Tampilkan postingan dengan label Walikota. Tampilkan semua postingan

Kota Bima - Jurnal Expose || "Tidak ada rotan akar pun jadi" seperti itulah tindakan urgensi yang dilakukan Walikota Bima terkait kemacetan mesin genset yang ada di RSUD Kota Bima.

Kemacetan mesin genset listrik yg menjadi kebutuhan vital di RSUD Kota Bima, praktis melumpuhkan pelayanan dan perawatan pasien yang ada di RSUD type B tersebut.

Hal demikian mengundang keprihatinan Walikota Bima, H. Muhamad Lutfi Ibarat meteor, beliau dengan sigap mengundang Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Drs H. Azhari M. Si untuk lakukan rapat koordinasi guna mencarikan solusi kongkrit untuk mengatasi kemacetan tersebut dan alhasil direlakannya mesin genset pribadi yang ada dikediamannya untuk dipinjamkan sebagai kebutuhan pelayanan di RSUD Kota Bima sambil menunggu perbaikan mesin genset tua yang ada.

Menurut Azhari, Kondisi rusak dari genset di RSUD Kota Bima awalnya telah kami ajukan dalam RKA dan tidak diindahkan oleh TIM TAPD namun karena kondisi genset tersebut dalam kondisi rusak dan sangat urgen dibutuhkan maka kami upayakan meminta lewat Pemkot Bima untuk perbaikannya dan sudah diiyakan oleh Bagian Umum Pemkot Bima" demikian penjelasan dari Kadis Kesehatan

Walikota Bima membenarkan bahwa kondisi rusaknya mesin genset yang ada tidak seharusnya menjadikan alasan untuk menghentikan pelayanan bagi kebutuhan pasien "dunia boleh runtuh tapi pelayanan kesehatan harus tetap berjalan sesuai harapan bagi kesembuhan pasien" harapnya dengan serius (JE. Arya)

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, secara resmi menerima penyerahan aset tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Acara serah terima berlangsung di ruang kerja Walikota Bima pada Kamis siang, 24 Januari 2019.

Dokumen aset diserahkan oleh Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) NTB Sugeng Slamet, ST, dan diterima oleh Walikota Bima didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), serta Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Bima.

TPA sampah yang berlokasi di Kelurahan Oi Mbo Kecamatan Rasanae Timur ini merupakan program Kementerian PUPR tahun anggaran 2017, dimaksudkan sebagai sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah.

TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah.

Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain berlangsung lebih lambat sampai puluhan dan ratusan tahun, misalnya sampah plastik. Hal ini memberi gambaran bahwa di TPA masih terdapat proses-proses yang menghasilkan beberapa zat yang dapat mempengaruhi lingkungan.

Aset lain yang diserahkan adalah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur yang merupakan program kegiatan Kementerian PUPR tahun anggaran 2018 melalui Satker pengembangan sistem PLP I Provinsi NTB.

IPLT merupakan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (on site) yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, IPLT merupakan Sub-Sistem Pengolahan dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Keberadaan suatu IPLT dinilai sangat penting mengingat lumpur tinja tidak boleh langsung dibuang ke badan air, dikarenakan mengandung pencemar organik yang tinggi. Walikota menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satker pengembangan sistem PLP I Provinsi NTB.

Dikatakannya, pengelolaan persampahan memang menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Bima saat ini sehingga keberadaan infrastruktur pengelolaan persampahan dan limbah sangat dibutuhkan oleh daerah.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, di Jakarta, Kamis (17/01).  

Kabag Humas dan Protokol setda Kota Bima melalui Press Rillisnya, Dalam pertemuan tersebut, Walikota didampingi Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, dan Kabag Organisasi Setda Kota Bima.   Ada beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan, antara lain Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sementara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.  

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan mengingatkan pentingnya pelaporan AKIP melalui penyusunan dokumen LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Pelaporan AKIP diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Juga sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan perwujudan good governance.

Sementara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.                                                               

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan menekankan bahwa pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.  

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.  

“Prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi Perencanaan yang akuntabel, pelaksanaan yang terukur, dan hasil yang bisa dirasakan manfaatnya”, pesan Deputi Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.   Walikota menyatakan akan melaksanakan berbagai arahanDeputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan.

“Salah satu program prioritas kami kedepan adalah reformasi birokrasi. Masukan dan arahan Kementerian PAN-RB akan menjadi acuan dalam mewujudkannya”, kata Walikota.(JE.001).

