Diskominfo Kabupaten Sukabumi Perketat Pengawasan Informasi, Siapkan Sistem Anti-Hoaks
Kab. Sukabumi, Jabar – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) memperkuat upaya pemberantasan hoaks dengan membangun sistem penanganan informasi yang terintegrasi lintas bidang. Strategi ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam meningkatkan literasi digital sekaligus menjaga kredibilitas informasi publik.
Penguatan sistem tersebut mencakup proses pemantauan, penyaringan, verifikasi, hingga penyampaian klarifikasi resmi terhadap informasi yang beredar, khususnya konten viral di media sosial.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Ujang Zulkifli, menjelaskan bahwa setiap isu yang mencuat di ruang publik terlebih dahulu melalui proses pengelompokan dan pengecekan data.
“Informasi yang viral kami telaah melalui Bidang Statistik untuk memastikan kecocokannya dengan data sektoral resmi pemerintah daerah. Semua harus berbasis fakta dan data,” jelas Ujang.
Setelah proses klasifikasi dan validasi data selesai, hasilnya diteruskan ke Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Melalui bidang tersebut, Diskominfo menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat sekaligus memberikan akses informasi kepada media agar pemberitaan tetap akurat dan berimbang.
Selain itu, tim juga melakukan penelusuran terhadap sumber serta pola penyebaran informasi. Jika ditemukan indikasi hoaks atau konten yang berpotensi merugikan masyarakat, langkah penanganan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami bergerak cepat ketika ada indikasi informasi menyesatkan. Laporan masyarakat juga langsung kami respons dengan klarifikasi resmi,” tegasnya.
Dalam memperkuat ekosistem informasi yang sehat, Diskominfo tidak hanya mengandalkan kerja internal pemerintah. Kolaborasi dengan insan pers, komunitas digital, dan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi ini.
Sebagai bentuk apresiasi, Diskominfo Kabupaten Sukabumi tengah menyiapkan program penghargaan berupa sertifikat atau reward bagi warga yang aktif membantu melaporkan serta menyaring informasi yang berpotensi hoaks.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sekaligus menumbuhkan budaya literasi digital yang bertanggung jawab.
“Kami ingin membangun komunikasi yang solid dengan seluruh elemen masyarakat. Penghargaan ini menjadi bentuk dukungan agar semangat menjaga kualitas informasi terus berkembang,” tambah Ujang.
Menurut Ujang, keterbukaan informasi dan kerja sama lintas sektor merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan era digital. Ia juga mengapresiasi berbagai forum literasi digital yang dinilai mampu memperkaya perspektif dan gagasan untuk kemajuan daerah.
“Semakin banyak diskusi dan kolaborasi, semakin kuat fondasi kita membangun Sukabumi yang adaptif dan maju di era digital,” pungkasnya.
Dengan strategi terintegrasi ini, Diskominfo Kabupaten Sukabumi menargetkan terciptanya ruang digital yang lebih aman, informatif, dan bebas dari penyebaran hoaks yang merugikan masyarakat.
