Tampilkan postingan dengan label Mataram. Tampilkan semua postingan

Kota Mataram – Jurnal Expose || Terkait Surat Bupati Bima tertanggal 8 Juli 2019 yang memiliki sabstansi percepatan penanganan jalan Provinsi ruas Tawali – Sape Kecamatan Wera sepanjang 16,28 kilometer, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi oleh Kabag. AP Setda Kabupaten Bima secara resmi dan langsung menemui Gubernur NTB guna membahas penyelesaiannya. (11/7/2019)

bupati_bima_temui_gubernur_bahas_jalan_wera
Pada pertemuan dimaksud, Bupati Bima secara gemblang menyampaikan tentang dinamika aspirasi masyarakat serta pentingnya penyegeraan percepatan penanganan jalan Provinsi ruas Tawali – Sape.

Semua itu merupakan Ikhtiar normative wujud tanggungjawab pemerintah daerah sesuai batas kewenangannya serta penghargaan dan menjuangi aspirasi msyarakat.

BACA JUGA :
"Tuntut Perbaikan, FWB Wera Gelar Demo dan Aksi Memasak di Tengah Jalan Raya"

"Bupati Bima Lakukan Audiensi Dengan Front Wera Bersatu (FWB)"

Bupati berharap kepada segenap elemen agar senantiasa memiliki keyakinan bahwa apapun bentuk kebutuhan mendasar menyangkut hajat hidup masyarakat niscaya diperjuangkan dan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan dan diagendakan sesuai perencanaan pada setiap tingkatan kewenangan.

surat_bupati_penanganan_jalan_wera_sape
Oleb karena itu, Bupati menyampaikan terimakasih atas motivasi dan kebersamaan dari segenap masyarakat melalui perhatian dan partisipasi aktif dalam membangun.

Gubernur NTB. DR. Zulkieflimansyah menyampaikan salam hangat pada seluruh masyarakat Kabupaten Bima terutama pada keluarga besar di Kecamatan Wera.

Gubernur menyampaikan bahwa banyak ruas jalan Provinsi yang mesti dituntaskan dan terus dijuangkan penganggarannya.

Sesuai laporan Kabid Binamarga bahwa penganggaran penanganan jalan provinsi ruas Tawali – Sape Kecamatan Wera dimasukkan dalam TA. 2020.(JE.02).

Mataram - Jurnal Expose || Lomba lari ultra marathon yang menempuh jarak terjauh se- Asia Pasifik, Tambora Chalenge 320 KM akan kembali di gelar tahun 2019 ini.

Tambora chalenge yang diinisiasi media cetak terbesar di Indonesia, Kompas, dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu, bertepatan dengan peringatan satu abad letusan besar gunung Tambora di kabupaten Dompu yang menyebabkan benua Eropa dan sebagian dunia ditutup kabut debu pada tahun 1819.

Pada pelakanaan perdana Tambora Chalenge tahun 2017, hanya belasan orang peserta yang ikut. Mereka berlari selama selama sekitar 76 jam atau sekitar empat hari dari kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat menuju Doro Ncanga, Padang rumput di lereng Gunung Tambora di Dompu. jumlah peserta yang ikut hanya 27 orang.

peserta-lari-thambora-chalenge
Peserta Tambora Chalenge tahun 2017 saat bersiap di garis start di Poto Tano, Sumbawa Barat
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah (Doktor Zul) diundang secara khusus dalam acara lounching Tambora Chalenge 2019 di Jakarta pada Ahad 24 Februari 2019.

Doktor Zul menyampaikan kesiapan NTB menjadi tuan rumah.

“Kami juga akan mengajak seluruh komponen masyarakat tidak hanya pasif menonton, namun masyarakat kami akan menyediakan hadiah khusus untuk para pelari,” ujarnya.

Sebelum menghadapi tantanganan sesungguhnya di Bulan April nanti, para pelari yang akan menjadi peserta Tambora Chalenge mengikuti pre launching dengan berlari keliling sekitaran Senayan, Jakarta Pusat.