Kota Bima -Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan Pelatihan Pesantren Preneur yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Husainy.   Kegiatan yang merupakan kerjasama Ponpes Al-Husainy dengan Kemenpora dibuka pada Senin siang, 14 Januari 2019.   Hadir Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI Drs. Arief Pralasta, MP, Asisten I Setda Kota Bima Drs. H. M. Farid, M.Si, dan Kabag Kesra Setda Kota Bima.   Program Pesantren Preneurdiluncurkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Puspayogapada bulan Desember 2016 lalu, yang bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan siswa-siswi pondok pesantren.   Pada awal peluncurannya, program pesantren preneur coba dijalankan di 40 pesantren yang ada di Pulau Jawasaja. Ide untuk membuat program pesantren preneur tersebut muncul dalam diskusi antara Presiden dengan 30 pengusaha UMKM yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam diskusi tersebut salah satu pengusaha mengusulkan pada Presiden agar Pemerintah membuat program pembibitan calon pengusaha dari pesantren-pesantren.   Walikota menyatakan pihaknya sangat menyambut baik program ini. Program pesantren preneur diharapkan dapat menguatkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang moderat. Sebab santri tak hanya mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga pelatihan wirausaha. “Sudah saatnya entrepreneur tumbuh dari pesantren”, kata Walikota.   Secara khusus Walikota juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husainy sebagai salah satu yang pertama mengadopsi program pesantren preneur di Kota Bima.   “Ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima selama 5 tahun kedepan, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat”, kata Walikota.   Pimpinan Ponpes Al-Husainy H. Ramli H. Ahmad, MAP, menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh santri dari seluruh pesantren se-Kota Bima dan mahasantri yang seluruhnya berjumlah 100 orang.   “Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan dari Kemenpora melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda”, jelasnya.(JE.001).


Mataram - Jurnal Expose || Almarhum H. M. Nur A. Latif (Bang Noli), Jasadmu boleh berdiam kaku dialam barzah sana tapi dedikasi dari ikhtiar membangun yang engkau torehkan tidak akan pernah terlupakan dan saat ini lahir generasimu yang selalu siap melanjutkan sesuatu yang tersisa dari rencanamu.... 

H. Muhamad Lutfi Walikota Bima, didampingi Plt Kabag Humas dan Protokol H. Abdul Malik, SP. M. AP menyempatkan diri untuk menghadap Gubernur NTB, Dr. Zulkifliansyah di kantor Suara NTB untuk membicarakan penyerahan aset propinsi yang ada di Kota Bima dan salah satunya adalah tanah pembangunan kantor Walikota Bima saat ini

Setelah pembicaraan tertutup terlaksana, lalu kemudian Bapak Gubernur mengajak Walikota Bima menuju BPKAD untuk menindak lanjuti finalisasi dari pembicaraan tersebut dan alhasil penyerahan aset Propinsi atas tanah pada area pembangunan kantor Walikota Bima saat ini resmi diserahkan sambil menunggu penyelesaian proses administrasinya.

Walikota Bima pada media ini menuturkan bahwa penyerahan aset berupa tanah di area pembangunan kantor walikota saat ini berkat koordinasi yang terbangun dengan baik atas peran serta dari Plt. Kabag humas.

Selaku Walikota saya sangat berterima kasih kepada H. Abdul Malik SP. M. AP yang sukses untuk memediasikan dengan pak gubernur" tuturnya.

Ternyata terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2019 gedung megah kantor Walikota bima berdiri diatas lahan kepemilikan Pemerintah Propinsi NTB.(JE.AryA). 

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif, SH, MH, di Mataram. Jumat (11/01).

Pertemuan ini diagendakan sebagai media silaturahim dengan Kajati yang baru dilantik oleh Jaksa Agung (Kajagung) RI H. M. Prasetyo pada Rabu, 9 Januari 2019 di Jakarta. Arif, SH, MH, menggantikan Dr. Mohamad Dofir, SH,MH.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota dan Kajati membahas upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Bima.

Kajati meneruskan pesan Kajagung agar Kepala Daerah meningkatkan kinerja guna meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salah satu cara yang harus ditempuh yaitu peningkatan disiplin.

Kriteria WBK meliputi enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Juga didukung hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, yang skor indeksnya minimal 13,5 dari skor maksimal 15 atau setara 90 persen.

Kemudian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, dan telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemeriksa internal dan eksternal. Walikota menyatakan bahwa jajarannya akan mengupayakan agar hal tersebut bisa terpenuhi pada 2019 ini.

Salah satunya melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(JE.001).

Mataram - Jurnal Expose, Dalam rangka pembahasan penyerahan aset Provinsi NTB kepada Pemerintah Kota Bima, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis (10/01).

Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan menyerahkan sejumlah aset kepada Pemerintah Kota Bima.

Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Salah satu aset yang diserahkan yaitu lahan yang menjadi lokasi Kantor Walikota Bima yang telah ditempati sejak tahun 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala BPKAD Provinsi NTB. Gubernur mengapresiasi gerak cepat Walikota Bima untuk menuntaskan penyerahan aset, khususnya lahan lokasi kantor Walikota Bima, yang telah diupayakan selama 16 tahun.

