota Bima, jurnalexpose.com || Apresiasi membanggakan perlu diberikan pada Pemerintah Kota Bima yang  kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan NTB terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Pencapaian ini merupakan kali keenam Kota Bima mendapatkan predikat WTP. Yang berarti selama 6 tahun berturut-turut Kota Bima mampu mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan dilakukan secara virtual antara BPK Perwakilan NTB kepada Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm di Aula Kantor Walikota Bima, Selasa (2/6/2020)


"Namun bukan berarti kami berpuas diri, penilaian WTP ini bukanlah sesuatu yang menjadikan kita jumawa. Ini adalah keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang," jelasnya Wakil Walikota Bima.

Kota Bima, Jurnalexpose.com || Kepala Sekolah beserta jajaran Guru PNS lingkup SMPN 8 Kota Bima secara patungan mengumpulkan uang untuk THR Bagi para Guru Sukarela dan Staf TU pada sekolah setempat. Selasa (19/05).

Kepala SMPN 8 Kota Bima Ridwan Ibrahim, M.Ap pada kesempatan penyerahan THR mengatakan, sebagai bentuk keperdulian selaku guru PNS secara patungan kami mengumpulkan sejumlah uang untuk memberikan THR pada guru dan Staf TU honerer. 

Kata ridwan, "kami menyisihkan sebagian rezeki buat rekan-rekan yang honorer dan Staf TU. Tapi, tidak ada paksaan, hanya sukarela dari kami selaku PNS". 

Alhamdullilah saya selaku Kepala sekolah sudah memberikannya, dan diterima dengan senang hati. Semoga pegawai honorer dan staf TU dapat menikmatinya untuk menyambut hari raya idul fitri ini".

Berharap Semoga pemberian kami ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan selaku guru honorer dan para staf TU. Ujarnya.

Kota Bima, Jurnalexpose.com || Kepala SMPN 15 Kota Bima, Abdi, S.Pd bersama jajaran guru dan staf tata usahanya membagi Zakat Fitrah yang bersumber dari Siswa dan Guru pada fakir miskin di kelurahan Oi Foo dan kelurahan Nitu serta mensosialiasikan program "Gemilang" (Gerakan Elok Menuju Indonesia Indah dan Aman Nawacita Guru) (Senin, 18/5/2020).


Zakat Fitrah berupa 47 amplop berisi uang RP 25.000/penerima dan beras 12 Kantung berisi 2,5 kg dibagikan sesuai ketentuan oleh Baznas Kota Bima yakni 70% untuk Fakir, miskin, dan Amil zakat, sedangkan untuk Baznas 30%.

Alasan pembagian zakat fitrah di fokuskan Di kedua kelurahan Oi Foo dan Nitu yakni karena mayoritas keluarga besar dari orang tua siswa merupakan wilayah Zonasi SMPN 15 Kota Bima.

Pada kesempatan tersebut, Kepala SMPN 15 Kota Bima, Abdi, S.Pd beserta jajarannya juga mensosialisasikan dan menjelaskan program "Gemilang" (Gerakan Elok Menuju Indonesia Indah dan Aman Nawacita Guru). Berupa program Extra Kurikuler yang membuka kelas khusus untuk belajar Iqra, Tahfidz dan Tilawah.


Abdi, S.Pd mengatakan "saya bersama guru-guru dan Tata Usaha memberikan pemahaman bahwa adanya SMPN 15 Kota Bima yang "Gemilang" (Gerakan Elok Menuju Indonesia Indah dan Aman Nawacita Guru) yang sudah membuka Kelas Iqra, Tahfidz, dan Tilawah"

"Program ini sangat cocok untuk melahirkan Qori dan Qoriah terbaik seperti salah satu Alumni SMPN 15 Kota Bima, Fatimah yang menjadi Qoriah Tingkat Nasional", tambahnya dengan bangga (JE02)

Jurnalexpose - Kota Bima || Sebagaimana komitmen Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE untuk menegakkan kode etik dan menindaktegas ASN yang melakukan tindakan Amoral, sebanyak dua Orang Pejabat diberhentikan dari jabatannya. Kedua pejabat tersebut adalah seorang Lurah dan seorang Kepala sekolah.


Pemberhentian ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 862/906/BKPSDM/V/2020 dan 862/905/BKPSDM/V/2020.

Pemberhentian ini berdasarkan pelanggaran disiplin dan kode etik  dilakukan yang bersangkutan dan berdasarkan pemeriksaan keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial serta etika terhadap diri sendiri sebagai PNS.

Untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Dalam arahan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE berpesan untuk menjaga moralitas agar tidak sampai melakukan tindakan amoral. Diinginkannya birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima memiliki keteladanan dan menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi di tengah masyarakat.

"Persoalan seperti ini saya tidak akan pikir panjang, akan langsung saya copot karena kita tidak ingin birokrasi tercoreng, ASN saya harap jaga tingkah laku ditengah masyarakat", ujar Wali Kota.

Jurnalexpose.com, Kota Bima || Guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kinerja pemerintahan di saat kondisi bencana pandemi corona yang saat ini dihadapi, Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE melantik 19 orang pejabat dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan kepala sekolah di Aula Kantor Walikota Bima (Jum'at 15/05/2020)


Adapun nama-nama pejabat dilantik diantaranya Adhi Aulia ST MEC Dev jabatan lama Auditor Muda pada Inspektorat Kota Bima jabatan baru inspektur pembantu wilayah I pada Inspektorat Kota Bima, Muchtar S.Sos jabatan lama Lurah Kolo dilantik menjadi Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Asakota, Rustam SE sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Asakota menjadi Lurah Kolo, Muhadjir S.Sos diangkat menjadi Lurah Penaraga, Elly Separniawan ST MIL sebelumnya menjabat sebagai Kasi Analisis kebutuhan pada BPKAD Kota Bima menjadi Kasi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Wulandari STP MSi diangkat menjadi Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian kecamatan rasanae timur, Khairuddin SE sebelumnya menjabat kasi perekonomian pada kelurahan jatibaru menjadi kasubid analisis kebutuhan pada BPKAD Kota Bima, Fatimah S.Sos sebelumnya staf pada Dinsos Kota Bima diangkat menjadi Kasubag umum dan kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Bima, Sri Swarningsih SE M Eng staf pada BPKAD Kota Bima menjadi Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Disnaker Kota Bima, Suhastra S.Sos MM sebelumnya staf pada Dinas Tenaga Kerja diangkat manjadi Kepala Subbag Tata Usaha Balai Latihan Kerja pada Disnaker Kota Bima, Tajudin S Sos diangkat menjadi Kasi perekonomian pada kelurahan Nitu setelah sebelumnya mengabdi pada Satpol PP Kota Bima.


Untuk jabatan fungsional, nama-nama yang dilantik diantaranya Hj Rosnaro SPd jabatan lama Guru SDN 06 Kodo diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 06 Kodo, Mujadid SPdi sebelumnya menjabat sebagai Kepala SDN 64 Sori Kota Bima dilantik menjadi Kepala SDN 49 Rabangodu Selatan.

Ratna SPd sebelumnya Guru SDN 29 Tanjung diangkat menjadi Kepala SDN 03 Jatiwangi, Munir SPd Guru SDN 35 Nunggu dilantik menjadi Kepala SDN 64 Sori Kota Bima, Junaidin SPd Guru SDN 65 Jatibaru diangkat menjadi Kepala SDN 65 Jatibaru.

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat membawa etos kerja meningkat di lingkungan kerja masing-masing.

Jurnal Expose.com - Kota Bima || Kisruh dan terjadi keributan saat ratusan Warga dengan emosi mendatangi Kantor Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kehadiran warga tersebut mempersoalkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari Pusat yang diduga tidak tepat sasaran. Selasa, (12/5/20)


Menurut Ilham, salah seorang warga Kelurahan Sadia, BLT di Kelurahan Sadia Cacat hukum. Karena banyak warga yang berhak menerima, justru di coret. Dan dari jumlah penerima BLT sebanyak 119 orang di Kelurahan Sadia Dominan dugaannya berdasarkan selera pihak Lurah, tenaga pendamping serta adanya hubungan kedekatan.

Akibatnya, ratusan warga dominan dari kalangan ibu ibu melakukan penyegelan kantor bahkan kaca jendela kantor lurah setempat pecah akibat dilempar. Hal ini terjadi akibat dari luapan emosi warga yang tidak dapat dibendung.

Amirudin Ketua LPM Sadia, menyampaikan keterangannya, bahwa kehadiran warga Sadia dalam rangka mempertanyakan bantua BLT. dari yang diajukan sebanyak 200 lebih orang, justru hanya 119 orang saja yang mendapatkan, itupun dalam satu rumah ada dua sampai tiga orang. Bahkan, diketahui yang keluar masih ada hubungan kedekatan dengan oknum tertentu.

Amir menuding Lurah bersama Pendata dari Dissos sama sekali tidak melibatkan RT, RW dan LPM dalam menentukan penerima BLT di Kelurahan Sadia. Semua di lakukan dalam keadaan tertutup.