Puluhan peserta berlari sekitar lima kilometer sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Bertolak dari gedung TVRI, para peserta berlari menuju Jalan Gerbang Pemuda ke Jalan Asia Afrika.

“Dalam berlari tidak hanya sekedar berlari, namun ada pembelajaran di dalamnya untuk menaklukkan tantangan, menaklukkan diri sendiri, Mudah-mudahan dengan adanya event ini masyarakat kami akan belajar banyak dari para Pelari,” tutup Doktor Zul. (JE-02)

Sumber : kabarntb.com

Mataram - Jurnal Expose || Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan produksi garam rakyat bisa mencapai 180.000 ton dari potensi lahan tambak seluas 9.789 hektare.

petani-garam-bima
Petani garam di Bima 
"Kami ingin mendorong industrialisasi garam semakin berkembang karena dari potensi lahan seluas 9.789 hektare, namun baru termanfaatkan 2.348 hektare," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Lalu Hamdi, seperti dikutip Antara, Senin (4/3/2019).

Data DKP NTB mencatat sebaran potensi lahan produksi garam rakyat tersebar di Kabupaten Lombok Barat seluas 142,10 hektare dari potensi yang ada seluas 354,19 hektare.

Selain itu, di Kabupaten Lombok Tengah seluas 369,40 hektare, namun yang termanfaatkan 58,04 hektare. Ada juga di Kabupaten Lombok Timur seluas 1.383,13 hektare, namun yang sudah termanfaatkan 263,82 hektare.

Adapun, di Kabupaten Sumbawa mencapai 3.555 hektare, namun yang sudah dimanfaatkan 101,93 hektare. Di Kabupaten Bima mencapai 4.068 hektare, namun yang sudah berproduksi 1.743,02 hektare.

Kota Bima memiliki potensi lahan garam rakyat seluas 60,20 hektare, namun baru dimanfaatkan 40 hektare.

Untuk mencapai target produksi, kata Hamdi, pemerintah akan memberikan bantuan kepada para petani garam rakyat, baik di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa.

Bantuan yang akan diberikan berupa peralatan produksi dan penerapan teknologi geoisolator pada lahan tambak secara terintegrasi. Sumber anggarannya berasal dari APBD dan APBN.

Ia menjelaskan penerapan teknologi geoisolator pada lahan tambah terintegrasi bertujuan agar kandungan NaCl garam yang diproduksi bisa mencapai 90%.

"Dari pola tersebut, harapan kami minimal 50% dari total 180.000 produksi garam rakyat mengandung 90% NACl. Sekarang ini masih rata-rata 80%," ujarnya.

Secara teknis, ia menyebutkan tahapan produksi garam dibagi menjadi tiga. Mulai dari menyiapkan lahan khusus sebagai tandon atau penampung air laut, kemudian dialirkan ke lahan ulir.

Lahan ulir tersebut diharapkan akan memberikan ruang bagi zat-zat yang tidak dibutuhkan untuk garam untuk mengendap sehingga semakin berkurang bahkan tidak ada zat yang ikut mengganggu dalam kebutuhan produksi garam. "Setelah itu, air laut dialirkan dari lahan ulir menuju lahan murni yang sudah dilapisi geoisolator," kata Hamdi. (JE-02)

Sumber : bisnis.com

Kota Bima - Jurnal Expose || Tiga orang Hakim dari PTUN Mataram melakukan peninjauan timbunan laut Amahami, Senin (21/01).

Kehadiran Hakim PTUN tersebut, merupakan hasil sidang gugatan ke-15 kalinya oleh masyarakat Dara di PTUN Mataram.

Sebagaimana diketahui bahwa timbunan tersebut menjadi objek gugatan yang disampaikan warga kelurahan Dara. Dimana, laut yang dicaplok dan diambil alih oleh sejumlah oknum.

Hakim PTUN Mataram Reza Adyatama didampingi 2 hakim tiba di laut Amahami sekitar pukul 11.00 Wita, yang didampingi panitera dan warga Kelurahan Dara selaku penggunggat. Hadir juga BPN Kota Bima dan pengacara para tergugat yang memiliki sertifikat laut tersebut.

