Satu Miliar Satu Desa: Program Mulia yang Rawan Disalahgunakan

Kab. Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor setiap tahun menggelontorkan anggaran besar melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Program ini dipuji sebagai langkah strategis meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemandirian desa.

Namun, di balik niat mulia itu, muncul dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran. Anwar Resa, Jurnalis Nasional Indonesia, menilai lemahnya pengawasan membuat program ini rawan dijadikan bancakan oleh oknum kepala desa.

“Banyak kegiatan dijadikan objek mencari keuntungan pribadi. Mark up anggaran sering ditemukan dalam proyek pembangunan desa. Monitoring yang dilakukan kecamatan hanyalah dagelan keliling kampung untuk mencari nilai tambah,” tegas Resa, Selasa (3/9).

Resa mempertanyakan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi pengawas internal pemerintahan.

“Pertanyaannya, apa hasil audit Inspektorat? Mengapa tidak pernah dipublikasikan ke publik? Ini tanda tanya besar, ada apa dengan Inspektorat?” ujarnya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan ditambah mandulnya aparat penegak hukum membuka ruang tindak pidana korupsi. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari APBN maupun APBD justru menjadi “hidangan lezat” bagi sebagian oknum aparat desa.

Resa menekankan bahwa bantuan keuangan desa seharusnya menjadi subjek pembangunan, bukan objek keuntungan pribadi.

“Subjek pembangunan butuh pelaku utama yang berintegritas, aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sayangnya, yang terlihat justru banyak kepala desa mendadak kaya raya, sementara desanya tetap miskin,” kritiknya.

Investigasi lapangan menunjukkan kebocoran anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (BKID) bisa mencapai 30 persen.

“Ini harus menjadi evaluasi serius, terutama bagi aparat penegak hukum. Jangan hanya diam, tapi lakukan kerja nyata,” tegas Resa.

Ia juga menilai Inspektorat Daerah (IPEDA) hanya menjalankan peran seremonial tanpa kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi.

Lebih jauh, Resa menduga penyalahgunaan dana desa tidak lepas dari permainan oknum aparat penegak hukum dan Inspektorat.

“Tidak tertutup kemungkinan mereka ikut bermain dan menikmati manisnya keuangan negara. Jika benar, pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan,” pungkasnya.