Tampilkan postingan dengan label Wakil Bupati. Tampilkan semua postingan

Bima - Jurnal Expose || Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima meningkat dari CC ke B.

Pada tahun sebelumnya SAKIP Pemkab Bima memperoleh nilai 58.13 dan pada  penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemkab. Bima memperoleh nilai  B dengan perolehan 60.41.

Penyerahan Evalusasi SAKIP berlangsung pada Rabu, 6 Februari 2019, di  Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil evaluasi SAKIP diterima oleh Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer didampingi Kepala Bappeda Litbang Drs. H.Muzakir.Msc dan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Bima Syamsul Bahrain.SIP.M.Si.

Kegiatan tahunan dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PAN RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PAN-RB M. Yusuf Ateh, Ak, MBA, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, serta Kepala Daerah  Provinsi dan Kabupaten Kota.

Wakil Bupati Dahlan M.Noer mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim SAKIP Kabupaten Bima yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan perbaikan dokumen SAKIP. “Tapi kita tidak boleh terlena sampai Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan nilai A. “Harap Dahlan usai menerima hasil evaluasi SAKIP tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, kedepan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan beberapa evaluasi akuntabilitas kinerja, diantaranya penajaman sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai oleh masing–masing OPD.

Melakukan evaluasi program dan kegiatan yang tidak mendukung indikator sasaran; menciptakan inovasi–inovasi yang mendukung pencapaian anggaran berbasis kinerja disamping torehan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kepatuhan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.(JE.002)

Bima - Jurnal Expose || Dalam Rangka memeriahkan HUT Gizi Nasional Tingkat Kabupaten Bima Ke–59, Persatuan Ahli Gizi Nasional Tingkat Kabupaten Bima mengadakan kegiatan Senam bersama dan Pemeriksaan Gratis.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima, Para Assisten, Staf Ahli, Kabag, Kepala OPD dan staf lingkup pemerintah Kabupaten Bima. 

Ketua Persagi Kabupaten Bima Titha Masithah, M.Si menyampaikan bahwa dengan dilaksanakanya kegiatan seperti ini dalam rangka meningkatkan derajat hidup kita terutama di bidang kesehatan.

Kegiatan senam bersama ini kedepannya tubuh kita akan merasakan kekebalan terhadap penyakit. Senam bersama, pemeriksaan gratis dan makanan buah yang segar diharapkan bagi para pegawai, untuk menjaga kebugaran badan setelah menjalankan aktivitas dikantor.

Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer, bahwasanya kegiatan senam bersama yang dilaksanakan seperti ini merupakan salah satu penerapan gaya hidup kita sekaligus untuk menerapkan hidup sehat melalui olahraga sehingga diharapkan, dengan tubuh yang sehat, masyarakat akan semakin produktif dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.

Oleh karena itu melalui senam bersama ini, jadikan olahraga sebagai gaya hidup dan kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar dilakukan saat ada acara saja. Tentunya dengan harapan tercapai kesehatan tubuh.

Begitu pula terkait dengan keberadan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimana, Bupati Bima telah mengeluarkan Perbup nomor 15 tahun 2018 tentang KTR ini, sehingga dengan adanya KTR diharapakan ASN baik itu yang mengabdi di lingkungan OPD, Sekolah, maupun di tempat umum agar tidak merokok disembarang tempat, karena dengan adanya himbauan ini kedepanya para ASN dilarang merokok di ruang kerja maupun di tempat umum.

Adapun Kawasan Tanpa Rokok ini meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Apabila ASN ingin merokok, maka pemerintah telah menyediakan area tempat merokok, sehingga dengan adanya area smoking maka ASN yang ingin merokok di tempat yang disediakan.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya msyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan.

Dari aspek lingkungan, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang. Dalam bidang ekonomi, akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi keluarga karena berkurangnya belanja rokok, terutama pada keluarga miskin.

Demikian juga bagi pemerintah setempat akan mengurangi pengeluaran belanja pemerintah daerah untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat rokok.(JE.002).