Warga Kelurahan Dara selaku penggunggat Herman, M.Pd dan Syahbudin S.Ag menjelaskan tentang sejarah dan batasan laut Amahami sebelum pembuatan jalan dua jalur. Juga pada kesempatan itu mencocokan bukti dokumen dan foto.

Setelah dilakukan pencocokan dokumen Kemudian, hakim bergiliran menanyakan petak-petak lokasi sertifikat. Saat itu, ditemukan sejumlah kejanggalan. Seperti tak adanya patok pembatas lahan disertifikat, serta bukti awal dokumen syarat pengajuan pembuatan sertifikat. Karena pengajuan selama ini hanya bermodalkan SPPT.

Dari hasil penyampaian saat tinjau lokasi, adanya pemukiman warga di kawasan laut Amahami sekitar Pasar Amahami menjadi alasan diterbitkan sertifikat. Namun saat ditanya hakim dan warga, pihak BPN diwakili Rio Haryanto bungkam.

Pihak BPN beralasan lupa membawa dokumen bantahan atas gugatan yang disampaikan sebelumnya. Demikian juga soal patok, alasannya telah hilang.

Hakim PTUN Mataram, Reza Adyatama yang berusaha dikonfirmasi usai meninjau lokasi enggan berkomentar dan menyarankan untuk menghubungi humas PTUN. “Sesuai kode etik, hakim tak bisa memberikan peryataan pers. Sama humas saja,” sarannya.

Namun dirinya memastikan pada warga, jika ada bukti baru dan lainnya bisa kembali disampaikan saat sidang lanjutan Kamis pekan ini. Sementara hasil tinjau lokasi, akan menjadi bahan pertimbangan hakim nanti.

Usai tinjau lokasi, Herman, M.Pd saat dimintai keterangan mengatakan, banyak kejanggalan muncul. Seperti pemukiman warga di laut Amahami, adanya pemecahan sertifikat terbaru yang tak jelas objeknya. “Kami merasa bersyukur hadirnya hakim PTUN Mataram ini.

Kita dapat membuktikan bagaimana kondisi sebenarnya laut yang sudah dimiliki oleh oknum warga,” katanya.

Herman menegaskan, ada beberapa bukti, termasuk surat resmi dari Dinas Kelautan Provinsi NTB yang menyatakan itu laut. Kemudian dokumen foto kondisi laut Amahami 1997.

Untuk itu, warga Dara tetap akan melawan dan menggugat oknum warga yang menyerobot laut Amahami. Karena kami inginkan agar laut Amahami dapat dikembalikan ke negara dari pada dimiliki oleh segelintir oknum.

"Intinya Laut Amahami harus dikembali ke Negara bukan untuk dimiliki". Pungkasnya.(JE.AryA).

Mataram - Jurnal Expose || Setelah menjalani rute panjang proses yg sangat melelahkan selama 15 kali persidangan di PTUN Mataram, akhirnya masyarakat Dara selaku penggugat sedikit dapat bernafas lega dengan disepakatinya Peninjauan Setempat (PS) oleh para hakim atas obyek yang menjadi lokasi yang dipermasalahkan.

Proses sidang keterangan saksi yang diawali dengan dimintainya keterangan dari ketiga saksi pelapor antara lain, Lutfi H. Ibrahim, Masyhulam M. Yacub dan Sudirman Dj SH, Wakil Ketua DPRD Kobi. Hakim ketua mempertanyakan kepada saksi Sudirman Dj SH, "apakah saudara saksi ada surat tugas dari lembaga DPRD Kobi ? Dengan tegas dijawab tidak ada,  bahkan ketika hakim mengajukan dengan pertanyaan apakah saudara saksi akan siap dengan segala konsekwensinya ?

 "Sebagai anggota DPR yang merupakan representasi dari keterwakilan rakyat, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kesaksian saya saat ini, sambil menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan lokasi amahami.