Gubernur berpesan agar peningkatan kualitas pengelolaan aset Pemerintah Daerah harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose || Ketua Dekranasda Kota Bima Ny. Hj. Ellya H. Muhammad Lutfi melantik Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bima Periode Tahun 2018 – 2023 di Gedung Seni dan Budaya pada Rabu, 9 Januari 2019. Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTB Nomor: 26/Dekranasda-NTB/SK/X/2018. Susunan Pengurus Dekranasda Kota Bima Periode Tahun 2018 - 2023 yakni Ketua Ny. Hj. Ellya H. Muhammad Lutfi, Wakil Ketua Ny. Jumriah Fery Sofiyan, Wakil Ketua Ny. Sari Destianti, Ketua Harian Ny. Hj. Salmah Mukhtar, Sekretaris Sunarti, S. Sos.,M.Si, dan Bendahara Anik Kartika, SE. Ketua Bidang Program, Pengembangan Produk dan Seni Budaya adalah Kabid Industri dan Perdagangan  Diskoperindag Kota Bima; Ketua Bidang Pameran, Kerjasama dan Promosi adalah Kabid Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Bima; Ketua Bidang Pengembangan Usaha adalah Kepala  Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Kota Bima; Ketua Bidang Penggalangan Dana adalah Kepala BPKAD Kota Bima; dan Bidang Humas dan Dokumentasi adalah Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima. Hadir pada pelantikan tersebut, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, para Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kota Bima, pimpinan BUMN/BUMD, serta pimpinan organisasi wanita se-Kota Bima. Ketua Dekranasda Kota Bima menyampaikan bahwa Dekranasda adalah sebuah wadah yang menampung semua insan seni yang memiliki kemampuan di bidang seni khususnya seni kerajinan tangan dan ekonomi kreatif. Hj. Ellya mengajak semua pihak untuk dapat memberi apresiasi terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah melalui wadah Dekranasda Kota Bima. Selain itu, Pemerintah sebagai dewan penyantun sangat diharapkan kesungguhan dan komitmennya untuk mendorong terlaksananya berbagai program yang ada di berbagai bidang sesuai yang tertuang dalam struktur organisasi Dekranasda Kota Bima. Ia berharap kepada seluruh pengurus yang dilantik agar memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan demi kemajuan pembangunan di Kota Bima, khususnya di bidang ekonomi kreatif dan kerajinan tangan lainnya. “Banyak potensi kerajinan tangan dan ekonomi kreatif yang sudah berkembang maupun yang sedang berkembang di Kota Bima, yang perlu didorong agar menjadi sebuah potensi daerah yang dapat dijual di kancah nasional bahkan internasional, seperti tenun songket, anyaman handycraft, anyaman tikar, dan usaha kuliner lainnya. Saya yakin semua potensi ini jika dikembangkan dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Bima”, ujarnya. Oleh karena itu, ketua Dekranasda mengharapkan seluruh OPD agar dapat bersinergi dengan berbagai organisasi wanita dalam rangka melaksanakan program Pemerintah agar tercipta kemitraan dan keselarasan dalam membangun daerah. Sementara itu, Walikota dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Dekranasda Kota Bima yang dilantik sekaligus menyampaikan harapannya agar acara ini tidak sekedar seremonial, tetapi mampu membangkitkan gairah para pengrajin yang tergabung dalam organisasi Dekranasda maupun organisasi wanita lainnya membantu membangun perekonomian daerah. Lebih lanjut dikatakannya, salah satu program yang harus dikembangkan adalah konsep ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal. “Modal ini sudah kita miliki, yaitu produk tenun Bima. Pengembangan produk tenun ini perlu dibina khusus oleh Dekranasda dengan membuat corak khas tenun yang dapat mengangkat identitas Bima atau nilai historis Bima, sehingga dapat dipasarkan di daerah lain bahkan sampai ke luar negeri”, kata Walikota. Walikota berharap Dekranasda Kota Bima dapat menjalankan perannya secara optimal dengan bekerjasama dinas terkait untuk mengembangkan kreatifitas para pengrajin, dukungan kemudahan akses, jaringan maupun permodalan bagi pengrajin.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, secara resmi melantik Drs. Syarifuddin, M.AP, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bima. Senin (07/01). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini berlangsung di aula kantor Walikota Bima, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, S.Adm, Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, pimpinan OPD lingkungan Pemerintah Kota Bima, Rohaniawan, serta Ketua DWP dan Iswara Kota Bima. Kepala BKPSDM Kota Bima Drs. Supratman membacakan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/3/BKPSDM/I/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Berdasarkan SK tersebut, Drs. Syarifuddin, M.AP, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima diangkat sebagai Kepala Dinas PM-PTSP Kota Bima. Pengangkatan ini telah mendapat Rekomendasi tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 821/11252/SJ tanggal 17 Desember 2018 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Walikota dalam arahannya menyebutkan, pelantikan ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan organisasi yakni mengisi posisi yang kosong. Walikota menegaskan, sistem perizinan dan pelayanan terpadu sebagai tolak ukur pelayanan kepada masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pelayanan diarahkan agar sebaiknya tidak lagi berbasis manual, melainkan harus berbasis internet yang terintegrasi dengan seluruh OPD lain. “Untuk itu, saya harapkan dinas terkait untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi SDM-nya agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi”, kata Walikota. Selain itu, kembali ditegaskannya bahwa tahun 2019 ini dirinya akan memperkuat penataan birokrasi. Selama lebih kurang 3 bulan sejak pelantikannya sebagai Walikota, diakuinya merupakan waktu yang cukup untuk melihat gambaran umum kinerja dan kompetensi pegawai serta kebutuhan birokrasi. “Tahun ini akan kita mulai penataan birokrasi agar memberikan manfaat untuk semua, terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya saya ingin menegakkan aturan selurusnya. Dalam hal ini saya pun akan melibatkan Staf Ahli untuk memberi masukan dan pandangan”, katanya. Menutup arahannya, ia menegaskan agar ASN jangan terlibat politik praktis dan tidak lagi membawa nuansa kompetisi Pilkada.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, bersama Wakil Walikota Feri Sofiyan, SE, Ketua DPRD Syamsurih, SH, serta Wakil Ketua Alfian Indrawirawan, S.Adm, memberikan arahan dan pembinaan kepada lebih kurang 400 orang petugas bidang persampahan dan pertamanan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Kegiatan pembinaan berlangsung, Kamis (27/12), di Paruga Nae. Hadir pula Ketua TP PKK Kota Bima, Ketua GOW Kota Bima, Ketua Iswara Kota Bima serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima. Kepala DLH Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME, menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah serta organisasi wanita pada kegiatan ini. Dikatakannya, ini menunjukkan kuatnya komitmen serta political will untuk mewujudkan Kota Bima yang bersih dan berkelanjutan. Lanjutnya, dari 400 pegawai pada DLH Kota Bima, 300 orang diantaranya merupakan petugas lapangan. Sisanya tersebar di kelurahan dan di kantor DLH. "Dari 300 petugas lapangan, 180 orang merupakan tenaga kontrak dan 120 berstatus PNS dengan berbagai jenjang, mulai dari tukang sapu, supir, dan lain-lain. Tingkat pendidikannya pun beragam. Ada yang tamat SD, SMP, hingga paket A, paket B maupun paket C", kata Kadis DLH. Lanjutnya, karena berbagai keterbatasan, baik dalam hal SDM maupun anggaran operasional, selama ini petugas lapangan belum bisa bekerja optimal. Secara tingkat kesejahteraan, penghasilan tenaga kebersihan masih jauh dibawa UMR. Kepala DLH berharap semoga kondisi ini bisa diperbaiki sehingga kinerja bidang persampahan dapat ditingkatkan agar target meraih Adipura dapat tercapai. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan seragam secara simbolis kepada 3 orang petugas lapangan yang masing-masing diserahkan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD. Selain seragam petugas, Walikota juga menyerahkan peralatan pendukung operasional salah satunya berupa gerobak sampah yang diterima oleh Bank Sampah Kelurahan Sarae dan Plt. Kadis Pariwisata Kota Bima yang menerima gerobak samsampah untuk dimanfaatkan di kawasan pariwisata. Dalam arahannya, secara khusus Walikota menyinggung perlunya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah. "Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali maupun di laut. Perlu dilakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat untuk mau membudayakan membuang sampah pada tempatnya", kata Walikota. Ia pun mengingatkan, Pemerintah tidak akan dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. "Kalau hanya OPD terkait yang mengelola, sampai kapan pun masalah sampah tidak akan terselesaikan. Seluruh elemen harus terlibat. Mulai dari komunitas, organisasi wanita, pemuda, dan lain-lain. Apalagi masyarakat kita mayoritas Islam yang berkeyakinan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman", kata Walikota. Walikota mengingatkan untuk belajar dari daerah lain yang lebih maju dalam pengelolaan sampah. Salah satu aspek yang menjadi best practice daerah-daerah tersebut adalah keterlibatan masyarakat atau sistem partisipatif. Pemilahan sampah sudah dilakukan sejak dari hulu atau dari Rumah Tangga sehingga pengangkutan sampah lebih efisien. Demikian pula upaya pengurangan jumlah sampah dan program daur ulang perlu direncanakan dengan baik. Ketiga hal ini sesuai dengan program arahan Kementerian Lingkungan Hidup yakni 3R (reduce, re-use, dan recycle). Walikota juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung peningkatan anggaran pengelolaan persampahan, termasuk peningkatan kesejahteraan petugas dan peralatan operasional.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose || Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kota Bima dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018 dilaksanakan Rabu malam, 26 Desember 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsyurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S.Adm. Selain Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018, paripurna ini beragendakan penyampaian laporan Banggar terhadap hasil evaluasi Gubernur NTB tentang RAPBD 2019, Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bima tentang hasil evaluasi Gubernur NTB, penyampaian laporan Komisi-Komisi DPRD terhadap hasil pelaksanaan kunjungan Komisi DPRD di luar daerah, serta pengambilan keputusan DPRD tentang hasil pelaksanaan kunjungan Komisi-Komisi DPRD di luar daerah. Hadir Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Bima. Selama masa sidang III Tahun Dinas 2018, DPRD Kota Bima membahas berbagai agenda penting, yaitu, Penyampaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 Pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan; serta Pembahasan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2019. Walikota pun menjelaskan, formulasi RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 diarahkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga postur APBD-APBD yang akan lahir dalam periode tahun 2018-2023 akan mencerminkan APBD untuk rakyat. “Rakyat membutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. rakyat membutuhkan peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik yang mudah, murah, cepat, efektif  dan transparan yang didukung oleh birokrasi yang bersih dan handal”, urai Walikota.  Lanjutnya, di beberapa kawasan terisolir, rakyat sangat membutuhkan peningkatan aksesibilitas wilayah, butuh ruang bagi pengembangan potensi unggulan daerah, butuh lingkungan hidup yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan proses-proses pengelolaan sumberdaya alam yang berkeseimbangan, yang didukung oleh masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. Karena itu, program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan harus menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, seperti peningkatan kondisi jalan, perbaikan kondisi fasilitas kesehatan yang memadai seperti pembangunan RSUD, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan berbagai program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. “Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah dipersembahkan oleh pimpinan dan segenap anggota DPRD, sehingga berbagai agenda pembahasan selama Masa Sidang III bisa terlaksana dengan baik”, kata Walikota. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose, Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menciptakan suasana kondusif menjelang malam pergantian tahun baru 2019, Walikota Bima menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan hura-hura atau perayaan yang berlebihan. Masyarakat dihimbau untuk tidak merayakan pergantian tahun baru Masehi dengan membunyikan petasan dan sejenisnya serta menghindari penggunaan narkotika dan minuman beralkohol, ugal-ugalan di jalan, perzinahan, dan begadang semalam suntuk yang tidak bermanfaat. Himbauan ini merupakan kesepakatan bersama Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, dengan Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiyansyah, S.IK, MH, dan Ketua MUI Kota Bima Drs. TGH. M. Saleh Ismail. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, kondusifitas dan stabilitas lingkungan masing-masing. “Seluruh umat beragama agar tetap saling menjaga keutuhan toleransi antar umat beragama dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan, saling tolong-menolong, menghormati dan menghargai”, himbau Walikota. Secara khusus Walikota meminta agar seluruh masyarakat Kota Bima yang beragama Islam dalam menyambut pergantian tahun Masehi 2019 hendaknya dirayakan dengan dzikir dan doa, kegiatan tausiyah dan muhasabah diri pada setiap masjid dan musholla.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose, Dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-90 tahun 2018, Majelis Taklim Maratus Sholihah, TP PKK, DWP dan Dikes Kota Bima menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial berupa khataman masal, khitanan masal, donor darah dan pengobatan gratis.