Bima - Jurnal Expose || Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi  Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB mengumpulkan sejumlah kelapa OPD untuk membahas beberapa infrastruktur provinsi di Bima.

Kepala OPD yang dikumpulkan Gubernur dan Wagub di antaranya, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kalak BPBD dan Kepala Dinas PU NTB. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB,  Selasa (15/01/2019).

Di hadapan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Gubernur dan Wagub bersama kepala OPD itu membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak.

Di antaranya, ruas jalan Tawali Wera, Jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar dan Jembatan Desa Kananta Soromandi. "Tunjukkan bahwa kita aware terhadap kebutuhan masyarakat," tegas Gubernur kepada Kepala OPD yang hadir.

Setelah mendengar laporan kepala OPD terkait program  dan anggaran yang dialokasikan infrastruktur di Bima, Gubernur memerintah kepala OPD itu untuk segera mengalokasikan anggaran pada perbaikan infrastruktur itu.

"Terutama Jembatan yang sudah lama mengalami kerusakan akibat musibah banjir". Wakil Gubernur yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu memberikan arahan agar jembatan yang dibangun harus diperhatikan desainnya.

Sehingga setiap kali datang banjir, jembatan itu tetap kuat dan bertahan lama. "Jangan sampai kejadian jembatan rusak, di setiap kali banjir itu, terulang lagi," harapnya.

Sementara itu, Bupati Bima melaporkan bahwa ada tiga jembatan milik provinsi yang perlu perhatian khusus. Selain yang dua tersebut, satu lagi berada di Kecamatan Monta. Sesuai dengan proposal yang diajukan Bupati Bima, anggaran yang dibutuhkan sekitar 12 miliar.

Dari jumlah yang diajukan itu,  Gubernur dan Wagub, melalui OPD terkait akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 5 miliar, sambil mencari anggaran di pusat.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wagub dan jajaran atas perhatiannya pada pemerataan pembangunan, khususnya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima.

"kita berharap perhatian beliau dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Dae Dinda.(JE.002).

Bima - Jurnal Expose, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer serta Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Bima menghadiri kegiatan Doa dan Dzikir bersama dengan majelis Sholawat di desa Tente Kecamatan Woha, Senin Malam (31/12).  Kegiatan dzikir dan Doa bersama dipandu oleh Habib Hasan  Al–Habsy. Usai dilakukan dzikir dan Doa bersama tersebut, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur, dan ungkapan penghormatan atas kecintaan kita yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW serta dalam rangka menyemarakkan syiar Islam di Daerah kita tercinta ini. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya memberikan apresiasi dan terimakasih yang tulus kepada seluruh masyarakat dan pengurus Majelis Dzikir atas terlaksananya kegiatan doa dan dzikir akbar pada hari malam ini. Disamping itu, patut kita syukuri bersama bahwa setiap pergantian tahun, baik Tahun Baru Hijriah maupun Masehi, di Kabupaten Bima ini selalu diisi juga dengan kegiatan dzikir dan doa bersama guna mengajak seluruh masyarakat untuk merenung dan merefleksikan kembali berbagai aktifitas yang telah kita lakukan selama satu tahun yang lalu. Seraya memohon kepada Allah kiranya di tahun kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan perlindungan dalam menjalani segala aktifitas dan pengabdian kita kepada masyarakat dan kemajuan daerah ini kedepan. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat dan aparat keamanan, atas suksesnya terselenggaranya Pelaksanaan Pilkades beberapa waktu yang lalu, semoga dengan lancarnya pelaksanaan Pilkades ini nantinya kita akan dapat memilih pemimpin yang dapat mengemban amanah rakyat. Begitupula terkait dengan Kamtibmas dimana kamtibmas di daerah kita sudah kondusif dan aman semoga dengan adanya rasa aman ini kedepannya dapat kita jaga bersama – sama dan saling kerja sama antara masyarakat, toga, toma dan aparat keamanan demi mewujudkan rasa aman daerah kita. Bupati berharap  kita semua untuk marilah kita awali dzikir ini dengan niat dan doa yang tulus, kiranya melalui dzikir ini Allah SWT mengampuni dosa, kehilafan dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini, kiranya hari esok kita akan dituntun untuk mampu mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi dalam membangun daerah ini menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur .(JE.002).