Dimana Lokasi Amahami merupakan laut dalam, saat air pasang dan merupakan lokasi yang menjadi area untuk mengais rejeki bagi masyarakat termasuk diri saya sendiri pada saat saya masih berusia sekolah dasar" demikian imbuhnya dengan penuh keyakinan Peninjauan Setempat (PS) disepakati oleh Hakim dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 pada pukul 10 pagi.

"Dipersilahkan kepada para penggugat untuk lakukan koordinasi dengan unsur terkait sebagai persiapan kunjungan nantinya, terutama bersurat secara resmi kepada pemerintah kelurahan dara" tegas salah seorang hakim. (JE.AryA).


Mataram - Jurnal Expose || Almarhum H. M. Nur A. Latif (Bang Noli), Jasadmu boleh berdiam kaku dialam barzah sana tapi dedikasi dari ikhtiar membangun yang engkau torehkan tidak akan pernah terlupakan dan saat ini lahir generasimu yang selalu siap melanjutkan sesuatu yang tersisa dari rencanamu.... 

H. Muhamad Lutfi Walikota Bima, didampingi Plt Kabag Humas dan Protokol H. Abdul Malik, SP. M. AP menyempatkan diri untuk menghadap Gubernur NTB, Dr. Zulkifliansyah di kantor Suara NTB untuk membicarakan penyerahan aset propinsi yang ada di Kota Bima dan salah satunya adalah tanah pembangunan kantor Walikota Bima saat ini

Setelah pembicaraan tertutup terlaksana, lalu kemudian Bapak Gubernur mengajak Walikota Bima menuju BPKAD untuk menindak lanjuti finalisasi dari pembicaraan tersebut dan alhasil penyerahan aset Propinsi atas tanah pada area pembangunan kantor Walikota Bima saat ini resmi diserahkan sambil menunggu penyelesaian proses administrasinya.

Walikota Bima pada media ini menuturkan bahwa penyerahan aset berupa tanah di area pembangunan kantor walikota saat ini berkat koordinasi yang terbangun dengan baik atas peran serta dari Plt. Kabag humas.

Selaku Walikota saya sangat berterima kasih kepada H. Abdul Malik SP. M. AP yang sukses untuk memediasikan dengan pak gubernur" tuturnya.

Ternyata terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2019 gedung megah kantor Walikota bima berdiri diatas lahan kepemilikan Pemerintah Propinsi NTB.(JE.AryA). 

Mataram - Jurnal Expose, Dalam rangka pembahasan penyerahan aset Provinsi NTB kepada Pemerintah Kota Bima, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis (10/01).

Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan menyerahkan sejumlah aset kepada Pemerintah Kota Bima.

Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Salah satu aset yang diserahkan yaitu lahan yang menjadi lokasi Kantor Walikota Bima yang telah ditempati sejak tahun 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala BPKAD Provinsi NTB. Gubernur mengapresiasi gerak cepat Walikota Bima untuk menuntaskan penyerahan aset, khususnya lahan lokasi kantor Walikota Bima, yang telah diupayakan selama 16 tahun.

Gubernur berpesan agar peningkatan kualitas pengelolaan aset Pemerintah Daerah harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik.(JE.001).


Mataram - Jurnal Expose || Episode sidang lanjutan gugatan Masyarakat Dara atas terbitnya sertifikat diarea penimbunan Laut Amahami menunai masalah. Pasalnya, permintaan penggugat kepada majelis hakim PTUN untuk dapat meninjau langsung kelokasi yang menjadi obyek sengketa terkesan diabaikan oleh para hakim. Akibat sikap para hakim yang terkesan mengabaikan permintaan untuk dapat meninjau langsung lokasi penimbunan yang dimaksud, spontan salah seorang penggugat Suherman M. Pd berteriak lantang menantang para hakim dengan mengatakan jangan ada dusta diantara kita. "Jangan ada dusta diantara kita wahai para hakim" katanya penuh emosi yang disertai dengan sorak-sorakan dari para pengunjung lainnya". Bahkan saat Hakim Ketua mempertanyakan kepada salah seorang saksi Syahbuddin, S. Ag dengan mengajukan berbagai pertanyaan, sebagai berikut. Saudara saksi, Apa yang melatar belakangi sikap ngotot dari anda untuk berjuang mengembalikan keadaan laut amahami pada keadaannya seperti semula ? Apakah setelah anda dapat memenangkan gugatan ini lalu kemudian area penimbunan tersebut dapat dikuasai oleh masyarakat dara ? Dengan tegas dijawab Syahbuddin menjawab "Kami tidak pernah bermimpi untuk dapat memiliki area diseputaran amahami karena sejak kakek buyut kami hanya mampu menjaga dan merawat area tersebut sebagai warisan buat anak cucu kami" demikian tegasnya dengan penuh keyakinan. Kembali sidang ditutup dengan agenda lanjutan keterangan dari para saksi pada hari kamis minggu depan.(JE.AryA)