Kegiatan digelar, Sabtu (15/12), di Paruga Nae Kota Bima. Dibuka secara resmi oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, kegiatan dihadiri oleh unsur FKPD Kota Bima, Sekda Kota Bima beserta jajaran, perwakilan Kantor Kemenag Kota Bima, pimpinan organisasi Islam, Ketua TP PKK Kota Bima sekaligus Ketua Maratus Sholihah, Ketua Iswara, Ketua DWP, perwakilan organisasi wanita, para santri dan santriwati serta orangtua santri.

Menurut laporan ketua panitia Ny. Hj. Rosamala Dewi, peserta kegiatan berjumlah 700 orang, yakni 250 santri dan santriwati TPQ se-Kota Bima sebagai peserta khataman masal, 250 anak peserta khitanan, serta target 200 masyarakat peserta layanan kesehatan gratis.

Sementara itu, Ketua Maratus Sholihah Ny. Hj. Ellya H. Muhammad Lutfi dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu ke-90 tahun 2018 Tingkat Kota Bima. Tema yang diangkat adalah "Gerakan Sosial Peduli Umat".

Disebutkannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk semakin mendekatkan organisasi wanita dan Maratus Sholihah dengan masyarakat.

Ia pun menyatakan, salah satu komitmen Maratus Sholihah adalah membentuk anggotanya khususnya kaum ibu menjadi insan yang dekat dengan Allah SWT. "Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Eksistensi seorang ibu akan sangat mempengaruhi karakter dan tumbuh kembang anak", katanya.

Walikota mengapresiasi komitmen ini. Kegiatan ini dikatakannya sangat mendukung program Kota Bima Mengaji.

Pemerintah Kota Bima pun berkomitmen memberikan dukungan untuk berbagai majelis taklim di Kota Bima. "Bukan hanya Maratus Sholihah saja, melainkan juga berbagai majelis taklim lain", kata Walikota.

Dukungan terhadap pengembangan kegiatan keagamaan pun telah ditunjukkan melalui berbagai kebijakan antara lain pemberian insentif bagi para guru mengaji serta aparat masjid. "InsyaAllah menjelang akhir tahun juga kita akan mengadakan tabligh akbar", pungkasnya.

