Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tweet Share Share Share Share Share

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Politisi Partai Golkar Muhammad Sidik,SH resmi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima menggantikan Almarhum H. Muhammad H. Ibrahim yang wafat (22/7-2020) lalu. 

Peresmian pengangkatannya dilakukan dalam Rapat Paripurna Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima Senin, (7/9-2020).

Muhammad Sidik adalah calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Almarhum H. Muhammad H. Ibrahim berasal dari daerah pemilihan I Woha, Monta, dan Parado.

Ketua DPRD yang juga pimpinan rapat Muhammad Putera Ferryandi,S.IP memandu pengucapan sumpah/janji Muhammad Sidik. Rapat tersebut juga dihadiri Pimpinan DPRD lainnya Muhamad Aminurlah,SE, Yasin,S.Pd.I, Hj. Nurhayati,SE.M.Si, dan Anggota DPRD Kabupaten Bima lainnya, Sekda mewakili Bupati Bima, Unsur Forkopimda, Kepala BNNK Bima, DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf,SH dan Raihan Anwar,SE.M.S.i, Komisioner Bawaslu, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya termasuk keluarga besar dan simpatisan Muhammad Sidik.

Sebelum Rapat paripurna dimulai, diawali dengan penayangan video singkat mengenang Almarhum H. Muhammad. Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Gubernur NTB oleh Sekwan Drs. Ishaka tentang Peresmian Pengangkatan Muhammad Sidik,SH sebagai Anggota DPRD PAW. Berikutnya  pengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara sumpah. Setelah itu Muhammad Sidik langsung menempati kursi keanggotaan DPRD. 

Ketua DPRD dalam sambutannya menjelaskan bahwa Muhammad Sidik akan melanjutkan sisa jabatan keanggotaan DPRD 2014-2019, dan akan bertugas di Komisi I yang dulu ditempati Almarhum H. Muhammad. 
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima, jurnalexpose.com || Kabag Humas Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Legislatif (DPRD) Kota Bima yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH, di Kantor DPRD Kota Bima menyalahi tata tertib dan malah bisa dikatakan illegal karena RDP digelar atas desakan demonstran dan mengundang serta menghadirkan demonstran dalam rapat (RDP) (Senin, 22/06/20).

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Menurut Malik, RDP (Rapat Dengar Pendapat) merupakan domainnya Komisi Dewan. Di dalam Tata Tertibnya, RDP merupakan rapat antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda) atau Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah Daerah. Tidak melibatkan masyarakat umum apalagi pendemo.

“dalam sejarah DPR (Legislatif) di seluruh Indonesia, baru Samsurih yang mengundang Eksekutif untuk hadir pada kegiatan RDP yang melibatkan para demonstran, dan RDP tersebut Bisa juga disebut ilegal karena telah keluar dari Tatib Dewan,” tuding Malik di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Ditambahkannya, untuk Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Dewan dapat digelar melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dimana RDPU itu merupakan rapat dengan Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Baperda dengan masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun organisasi atau badan swasta.

"Sekali lagi, dalam Tatib itu tidak ada RDP yang melibatkan Eksekutif, Legislatif dan masyarakat. Namun selama ini, yang terjadi justeru seperti itu,” tutur Malik. 

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH yang dimintai komentarnya justru membantah semua tudingan dimaksud.

“Sebenarnya RTP tadi tidak ada akal-akalan, bukan titipan dan lainnya sebagaimana yang diduga. Tetapi, semuanya dilakukan sebagaimana biasanya. Dan ini lazim dilakukan selama ini sebagaimana konteks tugas dan fungsi kami di Dewan. Sekali lagi, ini hal yang biasa saja. Dan RDP yang dilakukan tadi, itu tidak melanggar Tatib Dewan, tetapi hal yang lumrah saja,” sahutnya, Senin (22/6/2019).