Bima - Jurnal Expose, Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka Kemiskinan.

Pemerintah kabupaten Bima dan Kota, akan bekerjasama untuk terus membenahi pariwisata. Apalagi Bima memiliki banyak potensi.

Demikian salah satu poin penting harapan Wakil Bupati Bima Drs.H. Dahlan M. Noer pada Rapat Koordinasi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, di Ruang Rapat Kantor Bupati Bima, Senin (10/12/2018).

"Kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Itu perlu dukungan semua pihak. Maka, untuk itu, Wabup meminta dukungan pemerintah Provinsi dan Pusat, termasuk investor untuk peningkatan kualitas pariwisata di Bima". Ungkap Wabup.

"Untuk membangkitkan pariwisata Kabupaten Bima, maka perlu dukungan pemerintah Provinsi. Termasuk rencana kegiatan lari maraton, dari Pantai Lariti hingga Pulau Ular.

Di Bima ada pulau kelapa, ujung timur ada pantai yang memiliki pasir berwarna pink, tidak kalah indahnya dengan pantai-pantai di Lombok. Ini potensi yang perlu digali.

Hanya saja, di sejumlah wilayah yang memiliki potensi wisata, terdapat beberapa infrastruktur milik provinsi yang perlu dibenahi, seperti jalan dan jembatan.

"Mohon kerjasama yang baik untuk meningkatkan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten dan Kota Bima," harapnya. (JE.002).

Bima - Jurnal Expose || Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer memberikan arahan pada HUT Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Bima ke–19 yang dilangsungkan dihalaman kantor Bupati Bima, Kamis (13/12).

Dihadapan Ketua TP. PKK Kabupaten, TP. PKK Kecamatan, para Assisten, Kabag, Kepala OPD, Camat, Wabup mengatakan bahwa peran perempuan dalam aspek pembangunan sangat penting,  karena perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan program prioritas yang kita tetapkan.

Yaitu Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan. Untuk itu, program peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan untuk Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan lebih diperluas lagi.

Kontribusi Dharma Wanita Persatuan dalam turut serta menyelesaikan masalah bangsa telah masuk dalam Program Prioritas yang telah kami tetapkan bersama, yaitu Pembinaan Pendidikan di lingkungan DWP dan masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi anggota dan masyarakat serta Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dengan program prioritas tersebut, Dharma Wanita Persatuan  di semua tingkat kepengurusan bisa ikut aktif dan berperan nyata sebagai motivator lapangan, memberikan advokasi kepada anggota dan masyarakat dalam penyelesaian masalah bangsa secara antisipatif.

Kita tidak bisa tinggal diam melihat kemerosotan moral yang terjadi saat ini, seperti kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak di bawah umur, penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya di kalangan remaja, sehingga dapat menjadikan kita semua menyadari bahwa peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Apalagi kita melihat tugas bangsa pada masa-masa mendatang yang masih penuh tantangan dalam mensejahterakan masyarakat, maka menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dapat mewujudkannya.

Pegawai ASN sebagai aparat pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan program pemerintah, wajib mempunyai lotalitas dan dedikasi yang tinggi. Peran serta dan partisipasi anggota DWP sebagai isteri dari ASN sangatlah penting dalam membantu pelaksanaan program-program Pemerintah di lapangan, sehingga tujuan dari Pembangunan Nasional bisa cepat terwujud.

Wabup mengajak Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan di seluruh tanah air lebih khusus bagi seluruh ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bima untuk bersama-sama meningkatkan kualitas kita sebagai perempuan, sehingga dapat menjadi pelaku utama dalam ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas kita sebagai anggota Organisasi Istri ASN agar mampu bekerja secara professional dalam menjalankan Program Kerja secara terintegrasi.

Menurut ketua panitia pelaksana Rosmiati H. Soemarsono bahwa keberadaan Dharma Wanita Persatuan merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang selalu berperan aktif dan mengambil peran strategis dalam pembangunan sesuai dengan visi misi organisasi.