Prosesi khataman dipandu oleh Ust. H. Abidin H. Idris, S.Pd.I, dan Ust. Islamuddin, S.Pd.I.(JE.001).

Mataram - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, SE, MM, Ak.CA, pada Rabu, 12 Desember 2018, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

Hadir Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah. Sementara Walikota Bima didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, Inspektur Daerah Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsuddin, MM, dan Kepala BPKAD Kota Bima Drs. Zainuddin.

Kepala BPK Perwakilan NTB menjelaskan, pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain dan Belanja Daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah  pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam pemeriksaan, yang dilakukan adalah pengecekan, terutama eksistensi barang yang ada di dokumen, benar-benar ada atau tidak, kemudian proses hingga barang tersebut ada dan yang terakhir terkait anggarannya, apakah dalam menganggarkan sudah sesuai dengan prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Kepala BPK Perwakilan NTB berpesan agar seluruh OPD terkait tetap berkomitmen untuk melaksanakan berbagai rekomendasi BPK demi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. (JE.AryA).

Kota Bima - Jurnal Expose || Pemerintah Kota Bima menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusa Tenggara Gunadi dan diterima oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, di Gedung Seni Budaya, Jumat (07/12)Desember .

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama UHC antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Bima.

Selain itu, dilakukan juga penyerahan secara simbolis kartu JKN-KIS dari Pemerintah Kota Bima yang diserahkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima kepada 5 perwakilan peserta JKN -KIS pada tiap kecamatan, dan penyerahan secara simbolis bantuan Baznas oleh Ketua Baznas Kota Bima kepada peserta kelas 3 yang menunggak.

Hadir Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608/Bima, Sekda Kota Bima, para Asisten Setda, Kepala BPJS Cabang Bima, pimpinan OPD, Camat dan Lurah lingkup Pemerintah Kota Bima, Direktur RSUD Kota Bima, Kepala Puskesmas, serta pengurus Baznas Kota Bima.

Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan minimal mencakup 95% pada tahun 2019, maka dalam program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 ditargetkan seluruh masyarakat Kota Bima sudah menjadi peserta BPJS atau JKN-KIS pada 2019.

Selain itu, penetapan kebijakan lebih berani yaitu untuk peserta baru dengan kategori tertentu, biaya kepesertaan akan didanai oleh pemerintah daerah selama 1 tahun.

Disyukurinya, target yang ditetapkan ini cukup berhasil. Hingga Desember 2018 telah lebih dari 95% penduduk Kota Bima menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bima yang telah menambahkan kepesertaan sebesar 24.500 jiwa untuk mendaftarkan penduduknya menjadi peserta Program JKN-KIS.

Dijelaskannya, hingga 1 Desember 2018, jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN–KIS di Kota Bima sebanyak 141.245 jiwa dari penduduk sebanyak 145.383 jiwa atau sebanyak 97,15%. Artinya, masih terdapat 4.138 jiwa atau 2,85% penduduk yang perlu diberikan jaminan kesehatan.

Diharapkan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Universal Health Coverage yang dilaksanakan hari ini, dapat menstimulasi cakupan kepesertaan semesta bagi seluruh penduduk Kota Bima.

"Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bima tersebut, kami yakin perlindungan Program JKN-KIS akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia", kata Gunadi.

Diharapkannya, penandatanganan PKS ini semakin memperkuat sinergi dan komitmen untuk memberikan jaminan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Bima, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.(JE.AryA).

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, meninjau kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Bima serta memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Sat Pol PP dan Damkar di halaman kantor setempat.
Jumat (07/13).

Walikota secara khusus menyorot kondisi peralatan dan fasilitas pendukung operasional Pol PP dan Damkar seperti kendaraan razia maupun kendaraan damkar.

Didampingi Plt Kasat Pol PP dan Damkar Kota Bima H. Suaeb, Walikota mengingatkan agar seluruh anggota selalu dalam kondisi siaga dan merawat kendaraan-kendaraan operasional agar dapat langsung digunakan setiap ada kebutuhan.

"Apalagi sekarang kita sudah meluncurkan layanan call center kegawatdaruratan Kota Bima Siaga 112, tentu konsekuesinya instansi terkait harus siap siaga menanggapi telepon masyarakat, salah satunya terkait pemadam kebakaran", kata Walikota.

Plt Kasat Pol PP dan Damkar dan jajaran diminta secara rutin mengecek kondisi fasilitas penunjang. Jika ada yang sudah tidak layak pakai agar segera didata untuk diupayakan diganti.

Hal lain yang disorot adalah kedisiplinan dan kekompakan, termasuk dalam hal berpakaian. Dikatakan oleh Walikota, dirinya telah memberi arahan kepada TAPD untuk mengakomodir kebutuhan seragam dan kelengkapan anggota Sat Pol PP dan Damkar.

"Seragam dan kelengkapan atribut itu perlu agar terlihat kompak dan berwibawa karena Pol PP  adalah ujung tombak penertiban dan penegakan Perda", kata Walikota.