Samsurih mengakui, RDP yang sudah dilaksanakan itu memang melibatkan FMPT Kota Bima. Diakuinya, FMPT diundang pada moment RDP tersebut karena mereka datang menyampaikan pendapat, pandangan, harapan dan tuntutan kepada pihaknya.

Sumber : media online "Visioner"
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima, jurnalexpose.com || Komisi II DPRD Kota Bima menerima kedatangan warga masyarakat dari perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Amahami di ruang Komisi II Kantor DPRD Kota Bima. Kamis (11/06/2020).

Kedatangan para pedagang tersebut mengadu dan mengeluhkan tentang adanya rencana pemerintah memindahkan lokasi para pedagang di los A pasar Amahami Kota Bima. Menurut penyampaian perwakilan pedagang, bahwa mereka mengeluhkan adanya rencana pemerintah melakukan pembongkaran sepihak tanpa pemberitahuan informasi lebih awal kepada kami selaku pedagang. 

"Kami mendukung pemerintah menata pasar, tetapi kami ingin hal ini dibicarakan dan diinformasikan terlebih dahulu kepada kami para pedagang, "ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bima dalam hal ini Komisi II yang diwakili oleh Hj. Gina Adriani, Sahbuddin, Syukri Dahlan, S,Sos dan iAsnah Madilau, SH berjanji akan segera berkordinasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini dinas Koperindag dan kepala UPT pasar yang menangani hal ini

"Kami berharap pemindahan tersebut ditunda sampai adanya lokasi baru yang disiapkan untuk para pedagang," katanya.

Kata mereka, DPRD Kota Bima mendukung upaya pemerintah menertibkan pasar tersebut, tetapi dengan cara-cara yang sama-sama menguntungkan baik itu pemerintah maupun para pedagang. katanya.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima, Jurnal Expose || Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, atas Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana partai politik se-NTB tahun anggaran 2019, Kota Bima kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Foto : Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm Menerima Piagam WTP atas Laporan pertanggungjawaban bantuan Dana Partai 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan diberikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB, Jumat (13/3/2020).

Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE hadir bersama Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm,. Hadir pula Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati/ Walikota se-NTB, Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-NTB, Inspektur se-NTB dan Kepala BPKAD se-NTB.

Dalam kesempatan tersebut seluruh Kota/Kabupaten se-NTB berhasil mendapatkan predikat yang sama yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gubernur NTB memberikan apresiasi kepada seluruh Kota/Kabupaten se-NTB yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Semoga ini dapat terus dipertahankan dan kedepan akan semakin lebih baik dari saat ini," harap Gubernur.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Memasuki hari kedua kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh DPRD Kabupaten Bima terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Komisi 2 mengunjungi aktivitas Pasar Sila di Kecamatan Bolo dan memantau ketersediaan Pupuk di Gudang Pupuk Kaltim Cabang Bima yang berlokasi di Kecamatan Madapangga. (Rabu, 15/01-2020)


Rombongan Komisi 2 dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Muhammad Natsir,S.Sos. didampingi Wakil.Ketua Ismail.S.Ag, Sekretaris Ruslan.S.Pd dan 8 Anggota lainnya : Mahdalena.SS.MM, Hj. Suhartini, Mustakim, H. Mustakim, Ramdin,SH, Kurniawan, dan H.Abdurahman.S.Sos.

Dan Didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah : Kadis Perindag H. Muzakir, M.Sc, Kadis Koperasi dan UMKM Iwan Setiawan,SE, Kadis Pertanian dan Perkebunan Ir. Indra Jaya, dan Direktur PDAM H. Khaeruddin.ST.MT serta jajaran pemerintah daerah lainnya


Monev di awali di Pasar Sila memantau langsung aktivitas para pedagang setempat. Banyak sekali aspirasi dan keluhan para pedagang yang diterima Komisi 2, mulai dari keluhan kondisi bangunan pasar yang sudah rusak hingga pengaturan penataan jualan yang masih semrawut. Ketua Komisi 2 dalam kesempatan tersebut berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pantauan di pasar sila tersebut.