Sehingga, wajar bila warga marah dan menyegel kantor, karena dinilai tidak terbuka dan transparan.

Senada dengan Furqan, warga yang juga Perangkat RT/RW, menyesalkan sikap pihak Lurah Sadia yang tidak membangun komunikasi dalam pendataan warga dengan RT/RW.

"Saya bersama ratusan warga lain menginginkan Bantuan BLT Pusat untuk dipending dulu. Tapi karena lurah dan pendata tidak mau, ya wajar terjadi reaksi". Ungkapnya.


Pantauan langsung di lokasi, nampak ratusan warga memadati halaman kantor kelurahan Sadia. Dan berteriak dan mengejar meminta pihak lurah dan tenaga pendata bertanggungjawab atas dicoretnya sejumlah warga yang sudah diusulkan mendapat bantuan, tapi tidak terkaget dalam bantuan BLT. Padahal syaratnya sendiri sangat terpenuhi.

Kehadiran ratusan warga, ikut ditenangkan oleh pihak Babinsa dan Babinkantibmas yang juga cepat berada di lokasi kejadian. Sedangkan Lurah yang hadir di kantor diamankan oleh pihak aparat, setelah ratusan warga menyegel dan melempar kaca kantor.

Jurnal Expose, Kota Bima || Tim Penggerak PKK Kota Bima, kembali berpartisipasi dan memberikan perhatian dengan membagikan sembako di dua kecamatan di Kota Bima, setelah sebelumnya membagikan masker dan suplemen kesehatan kepada para tenaga medis. 

Pembagian sembako ini sebagai bentuk kepedulian TP PKK Kota Bima terhadap mewabahnya Covid-19 dengan memberikan terhadap kebutuhan masyarakat terutama akan kebutuhan Sembako.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua TP PKK Hj Ellya HM Lutfi kepada Camat Asakota dan Camat Rasanae Barat. Ketua TP PKK Kota Bima didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesos Drs H Supratman MAP pada Kamis 30 April 2020 di Halaman Kantor Walikota Bima. 

Adapun jumlah bantuan yang akan didistribusikan pada dua kecamatan Asakota dan Rasanae Barat sebanyak 1.200 paket.

Pembagian secara simbolis diberikan kepada Camat dengan disaksikan Lurah diwilayah setempat. Paket sembako kemudian pembagiannya akan dikoordinir oleh kelurahan untuk menghindari kerumunan dan agar tetap menerapkan social distancing.

"Bantuan ini mungkin tak seberapa namun inilah bentuk perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bima terhadap masyarakat yang dampak Covid-19 ini", ungkap Ketua TP PKK Kota Bima.

Dijelaskannya bahwa saat ini kita tahu keadaan makin memberatkan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat apalagi dampak yang disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 ini. Oleh karena itu, diharapkannya bantuan ini dapat meringankan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima.

Selain itu pula, untuk dua kecamatan wilayah Mpunda dan Rasanae Timur, juga diberikan paket sembako oleh LASQI Kota Bima yang diketuai pula oleh Hj Ellya HM Lutfi. Sementara untuk wilayah Raba mendapatkan bantuan sembako dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Adapun sembako yang dibagikan berjumlah 100 paket untuk masing-masing kelurahan. Total sembako yang dibagikan melalui 3 (tiga) organisasi PKK, Majelis taklim Uswatun Hasanah dan LASQI Kota Bima sebanyak 4.100 paket.

"Semoga bantuan ini yang mungkin tidak seberapa, namun hendaknya dapat meringankan beban dari ibu bapak sekalian, ini bagian dari perhatian dan kepedulian PKK Kota Bima kepada masyarakat, semoga musibah wabah ini cepat berlalu”, tutup Hj Ellya HM Lutfi. ***

Jurnal Expose, Kota Bima || Pasien 01 Kota Bima, Ny Z (62 Tahun) penduduk kelurahan Monggonao, setelah melalui empat kali pemeriksaan swap dinyatakan negatif, pukul 09.00 wita resmi dinyatakan sembuh dan dipulangkan kembali ke rumahnya. (Rabu 29 April 2020)


Tim Gugus Tugas Covid 19 Kota Bima, dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH menjemput Ny Z di RSUD Bima.
Sekda didampingi pula oleh Staf Ahli Wali Kota Bima bidang pemerintahan, hukum dan politik, Kepala BPBD Kota Bima, Kepala Satpol PP Kota Bima dan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima.

