Sukabumi Kota – Seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaky, justru diwarnai kontroversi dan kecurigaan publik, alih-alih menjadi momentum konsolidasi dan pencapaian awal.
Sejumlah kebijakan memicu sorotan, seperti kenaikan tunjangan DPRD serta pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan. Masyarakat dan pengamat menilai langkah ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Sukabumi menggunakan dana APBD untuk menggaji dan memberi tunjangan kepada tim komunikasi. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang optimal, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas penggunaan anggaran dan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pihak menganggap kenaikan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard.
Lebih jauh, publik mencurigai adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengangkatan tenaga ahli dan anggota tim komunikasi. Dugaan rangkap jabatan serta keterlibatan individu dengan rekam jejak hukum memperkuat kekhawatiran akan buruknya tata kelola pemerintahan. Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, serta dominasi pihak non-ASN, turut memperparah dugaan tersebut.
Pemerintah Kota juga dinilai lamban dalam merespons isu-isu publik, seperti dugaan pungli, maladministrasi, dan keluhan warga terkait pembangunan yang tidak transparan. Respons yang lambat ini dinilai mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan komitmen terhadap prinsip good governance.
Meski pemerintah mengklaim adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digitalisasi layanan publik, berbagai tudingan KKN dan minimnya transparansi dapat menggerus kepercayaan publik. Jika tidak segera diatasi, citra pemerintahan Ayep Zaky terancam kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Tim