Maka dari itu dengan diperingatinya HUT Dharma Wanita PErsatuan Kabupaten Bima ke – 19 ini dalam rangka lebih memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap Organisasi serta sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT DWP k e – 19 tingkat Kabupaten Bima ini yaitu melakukan kunjungan kelembaga pemasyarakatan, dimana dalam kunjungan tersebut Dharma Wanita Persatuan memberikan bantuan serta melakukan siraman rohani.

Kegiatan Baksos di desa pusu kecamatan Langgudu dalam rangka emberikan pelayanan kesehatan dan siraman rohani, pemberian bantuan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, kegiatan donor darah, melakukan penghijauan penanaman pohon di sekitar kantor Bupati Bima, mengadakan baksos ke kecamatan tambora dalam rangka pembinaan, penyuluhan tentang bahaya narkoba serta pemberian sembako sebanyak 40 Paket.

Momentum tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bima Hj. Sri Winarni, S.Pd dan diserahkan kepada bapak wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer.(JE.002).

Bima - Jurnal Expose || Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri membuka  MTQ Tingkat Kecamatan Madapangga yang berlangsung di lapangan Desa Tonda, Kamis Malam (6/12).

Bupati Bima dalam sambutannya menyampaikan, Musabaqah Tilawatil Qur’an merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun dari tingkat Desa, Kabupaten hingga Nasional dan Internasional.

Tentunya pelaksanaan musabaqah tidak hanya sekedar bermakna sebagai peneguhan syiar islam saja, tetapi lebih jauh diharapkan menjadi barometer untuk mengukur hasil dari kegiatan pembelajaran Al-qur'an yang berlangsung di tengah–tengah masyarakat.

Selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif, juga secara nyata telah terbukti mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan terutama dari segi keagamaan atau pencerahan rohani dan cahaya kedamaian serta mewarnai akhlakul karimah masyarakat hingga saat ini.

Melalui kegiatan ini pula tentunya kita dapat mewujudkan  hubungan silaturrahmi sesama umat beragama dan antar umat beragama harus terus terjalin dan tetap dipertahankan seperti yang sudah terbina selama ini, hargai, hormati dan ciptakan rasa aman, rasa nyaman dan damai setiap masyarakat .

Semakin kita baca dengan lantunan yang indah, semakin terasa kedamaian dan kesejukan dari pancaran kandungan isinya. Al-qur'an sebagai sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk digali dan dikaji, ujarnya.

Menurut Laporan Ketua panitia Pelaksana M.Said Ahmad, M.Pd melaporkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Madapangga dilaksanakan selama 7 hari mulai dari tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 2018

Sementara itu jumlah peserta sebanyak 139 orang peserta yang berasal dari perwakilan dari desanya masing–masing dengan mengikuti beberapa cabang yang dilombakan.(JE.AryA).

Bima - Jurnal Expose, Kecamatan Bolo dijadikan sebagai tempat Pencanangan BBGRM Ke – XV dan HKG PKK Ke–46 tingkat Kabupaten Bima.

Kegiatan pencanangan dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Unsur FKPD Kabupaten Bima, Para Assisten, Kabag, Staf Ahli Setda Bima, Kepala OPD, Ketua TP. PKK Kabupaten Bima, Camat, Kepala Desa, Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan dan Desa serta warga masyarakat kecamatan Bolo dan sekitarnya. Kegiatan pencanangan ini dilaksanakan di paruga NaE kecamatan Bolo, Senin (3/12).

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat  Ke XV dan Hari Kesatuan Gerak  PKK Ke – 46 tahun 2018 merupakan yang istimewa yang mengiringgi perjalanan kita sebagai sebuah daerah yang sedang giat – giatnya membangun Dou Labo Dana Mbojo Yang Kita Cintai ini.

Betapa tidak pada kesempatan ini saya bersama bapak Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer  hadir untuk kembali mengajak dan membangkitkan semangat gotong royong  ditengah – tengah masyarakat kita, karena pembangunan tidak akan berlangsung tanpa adanya dukungan dan partisipasi serta komunikasi yang dibangun melalui silaturahmi.

