Ketua GMBI Lebak Kritik Pernyataan “Prank” Wakil Bupati, Soroti Buruknya Koordinasi Pemerintahan
Menurut King Naga, penggunaan istilah “prank” oleh pejabat publik tidak mencerminkan etika komunikasi dalam pemerintahan. Ia menilai peristiwa tersebut justru menjadi cerminan buruknya koordinasi di tingkat pimpinan daerah.
“Kalau benar seorang Wakil Bupati bisa ‘diprank’, ini bukan hal lucu, melainkan memalukan. Pemerintahan bukan panggung hiburan, melainkan institusi yang harus menjunjung profesionalitas,” tegasnya, Sabtu (04/04/2026).
Ia juga menyoroti dugaan ketidaktertiban dalam tata krama birokrasi, terutama terkait kedatangan rombongan tanpa pemberitahuan yang jelas. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi antarpejabat.
“Peristiwa ini menunjukkan adanya kekacauan koordinasi. Jika pimpinan daerah saja tidak solid, bagaimana kepercayaan publik bisa terjaga?” ujarnya.
Lebih lanjut, King Naga menilai kejadian ini berpotensi membuka persoalan internal yang selama ini tidak terlihat ke publik. Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat hanya melihat konflik, sementara substansi pemerintahan tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.
Ia pun mendesak seluruh pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh guna menghindari spekulasi yang berkembang.
“Penjelasan yang jelas dan transparan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” pungkasnya.
(HKZ)