Kepulangan Ny Z ini diwarnai rasa haru dan bahagia dan diiringi dengan shalawat oleh seluruh petugas medis dan tim gugus tugas covid 19 Kota dan Kabupaten Bima.

Dengan rasa haru Ny Z mengucapkan terima kasih kepada petugas medis yang telah merawatnya dengan sangat baik.


Ucapan terima kasih pula disampaikannya kepada Pemerintah Kota Bima dan seluruh masyarakat Kota Bima yang telah memberikan motivasi, semangat, perhatian dan doa hingga beliau dinyatakan sembuh dan bebas dari virus covid-19 ini.

Setiba dikediamannya, tangis penuh haru juga mewarnai. Suami, anak dan cucu telah menanti di rumah dengan rasa rindu yang luar biasa. Begitu pula para tetangga menyambut dengan penuh suka cita.

Jurnal Expose, Kota Bima || Berbagai partisipasi terus mengalir dalam rangka membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bima membagikan masker kain serta paket sembako sebagai bentuk kepedulian DWP Kota Bima kepada masyarakat yang terdampak  pandemi Virus Corona (Covid-19).


Pembagian ini dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bima dan 5 (Lima) Kecamatan yang ada di Kota Bima. Kegiatan sosial penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat kecil tersebut dilaksanakan pada 20 April 2020 sampai dengan 21 April 2020.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DWP Kota Bima Hj Salmah Mukhtar MH yang merupakan istri Sekda Kota Bima Drs H Mukhtar MH. Kegiatan diawali pada Kecamatan Asakota, RSUD Kota Bima, PKM Jatibaru, Kantor Kecamatan Rasanae Barat, PKM Paruga, PKM Mpunda, Kantor Camat Mpunda, Kantor Camat Raba, PKM Penanae, Kantor Camat Rasanae Timur dan PKM Rasanae Timur.

“Kegiatan ini dalam rangka memutus penyebaran pandemi virus Corona yang mulai dirasakan dampak ekonomi oleh masyarakat kecil, terlebih lakgi langkanya masker menjadi salah satu pertimbangan DWP melakukan kegiatan ini”, ujar Ketua DWP Kota Bima.

Ia juga menambahkan kegiatan sosial tersebut merupakan arahan Dharma Wanita Persatuan dari Pusat maupun Provinsi dalam program DWP Peduli terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

“Hari ini bersama DWP dalam program DWP Peduli terhadap masyarakat terdampak Covid-19, dengan membagi sembako gratis dan masker kain,” katanya.

Pihaknya juga mensosialisasikan penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak pada saat beraktivitas kepada masyarakat. Dengan harapan wabah Covid-19 ini cepat berakhir.

“Mudah-mudahan Covid-19 cepat berakhir, kita bersama-sama mentaati aturan pemerintah, mensosialisaikan kepada masyarakat yang belum tahu, dengan ini kami terjun kelapangan langsung agar penyebaran tidak meluas,” jelasnya.

Jurnal Expose, Kota Bima || GP Anshor Kota Bima bersama PC. PMII Kota Bima serta Babinkabtibmas kembali melakukan penyemprotan desinfektan sebagai langkah pencegahan penularan covid-19 di Kelurahan Dara setelah sebelumnya melakukan hal yang sama di beberapa kelurahan lainnya


Komitmen GP Anshor Kota Bima dibawah kendali Rafi'in M. Rum, SE adalah merupakan langkah kongkrit dalam kegiatan kemanusiaan dengan melibatkan satgas cegah Covid-19 internal anggota GP Anshor dan melibatkan seluruh instrumen seperti halnya  anggota TSBK yang dibantu juga oleh beberapa warga lainnya serta dari PC. PMII Kota Bima serta Babinkabtibmas.

"Kami tergerak untuk melakukan penyemprotan desinfektan ini semata mata untuk membantu masyarakat sebagai langkah/upaya untuk mengantisipasi dini munculnya wabah corona yang menulari masyarakat" jelasnya


Kegiatan penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh GP Anshor Kota Bima mendapat apresiasi dari masyarakat, Ibrahim Umar (53 Thn) misalnya pada media ini mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kegiatan penyemprotan tersebut

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada GP Anshor yang telah membantu kami untuk melakukan penyemprotan wabah corona ini semoga kegiatan yang sama akan tetap terus dilakukan kedepannya sehingga kekhawatiran munculnya penyakir corona dapat diantisipasi dini" harapnya