Mataram - Jurnal Expose || Malam Perayaan dan Tasyakuran (Pesta Rakyat) Hari Ulang Tahun Ke-60 Nusa Tenggara Barat yang berlangsung Senin Malam (17/12) di halaman kantor Gubernur NTB menjadi kesempatan bagi Gubernur yang dilantik oleh Presiden ini untuk menyampaikan beberapa harapan berkaitan dengan HUT tahun ini.

Di hadapan para Bupati dan Walikota Se-NTB, perwakilan negara sahabat, Pimpinan dan anggota DPRD, FKPD,  Pimpinan OPD dan instansi vertikal serta BUMN, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan kehadirannya mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam mengentaskan kemiskinan.

"Kehadiran kami mudah-mudahan,  Insyaallah NTB harus bangkit  dan menjelma menjadi satu provinsi yang sangat menyenangkan dan bersahabat bagi bisnis community".  Ungkap Gubernur.

Gubernur secara khusus meminta para aparatur pemerintah khususnya kepala OPD untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Semua pimpinan OPD harus memberikan pelayanan yang hakiki dan berupaya menjadikan NTB daerah yang sangat menyenangkan bagi para investor".Harap Dr. Zul.

NTB merupakan tempat yang sangat indah dan menarik dengan penduduk yang ramah Oleh karena itu mudah-mudahan bagi yang ingin menikmati eksotisme NTB mampu menemukan NTB sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, Ini yg paling penting. kata Gubernur.

Masalah peningkatan kualitas SDM  juga menjadi perhatian Gubernur.  "Pemerintah Provinsi NTB ingin mengiirim lebih banyak anak-anak NTB untuk melanjutkan studi ke luar negeri, bukan karena kualitas kurang, tetapi agar mempunyai pengalaman internasional menjadi pemimpin".  Kata Gubernur. (JE.002)

Mataram - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menghadiri kegiatan Temu Inovasi 2018 di Hotel Lombok Raya. Selasa, 18 Desember 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh INOVASI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan tujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga Pemerintah, untuk berbagi praktek baik, kisah inspiratif serta upaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah Provinsi NTB diwakili langsung oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc , dan Sekda. Sementara Walikota Bima didampingi oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima.

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.

Bekerja langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), INOVASI berupaya memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di sekolah-sekolah yang ada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.

Program INOVASI diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia dan menggunakan pendekatan khas yang berfokus pada solusi lokal dalam mengembangkan berbagai macam program rintisan (pilot) dan dalam menemukan cara-cara yang terbukti berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Hadir pada acara tersebut, perwakilan Kedubes Australia di Jakarta Farah Tayba. Atas nama Pemerintah Australia, ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta acara Temu INOVASI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dijelaskannya, Indonesia dan Australia telah bekerjasama selama bertahun-tahun dalam memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah Australia percaya, bahwa pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi Indonesia, karena hal ini berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia, serta angkatan kerja yang sehat dan produktif.

Sejak penandatanganan MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB pada bulan Juni 2016, kegiatam program semakin banyak dan semakin intensif dilaksanakan di Kabupaten/Kota mitra INOVASI. Kini, ada lebih dari 10 pilot atau program rintisan INOVASI yang sedang berlangsung.