Pesannya yang lain adalah seluruh jajaran memperkuat koordinasi. "Koordinasi sesuai rantai atau prosedur, namun juga jangan dipersulit. Hal yang bisa diselesaikan pada jajaran bawah atau menengah tidak perlu dipersulit sampai ke atas agar dapat segera terselesaikan secara efektif", pesan Walikota.

Selanjutnya Walikota menyampaikan, ia akan meninjau seluruh OPD untuk melihat secara langsung aktivitas harian dan kondisi fasilitas penunjang masing-masing.(JE.AryA)

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, me-launching Layanan Call Center "Kota Bima Siaga 112" di aula Kantor Walikota Bima. Kamis (6/12).

Hadir Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Prof. Dr  Ir. Agung Haryono, MSc, Direktur Utama PT Jasnita Telekominda Welly Kosasih, Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima serta Camat dan Lurah.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Ir. Supawarman, layanan ini berfungsi untuk melayani warga dalam situasi darurat.

Dengan adanya layanan call center 112 masyarakat tidak harus mengingat beberapa nomor seperti yang selama ini dilakukan.

Layanan kedaruratan 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat yang dapat menerima, maupun mengirimkan permintaan pertolongan dari masyarakat.

"Kedepannya, masyarakat yang membutuhkan tinggal menghubungi dan operator langsung meneruskan", ujarnya Kadis Kominfo.

Launching Layanan Nomor Panggilan Darurat Call Center 112 dilakukan oleh Walikota Bima bersama Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Direktur Utama PT Jasnita Telekominda yang ditandai dengan penekanan tombol sirine.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Implementasi dan Pengembangan Layanan Pusat Panggilan Darurat 112 antara Pemerintah Kota Bima dengan PT Jasnita Telekominda.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kementrian Kominfo menyampaikan bahwa Kota Bima merupakan Kota kedua di NTB dan Pemerintah Daerah ke-28 di Indonesia yang me-launching layanan nomor panggilan darurat Call Center 112.

"Semoga dengan launching Nomor Panggilan Darurat Call Center 112 di Kota Bima masyarakat dapat benar-benar merasa kehadiran negara/pemerintah dan merasa tertolong dalam keadaan marabahaya", jelasnya.

Sementara itu, Walikota Bima mengharapkan nomor call center 112 ini dapat lebih mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat di Kota Bima terutama keterkaitannya dengan penanggulangan keadaan darurat.

Baginya, program ini akan memberikan manfaat besar apabila dengan hadirnya nomor darurat mempercepat penanganan kegawatdaruratan dan meminimalisir korban.

"Layanan ini tidak main-main, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan sehingga masyarakat merasa tertolong. Launching ini jangan hanya slogan, jadikan pelayanan publik yang nyata", harap Walikota.

Dimintanya dinas terkait dalam hal ini Dinas Kominfo untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal.

Demikian pula operator yang ada di tiap OPD terkait harus benar-benar terkoneksi dengan layanan ini.

"Diharapkan ke depannya Kota Bima menjadi Smart City yang paripurna dimana semua sistem terkoneksi menggunakan IT", ujar Walikota.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penelponan perdana layanan panggilan darurat call center 112 oleh Walikota Bima dan peninjauan ke ruangan layanan nomor panggilan darurat call center 112 di Kantor Dinas Kominfo Kota Bima.(JE.AryA).

Kota Bima - Jurnal Expose, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima menggelar Kuliah dengan tema “Tata Kelola Keuangan Pada Pemerintah Kota Bima untuk Kemakmuran Rakyat”. Senin (03/12), bertempat di Gedung Paruga Nae Convention Hall.

Kuliah dihadiri oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH, unsur FKPD Kota Bima, Anggota DPRD Kota Bima, Sekda Kota Bima, para Asisten Setda, pimpinan OPD, Camat dan Lurah, pejabat penatausahaan keuangan serta bendahara lingkup Pemerintah Kota Bima.

Walikota dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata kelola keuangan negara dan daerah.

Tujuan penyelenggaraan kuliah umum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat struktural maupun pejabat fungsional terkait, tentang keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

“Yang perlu mengetahui tata pengelolaan keuangan bukan hanya pimpinan perangkat daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara juga perlu mengetahui, sehingga penyalahgunaan pengelolaan keuangan dapat dikurangi.

Dengan mengetahui pengelolaan keuangan, secara berkelanjutan kita dapat melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan”, kata Walikota.

Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah ketepatan penyelesaian penyusunan APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini hasil pemeriksaan BPK.

Terhadap berbagai aspek tersebut, Walikota menyatakan Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan.

Walikota pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir pada acara tersebut untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pada lingkungan kerja masing-masing.

Anggota VI BPK RI dalam arahannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan benar dan berorientasi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada tiga sifat yakni Terbuka Tanggungjawab dan Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, ujarnya.

Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan pengangguran.

Menurut data BPS Kota Bima, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bima pada tahun 2017 sebesar 3,51%. Artinya TPT di Kota Bima lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang TPTnya mencapai 5,50% pada 2017.