Adapun yang menjadi sasaran penyemprotan tersebut adalah lokasi lokasi umum seperti terminal, masjid, musholla, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi tongkroman masyarakat pada umumnya termasuk rumah rumah pribadi @ry@

Jurnal Expose, Kota Bima || Peristiwa pengancaman yang terjadi di depan SDN 55 beberapa hari lalu yang dilakukan oleh Sdr. SM terhadap Sdr. IJ berujung kesepakatan perdamaian di Polsek Rasanae Barat. (11/04/20)


Pengancaman yang berawal dari kesalah pahaman tersebut nyaris menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir dengan munculnya beberapa spekulasi yang menyudutkan bahkan para netizen pun cenderung menghakimi sdr IJ

Kronologis kejadiannya berawal pada saat sdr. IJ sedang mengisi angin ban mobilnya tiba-tiba sdr. SM datang dengan mengacungkan sebilah parang sambil memukul kaca mobil sehingga menimbulkan kepanikan dan langsung menyelamatkan diri masuk ke polsek Rasanae Barat


"karena merasa keamanan diri terancam maka saya menyelamatkan diri dan langsung masuk ke Polsek Rasanae Barat dan melaporkan secara langsung atas pengancaman terhadap diri saya" demikian tutur IJ

Sementara SM pada media ini mengaku khilaf atas tindakannya "saya sangat menyesal atas tindakan dan kekeliruan saya pungkasnya"

"atas kesadaran dan memperhatikan hubungan baik yang selama ini sudah terjalin maka masing masing kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi kami saling memaafkan" demikian tutur sdr. IJ yang diiyakan juga oleh sdr. SM

Dengan kesepakatan damai yang di mediasi secara langsung oleh penyidik di Polsek Rasanae Barat, polemik yang terjadi berakhir. Terlihat sejak awal pembukaan mediator dari Polsek Rasanae Barat sangat mewanti wanti untuk saling menjaga tutur kata serta kesantunan dalam bermusyawarah mufakat. @ry@

Jurnal Expose, Kota Bima || Penanggulangan dan pencegahan penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19) hingga saat ini masih terus dilakukan. Pandemik wabah virus corona (COVID-19) yang kian hari penderitanya makin bertambah dan sedang melanda dunia ini mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan di masyarakat. Serta menuntut agar masyarakat lebih respect akan mengantisipasi bahayanya virus ini.


Untuk membantu dan peduli pada pemerintah dan relawan yang saat ini bekerja untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus ini, Manejemen dari Tataya Café bekerjasama dengan Barisan Muda Umi Dinda (BUMI) membagikan 200 nasi kotak untuk petugas gugus tugas penanggulangan Covid -19 Kabupaten Bima yang berada di Jembatan Timbang Madawau Kecamatan Madapangga dan Batas Kota Bima Kamis malam, (10/4/20).

Manejemen Tataya Café Diah Citra Pravitasari menjelaskan,  pemberian Nasi kotak ini bertujuan untuk membangun kepedulian, empati dan ikatan sosial antar sesama umat manusia terutama pada saat-saat seperti ini di mana pandemik wabah virus corona sedang melanda dunia.

"Saya mengapresiasi semangat Tim dan relawan petugas gugus tugas penanggulangan Covid -19 Kabupaten Bima dan Kota Bima yang tidak kenal lelah menjadi garda terdepan. Mudah-mudahan nasi kotak yang kami berikan ini bermanfaat, apalagi mereka sedang bertugas,” ungkap Dae Dita sapaanya.

Di sisi lain, dia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi interaksi sosial, seperti tidak bepergian, tidak berkumpul-kumpul, tidak berjabat tangan, menerapkan etika bersin dan batuk, membersihkan barang-barang yang sering disentuh dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan pembersih.


“Upaya-upaya tersebut diharapkan bisa menghentikan atau setidaknya memperlambat laju penularan virus corona. Mari bersama kita lawan COVID-19 ini, jangan sampai kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi menjadi korban. Tetap lakukan ibadah walau hanya di rumah dan jangan lupa untuk saling peduli dan berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan,” tandasnya.

Petugas gugus tugas Perbatasan Kabupaten dan Kota Bima Doni serta Wulandari kepada media ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada Majenemen Tataya Café bekerjasama dengan BUMI yang sudah hadir dan berbagi nasi kotak untuk kami yang sedang bertugas.

“Kami yang mewakili petugas gugus tugas mengucapkan terimakasih kepada Dae Dita berserta rombongan, yang langsung hadir guna menengok langsung kegiatan tim pemantau (Covid-19),” pungkasnya.
Diberdayakan oleh Blogger.