Momentum Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan wahana komunikasi dalam bentuk silaturahmi ini sangat tepat untuk kembali merekatkan tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan baik antara sesama jajaran pemerintah daerah maupun dengan masyarakat diseluruh pelosok kecamatan dan desa.

BBGRM yang dilaksanakan setiap tahun, disamping ditujukan merekatkan tali silaturahmi, juga memiliki misi penting untuk melakukan sosialisasi program pembangunan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bima, dan menyerap aspirasi dan harapan – harapan masyarakat terkait dengan pemenuhan hajat hidup masyarakat sebagai warga Negara.

Aspirasi dan harapan masyarakat yang ditampung tersebut sejatinya menjadi masukan yang amat berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan amanah yang ada di pundak saya bersama bapak Wakil Bupati Bima dalam mengayomi dan melayani masyarakat kita. Disamping itu, pelaksanaan BBGRM telah mendorong berbagai SKPD dan stakeholder lainnya untuk secara bersama – sama, terpadu dan sinergi melaksanakan berbagai program pembangunan di pedesaan demi mendorong tercapainnya hasil yang lebih baik.

Begitupula terkait dengan pengalokasian ADD, dimana kepada para kepala desa dan unsur – unsurnya agar dapat mengelola ADD tersebut sesuai dengan peruntukanya, jal ini dikarenakan dengan adanya ADD ini, semua program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa dapat dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteran masyarakat.

Pada bulan ini, tepatnya tanggal 20 Desember tahun 2018 ini, kita akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 191 desa yang berada di 18 kecamatan. Oleh karena itu kepada panitia, calona kepala desa dan masyarakat agar dapat mendukung pelaksanaan kepala desa dengan tertiba dan aman, sehingga dari hasil Pilakdes ini nantinya kita akan dapat memilih kepala desa untuk memimpin desanya, karena keberadaan seorang kepala desa ini merupakan ujung tombak pemerintah yang paling bawah dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

Hal yang sama saya sampaikan kepada aparat kepolisian agar dapat menempatkan para personilnya di setiap tempat pelaksanaan pemilihan Kepala desa, sehingga dengan adanya pengawalan dari aparat kepolisian dalam rangka menjaga agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar dan sukses.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh kepala OPD, dimana dipenghujung tahun 2018 ini kita harus menyelesaikan tugas maupun program yang belum dilaksanakan, karena kita tidak ini para kepala OPD tidak menyelesikan program kegiatan yang dilaksanakan di dinas dimana suadara memimpin, sehingga pada tahun 2019 nanti sudah tidak ada lagi kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2018, untuk itu pekerjaan yang dilaksanakan harus tepat waktu.

Pun dengan peringatan HKG PKK Ke – 46 tingkat Kabupaten Bima ini, seperti kita ketahui bersama bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai pembangun  masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, Selama ini telah diakui keberadaannya di dalam masyarakat, yang sejalan dengan visi gerakan PKK, yaitu terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dari visi tersebut, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yakni ;penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi dan kelestarian lingkungan hidup, yang telah dilaksanakan dengan baik di semua tingkatan wilayah sampai pada tingkatan Rumah Tangga  melalui kelompok dasa wisma.

Bupati Bima berharap, melalui momentum  ini diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap hasil – hasil pembangunan, terlebih lagi saat ini sedang giat – giatnya mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, mandiri dan bermartabat yang berdasarkan nilai maja labo dahu yang religius.

Menurut Kepala DPMDES Kabupaten Bima Sirajuddin Andi Parani, MM dalam pengantar, maksud dilaksanakan kegiatan BBGRM Ke – XV dan HKG PKK Ke – 46 tingkat kabupaten Bima ini yaitu  untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program kegiatan BBGRM dan HKG PKK tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Imbuhnya

Sebagai bentuk dari pencanangan kegiatan BBGRM Ke–XV dan HKG PKK Ke–46 tingkat Kabupaten Bima ini Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi oleh Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Kepala DPMDES, ketua TP. PKK Kabupaten Bima.(JE.Arya).