Berbagai program rintisan tersebut berupaya mengatasi isu-isu pembelajaran yang menurut para pemangku kepentingan setempat, merupakan prioritas di masing-masing Kabupaten/Kota.

Isu-isu tersebut termasuk: Pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), pembelajaran literasi dan numerasi dasar, transisi dari bahasa Ibu ke Bahasa Indonesia, serta keterlibatan masyarakat demi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

“Dari pelaksanaan program rintisan yang dilakukan INOVASI tersebut, kini kita telah mulai melihat bukti-bukti nyata tentang praktik dan kebijakan seperti apa yang efektif meningkatkan hasil belajar siswa”, kata Farah Tayba.

INOVASI menggunakan pendekatan program yang membangun kapasitas SDM lokal dan mencari solusi lokal untuk tantangan pembelajaran yang dihadapi di daerah tersebut. Berkolaborasi langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah – termasuk guru, masyarakat dan pemerintah setempat, INOVASI telah bekerja dengan mengeksplorasi dan memahami konteks di suatu daerah, kemudian merancang dan menguji ide solusi dalam bentuk program rintisan.

Gubernur mengapresiasi kehadiran Program INOVASI, salah satunya terkait kondisi pascabencana gempa bumi.

Untuk wilayah Lombok yang mengalami kerusakan parah setelah gempa bulan Agustus lalu, INOVASI telah bekerja erat dengan pemangku kepentingan setempat untuk merancang ulang program rintisannya, demi memastikan aktivitas sekolah pasca gempa bisa berjalan seefektif mungkin.

Prioritas kami adalah memastikan bahwa kegiatan pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat tetap berlanjut.

Disampaikannya, acara Temu INOVASI ini merupakan cerminan dari kemitraan yang produktif dengan para pemangku kepentingan, demi untuk mengembangkan inovasi dan solusi lokal dalam meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB.

Walikota pun menyampaikan dirinya merasa senang karena berkesempatan mendengar langsung dari para praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai wilayah di NTB, termasuk para pemenang lomba yang diselenggarakan INOVASI bersama Pemerintah Provinsi NTB yaitu “Lomba Inovasi Pembelajaran Literasi, Numerasi dan Inklusi” .

Acara Temu INOVASI ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan untuk berkumpul dan mendiskusikan pentingnya inovasi pendidikan yang didorong secara lokal, serta rencana untuk berbagi praktik-praktik yang terbukti baik ini secara lebih luas.(Jurnal.001).

Mataram - Jurnal Expose || Cabor Muaythai berhasil menyumbangkan 2 medali emas yakni atas nama Ryan dan Naomi Anjani pada kelas 51 kg. Keduanya mendapat medali emas setelah berhasil mengalahkan atlet dari Kabupaten Lombok Timur.

Naomi Anjani mengalahkan lawannya dalam pertandingan 3 rode, sementara Ryan mengalahkan lawan pada ronde pertama. Cabor Sepak Takraw nomor beregu putri menyapu bersih 3 medali emas.

Salah satu cabor penyumbang medali perak adalah tenis lapangan pada nomor beregu putra atas nama Is Fahmin, Fajar, Arif dan Yudi. Tim ini mendapat pengalungan medali oleh Sekjen KONI Provinsi NTB setelah berkompetisi dengan petenis yang berprestasi nasional.

Wakil Walikota mengunjungi dan memberi apresiasi kepada para atlet Kempo atas keberhasilan meraih 4 medali emas, 4 perak dan 4 perunggu.(JE.001).

Bima - Jurnal Expose ||  Untuk pertama kalinya Kabupaten Bima berhasil meraih penghargaan dalam aspek Pembangunan berwawasan gender yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB  Kabupaten Bima Laily Ramdhani S.STP Rabu (12/12) mengatakan, Kabupaten Bima merupakan salah satu dari 159 kabupaten/kota se - Indonesia yang akan menerima penghargaan dan akan diserahkan oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 2018 mendatang.

