Kota Bima, jurnalexpose.com || Kabag Humas Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Legislatif (DPRD) Kota Bima yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH, di Kantor DPRD Kota Bima menyalahi tata tertib dan malah bisa dikatakan illegal karena RDP digelar atas desakan demonstran dan mengundang serta menghadirkan demonstran dalam rapat (RDP) (Senin, 22/06/20).

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Menurut Malik, RDP (Rapat Dengar Pendapat) merupakan domainnya Komisi Dewan. Di dalam Tata Tertibnya, RDP merupakan rapat antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda) atau Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah Daerah. Tidak melibatkan masyarakat umum apalagi pendemo.

“dalam sejarah DPR (Legislatif) di seluruh Indonesia, baru Samsurih yang mengundang Eksekutif untuk hadir pada kegiatan RDP yang melibatkan para demonstran, dan RDP tersebut Bisa juga disebut ilegal karena telah keluar dari Tatib Dewan,” tuding Malik di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Ditambahkannya, untuk Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Dewan dapat digelar melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dimana RDPU itu merupakan rapat dengan Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Baperda dengan masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun organisasi atau badan swasta.

"Sekali lagi, dalam Tatib itu tidak ada RDP yang melibatkan Eksekutif, Legislatif dan masyarakat. Namun selama ini, yang terjadi justeru seperti itu,” tutur Malik. 

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH yang dimintai komentarnya justru membantah semua tudingan dimaksud.

“Sebenarnya RTP tadi tidak ada akal-akalan, bukan titipan dan lainnya sebagaimana yang diduga. Tetapi, semuanya dilakukan sebagaimana biasanya. Dan ini lazim dilakukan selama ini sebagaimana konteks tugas dan fungsi kami di Dewan. Sekali lagi, ini hal yang biasa saja. Dan RDP yang dilakukan tadi, itu tidak melanggar Tatib Dewan, tetapi hal yang lumrah saja,” sahutnya, Senin (22/6/2019).

Samsurih mengakui, RDP yang sudah dilaksanakan itu memang melibatkan FMPT Kota Bima. Diakuinya, FMPT diundang pada moment RDP tersebut karena mereka datang menyampaikan pendapat, pandangan, harapan dan tuntutan kepada pihaknya.

Sumber : media online "Visioner"

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pai Kreatif (KOMPAK) Bima melakukan aksi di depan Kantor Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk menindak lanjuti hasil audiensi yang di lakukan pada bulan Januari (20/1/20) yang lalu.

Aksi tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa berujung pada penyegelan kantor Desa Pai.

Hal tersebut karena diduga Kepala Desa dan jajarannya Pemerintah Desa tidak memberikan kejelasan terkait tuntutan tersebut.

"Apabila tuntutan dan permintaan kami tidak di indahkan oleh pemerintah Desa Pai, maka kami akan menyegel kantor Desa," teriak Herman selaku Koordinator lapangan (Senin, 22/06/2020).

Setelah mendapat Instruksi yang di nyatakan oleh Korlap, masa aksi langsung menyiapkan alat-alat untuk menyegel kantor Desa.

"Ini kami lakukan, karena Pemerintah Desa selalu beralibi dan tidak berani memberikan apa yang menjadi tuntutan kami," katanya.

Kata dia, ada tiga Dusun yang diduga di Fiktifkan oleh Oknum Kades yakni uang BUMDESnya, karena sudah di amankan oleh kepala Pai, dan masalah lain yang harus segera di indahkan oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Pai.

"Kami melakukan ini, karena kami melihat bahwa ada indikasi penyalah gunaan wewenang dan jabatan oleh Pemerintah Desa Pai, karena mereka tak berani memberikan apa yang masyarakat inginkan," terangnya.

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pai Kreatif (KOMPAK) Bima melakukan aksi di depan Kantor Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk menindak lanjuti hasil audiensi yang di lakukan pada bulan Januari (20/1/20) yang lalu.

Aksi tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa berujung pada penyegelan kantor Desa Pai. 

Hal tersebut karena diduga Kepala Desa dan jajarannya Pemerintah Desa tidak memberikan kejelasan terkait tuntutan tersebut.

"Apabila tuntutan dan permintaan kami tidak di indahkan oleh pemerintah Desa Pai, maka kami akan menyegel kantor Desa," teriak Herman selaku Koordinator lapangan (Senin,  22/06/2020).

Setelah mendapat Instruksi yang di nyatakan oleh Korlap, masa aksi langsung menyiapkan alat-alat untuk menyegel kantor Desa.

"Ini kami lakukan, karena Pemerintah Desa selalu beralibi dan tidak berani memberikan apa yang menjadi tuntutan kami," katanya.

Kata dia, ada tiga Dusun yang diduga di Fiktifkan oleh Oknum Kades yakni uang BUMDESnya, karena sudah di amankan oleh kepala Pai, dan masalah lain yang harus segera di indahkan oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Desa Pai.

"Kami melakukan ini, karena kami melihat bahwa ada indikasi penyalah gunaan wewenang dan jabatan oleh Pemerintah Desa Pai, karena mereka tak berani memberikan apa yang masyarakat inginkan," terangnya.
Diberdayakan oleh Blogger.