Bima - Jurnal Expose || Tahun ini, Kabupaten Bima berhasil meraih peringkat II pemeringkatan  Informasi Publik pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi  Nusa Tenggara Barat  tahun 2018 yang digelar oleh Komisi Informasi NTB Rabu (28/11) di Hotel Lombok Raya Mataram.

Keberhasilan tersebut diraih setelah Tim Komisi Informasi NTB melakukan serangkaian tahapan penilaian kinerja pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Provinsi/Kabupaten/Kota/Partai Politik Se-NTB sepanjang bulan September - Oktober  2018.

Kabupaten Bima  dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tim,  baik dalam penyiapan sarana dan prasarana PPID, pengelolaan Informasi Publik dan website serta pemaparan hasil monitoring dan evaluasi yang dilangsungkan tanggal 25 Oktober lalu di Kantor Komisi Informasi NTB.

Pada penganugerahan yang juga dihadiri oleh Gubermur NTB,  Ketua Komisi Informasi Hendriadi SE, ME. Tim mengukuhkan  Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram sebagai Perangkat I Kategori "Badan Publik Cukup Informatif",  disusul Kabupaten Bima pada Peringkat II dan Kota Bima pada peringkat III.

Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer yang didampingi Kadis Kominfostik Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dalam pernyataannya pada saat penganugerahan tersebut menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi tolak ukur kinerja Dinda Dahlan khususnya di bidang pelayanan informasi publik.

"Prestasi ini hendaknya menjadikan Pemerintah Kabupaten Bima tetap terpacu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dalam tata kelola dan pelayanan informasi publik". Ungkap Wabup.

Catatan prestasi Kabupaten Bima pengelolaan informasi publik ini dengan menjadi Peringkat I tahun 2015, Peringkat III tahun 2016 dan Peringkat II Tahun 2018. (JE.Arya).

Bima - Dinamikambojo, Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer secara khusus meminta kepada para pejabat dan staf yang terkait pengelolaan pengaduan untuk memperhatikan secara seksama dan tidak mengabaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Dahlan saat membuka Workshop dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tingkat Kabupaten Bima yang merupakan kerjasama Uni Eropa, Kementerian PAN & RB, Ombudsman RI, Perkumpulan SOLUD  dan YAPPIKA, Selasa (27/11) di Aula Hotel Mutmainah Kota Bima.

Di hadapan 60 peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag Program dan Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi masyarakat sipil (CSO)  "Pengelolaan pelayanan publik lebih penting dari kepentingan pribadi.  

Karena itu,  pejabat pengelola pengaduan harus bekerja keras dan fokus melakukan pengelolaan pengaduan karena kerjasama yang baik antar sesama ASN diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah daerah".          Pengaduan masyarakat harus dijawab dan menjadi perhatian OPD terkait". Terang Wabup. 

Sebelumnya, Rokhmat Munawir, Koordinator Policy Advocacy Compaign Officer Program  Uni Eropa dalam mengantarnya mengatakan bahwa Workshop ini penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik yang lebih baik.  

"Kalau dalam satu daerah sudah mempunyai saluran pengaduan, maka harus terkoneksi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB agar pengelolaan pengaduan terpantau dengan mudah dan bisa diakses dari manapun'.  terangnya.

Lanjut Rokhmat,"bagi pemerintah daerah, data dan laporan yang masuk bisa menjadi acuan perencanaan dan penganggaran daerah".Tandasnya.

Pada sesi pembahasan materi, Yudi Darnadi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB bidang Pencegahan yang memaparkan Tema, "Ombudsman dan Pengelolaan Pelayanan Publik" mengatakan, pengelolaan pengaduan itu penting karena muara dari reformasi birokrasi itu reformasi pelayanan publik disamping sebagai sarana perbaikan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Aspek lainnya bahwa pengelolaan pengaduan itu penting sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dan menjadi legitimasi politik dari masyarakat yang saat ini cenderung mengalami peningkatan serta terganggunya sistem pelayanan publik yang transparan akuntabel dan partisipatif".Jelasnya (JE.Kominfo)

Diberdayakan oleh Blogger.