Kepastian penerimaan APE ini berdasarkan surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor: B-1548/Set/KPP-PA/Roren/12/2018.

"Capaian tersebut berhasil  diraih setelah melalui sejumlah tahapan penilaian atas 7 prasyarat APE yang harus di penuhi termasuk presentasi dan wawancara dihadapan Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Mataram beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Laily, Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan yg di berikan kepada kabupaten dan kota yang memiliki komitmen tinggi dan peran serta dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG).

"Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras Tim Pokja PUG dimana Bappeda selaku Ketua Tim  beserta semua OPD Driver PUG yg telah berperan secara aktif sehingga penghargaan ini dapat diraih".  Ungkapnya.(JE.002).

Kota Bima - Jurnal Expose || Cabor catur mempersembahkan 3 medali emas untuk Kota Bima, oleh pecatur nomor cepat veteran atas nama Syaifullah, serta nomor beregu putra  dan beregu putri. Pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH.

Cabor sepak takraw menyumbang 1 medali emas pada nomor beregu, atas nama Ita Hilmiaty, Nana Dwi Yati, dan Rahmawati. Kemenangan langsung diraih dalam 2 set pertandingan. Pada set pertama tim Kota Bima meraih skor 21-15 dan pada set kedua meraih skor 21-19.

Cabor atletik menyumbang 1 medali emas untuk nomor lari 400 meter atas nama Arif Rahman. Pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH.

Cabor kempo mempersembahkan 4 medali emas pada nomor embu beregu putra atas nama Fauzi Saputra, Sofian Anas, M. Yaumul Akhyar, dan Alif Akira.

Walikota Bima tetap mendampingi dan memberikan dukungan bagi para atlet dengan mengunjungi berbagai venue pertandingan serta menyempatkan diri berdialog dengan para atlet.(JE.001).

Mataram - Jurnal Expose || Sidang lanjutan atas dugaan persekongkolan pihak Pertanahan Kota Bima dengan beberapa oknum yang melakukan pengkavlingan secara pribadi atas tanah Negara di So Lawata kembali digelar diruangan sidang PTUN Mataram NTB

Sidang pembacaan tuntutan dari penggugat kembali tidak dihadiri oleh pihak Pertanahan selaku pihak tergugat, kecuali ada perkembangan terbaru dengan hadirnya tergugat An, Ety Haryati salah seorang pemilik sertifikat.

Namun kehadirannya ditolak oleh hakim dikarenakan tidak adanya surat kuasa pendampingan pada proses sidang tersebut, dan untuk selanjutnya sidang kembali akan digelar minggu depan dalam sesi replika dari pihak tergugat

H.M. Sidik Ridwan, S. Pd, selaku tokoh masyarakat Dara dan juga sebagai pihak penggugat, sangat berharap bahwa proses sidang tersebut dapat memenuhi tuntutan masyarakat sehingga pengadilan tidak menutup mata dari perjuangan kami selama ini

"Kami akan terus mengawal proses sidang ini sampai pada hasil dengan diterimanya gugatan kami, sehingga tanah negara yg terlanjur dirampok oleh oknum tertentu yang bermain mata dengan pihak Pertanahan akhirnya dapat dikembalikan kepada negara" demikian cetus


Awal mula penguasaan tanah negara yang terletak di So Lawata tersebut bermula dari keserakahan oknum tertentu dengan pura-pura melakukan kegiatan pembuatan tambak tradisional lalu kemudian muncul sertifikat siluman, padahal dihamparan tersebut adalah lautan biru yg menjadi area bagi masyarakat untuk mengais rejeki dengan cara mencari ikan, kepiting, udang maupun sebagai area hutan bakau. (JE.AryA)

Kota Bima - Jurnal Expose, ASN Lingkup Pemerintah Kota Bima mengikuti apel gabungan yang dirangkaikan dengan Hari Nusantara ke-18 dan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-73. Senin, 3 Desember 2018, bertempat di halaman kantor Walikota Bima.

Apel Gabungan ini dipimpin oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, yang sekaligus melepas kontingen Kota Bima peserta Porprov X NTB.