Namun demikian pada periode yang sama tingkatan penduduk berpendidikan SMA memiliki TPT tertinggi dibanding tingkatan pendidikan lainnya, yakni mencapai 7,03%.

“Ini menunjukkan bahwa baik secara nasional atau di Kota Bima, TPT untuk tingkatan penduduk berpendidikan SMA masih menyumbang persentase tertinggi dibanding tingkatan pendidikan lainnya”, kata anggota VI BPK RI.

Sementara untuk ketimpangan (gini ratio) Kota Bima pada 2017 sebesar 0,39 atau naik 0,03 poin dari 2016 sebesar 0,36. Namun demikian gini ratio tersebut masih lebih rendah 0,01 poin jika dibandingkan nasional yang mencapai 0,391 pada 2017. Tidak berbeda dengan gini ratio, persentase kemiskinan Kota Bima pada tahun 2015 mengalami kenaikan 0,11 % dari 9,74% pada tahun 2014 menjadi 9,85% pada tahun 2015.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mempersempit ketimpangan tersebut, Prof. H. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph. D, menyarankan stakeholder Pemerintah Kota Bima untuk bijak menggunakan APBD, karena APBD merupakan kebijakan Fiskal pemerintah daerah yang tujuannya untuk memakmurkan rakyat.

“APBD harus pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar oleh masyarakat. APBD harus bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi”, ujarnya.

Pada akhir kuliahnya Prof. H. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph. D, menaruh harapan kepada Walikota Bima agar peduli dan memperhatikan dengan baik kesejahteraan masyarakatnya. “Semakin berkurang warga miskin, maka semakin makmur Negara atau daerah tersebut”, tutupnya.(JE.Arya).

Kota Bima - Jurnal Expose, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan Pendapat Akhir Walikota Bima terhadap Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima TA 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Jumat sore (30/11).

Selain penyampaian Walikota, rapat paripurna juga berisi dua agenda lain, yakni penyampaian laporan Banggar DPRD Kota Bima terhadap Raperda tentang APBD Kota Bima TA 2019 dan pengambilan keputusan DPRD Kota Bima tentang penetapan persetujuan terhadap Raperda APBD TA 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S.Adm. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekda Kota Bima, para Asisten Setda, Staf Ahli Walikota, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam Rapat tersebut, dilakukan penandatanganan persetujuan oleh DPRD Kota Bima dan pembacaan Keputusan DPRD Kota Bima tentang Penetapan Persetujuan terhadap Raperda APBD TA 2019 oleh Sekretaris DPRD Kota Bima Muhaimin, SE.

Walikota Bima dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Bima.

Disampaikannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Salah satu manifestasi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah merancang proses penyusunan draft APBD sebagaimana telah dilaksanakan saat ini.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 ini telah melalui sebuah proses yang panjang, alot dan sangat dinamis untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan APBD.

Proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pada tingkat komisi-komisi dan dilanjutkan pembahasannya oleh badan anggaran legislatif secara profesional.

“Selanjutnya atas bimbingan dan hidayah Allah SWT semuanya telah kita lalui dan diselesaikan dengan baik”, kata Walikota.

Pembahasan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan sekaligus kontrol pihak legislatif terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Hal ini dilakukan agar muatan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat mencerminkan sentuhan dan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bima.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme, rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ini akan disampaikan kepada Gubernur NTB untuk dievaluasi.

“Kita berharap semoga Perda APBD Tahun Anggaran 2019 segera bisa ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan penetapan Perda sesuai waktu yang diharapkan, semoga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana”, kata Walikota.

“Kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota dewan yang terhormat serta semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap disepakatinya rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya”, lanjutnya.

Ia berharap semoga APBD Tahun Anggaran 2019 yang disetujui bersama ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima.(JE.Arya).

Kota Bima - Jurnal Expose, Demi menjaga keramahan dan kenyaman di sepanjang jalan serta bebas dari Debu, Pemerintah Kota Bima akan mendatangkan sebuah mobil penyedot debu.

Demikian disampaikan Walikota Bima, HM.Lutfi, SE saat silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat se Kecamatan Mpunda. Pada Hari, Rabu (21/11).

Menurut Walikota, Mobil penyedot debu tersebut nantinya bisa digunakan untuk menyapu dan menyiram jalan. Bukan hanya jalan saja, namun mobil ini juga bisa sekaligus membersihkan trotoar. Jelasnya.

“Satu unit mesin penyapu jalan atau penyedot debu ini, InsyaAllah tahun 2019 sudah bisa kita operasikan". Rencananya, mobil penyedot debu tersebut akan membersihkan dibeberapa ruas jalan.

“Ini semua merupakan wujud nyata yang menjadi keinginan dan harapan kami demi memberikan kenyamanan dan keindahan Kota Bima ini".

Dan sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap bisa lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Harapnya (JE.Arya)

Diberdayakan oleh Blogger.