Hadir Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Kajari Bima, Dandim 1608/Bima, anggota DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima beserta jajaran dan para pelatih serta official.

Apel diawali laporan Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Ketua Panitia Porprov X NTB Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH. Disampaikan bahwa kontingen Kota Bima mengikuti 26 cabang olah raga yang dipertandingkan pada event Porprov X NTB dengan rincian jumlah atlet sebanyak 342 orang yang terdiri atas 227 atlet putra dan 115 atlet putri. Sedangkan official yang mendampingi sebanyak 137 official.

Disamping atlet dan official, kontingen kota Bima juga didampingi oleh Panitia Porprov X NTB Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 648 Tahun 2018 dengan jumlah 55 orang. Kontingen Kota Bima akan diberangkatkan ke Mataram secara bertahap mulai tanggal 7 Desember 2018.

Dalam arahannya, Walikota menyampaikan kebanggaan terhadap para atlet terbaik Kota Bima ini, disertai doa semoga mereka dapat menampilkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama daerah.

Ia berpesan agar para atlet menjunjung tinggi semangat sportivitas dan memanfaatkan momen ini untuk menimba pengalaman sebanyak-banyaknya serta mengasah kemampuan.

Para atlet juga diharapkan dapat menjaga kondisi agar mampu menyelesaikan jadwal pertandingan sesuai yang diagendakan.

Secara umum Walikota pun mengajak seluruh OPD untuk berbenah dan mempertajam output.

Dimintanya kepada masing-masing OPD agar mempunyai keunggulan komparatif dan melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapan lain adalah menciptakan inovasi dalam upaya peningkatan PAD.

"Bekerjalah dengan sepenuh hati dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap negeri ini. Milikilah semangat petinggi dan pendiri negeri ini, hal inilah yang perlu kita maknai pada peringatan Hari Nusantara ke-18 serta Bakti PU ke-73 tahun 2018 ini", ajak Walikota.

Apel gabungan diakhiri pemberian ucapan selamat dari Walikota didampingi Wakil Walikota dan anggota FKPD kepada seluruh kontingen Kota Bima peserta Porprov X NTB. (JE.Arya).


Mataram -- Jurnal Expose, Tindakan penyerobotan lahan atau tanah negara yang dilakukan oleh sekian banyak oknum di So Lawata menunai protes dari Masyarakat Kelurahan Dara.

Selain aksi demonstrasi, warga Kelurahan Dara melakukan upaya hukum dengan jalan melaporkan secara resmi beberapa oknum termasuk diantaranya pihak BPN Raba Bima.

Sidang kasus penyerobotan lahan atau tanah negara tersebut berlangsung di PTUN Mataram, dan tidak dihadiri oleh oknum pengerobot maupun pihak BPN sebagai subyek yang terlapor.

Sengketa lahan tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama yakni sejak tahun 2013 dan sama sekali tidak mendapat respon maupun dukungan dari Pemerintah Kota Bima saat itu.

Kordinator dari Forum Masyarakat Dara, Suherman M. Pd, pada media ini menuturkan bahwa proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh pihak BPN sama sekali tidak dapat dibenarkan

"Pihak BPN telah berlaku arogansi untuk melakukan perselingkuhan dengan beberapa oknum tertentu, sehingga laut di So Lawata yg selama ini menjadi tanah endapan dan tempat tumbuh kembangnya pohon bakau telah dialih fungsikan sebagai lahan kavlingan dari oknum tertentu" imbuhnya.

"Bahkan akibat dari perselingkuhan tersebut, telah melahirkan anak haram dengan munculnya beberapa bentuk sertifikat yang terkesan dipaksakan karena adanya indikasi permainan sejumlah uang" demikian tegasnya.

Kami harap pemerintah saat ini tidak menutup mata dengan perjuangan kami karena apa yang kami lakukan adalah bentuk penyelamatan aset negara dari kerakusan para oknum tertentu.(JE.Arya)
     
   
Diberdayakan oleh Blogger.