"Kita akan bahas lebih lanjut secara teknis dengan Perangkat Daerah terkait. Kedepan kita ingin agar Pasar Sila ini ditata lebih baik lagi..karena ini adalah Jantung perekonomian masyarakat Bolo dan sekitarnya", tandas Duta PAN ini.


Sementara itu saat kunjungan di Gudang Pupuk, Pimpinan dan Anggota Komisi 2 ingin memastikan ketersediaan pupuk bagi para petani yang dalam beberapa waktu terakhir sangat membutuhkan.

"Kita ingin memastikan agar pupuk bagi kebutuhan para petani kita tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjangkau, serta terdistribusi dengan baik kepada petani kita", ingatnya.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Setelah melewati pembahasan yang panjang, akhirnya DPRD Kabupaten Bima mengesahkan APBD Kabupaten Bima 2020. Penetapan itu lewat sidang Paripurna Dewan, , dipimpin Ketua DPRD Muhammad Putra Feryandi, S.Ip, didampingi Wakil Ketua Yasin, S.PDi dan Hj. Nurhayati, SE, M.Si. Selain pimpinan dan anggota Dewan, hadir pula Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Pimpinan OPD, Perwakilan Forkopimda dan beberapa Pejabat Lingkup Pemkab Bima. Jumat (29/11/2019)

Bupati sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras Banggar APBD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bima, juga tim TAPD. APBD Tahun 2020 adalah karya besar mesti melalui proses yang panjang dan berdinamika. Namun semua itu dihajatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bima.


"Saya berharap kerja sama dan kemitraan yang baik itu berlanjut dan semakin meningkat" Ujarnya.

Sebelum disyahkan, Badan Anggaran (Banggar) Dewan membacakan hasil pembahasan akhir mereka, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) oleh Firdaus,SH. Ia mengaku, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang akhirnya APBD 2020 disyahkan.

Firdaus merincikan, APBD 2020 sebesar Rp.1.912.122.341.699,92 berasal dari pendapatan Rp. 1.890.805.429.232,40 ditambah dengan pembiayaan daerah netto Rp.21.316.912.467,52. Angka itu didapatkan berdasarkan pembahasan rinci terhadap KUA-PPAS yang diajukan Pemda kepada Banggar Dewan. Kemudian dibahas di komisi-komisi bersama seluruh OPD yang menjadi mitra kerja, hingga dirampungkan dalam pertemuan tingkat Banggar dan TAPD.


"Kami berharap Pemda bisa menjalankan anggaran secara maksimal dan tepat sasaran,’’harap Firdaus.

Sementara Ketua DPRD Muhammmad Putra Feryandi, S.Ip meminta persetujuan para anggota dewan terhadap hasil akhir APBD. Dan disambut oleh wakil rakyat dengan tepuk tangan seluruh hadirin. Dan akhirnya APBD 2020 dinyatakan sah.

 Sumber  : Humas Pemkab Bima
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima, jurnalexpose.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Paripurna ke 10 Masa sidang III dalam rangka Pengambilan Sumpah Janji Ketua DPRD Kota Bima Masa Jabatan 2019-2024 yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima, Senin (28/10/2019).

Foto : pengambilan sumpah dua pimpinan DPRD Kota Bima

Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Bima masa jabatan 2019-2024 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Harris Tewa SH MH berlangsung khidmat dan tertib dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah yang disaksikan oleh Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH, Unsur FKPD, Kepala perangkat daerah, BUMN/BUMD dan Anggota DPRD Kota Bima.

Pengucapan sumpah dan janji tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2 - 763 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bima Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Menetapkan Alfian Indrawirawan S.Adm sebagai Ketua dan Syamsurih SH sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima.

Foto : Walikota Bima dan Isteri bersama Pimpinan DPRD Kota Bima dan istrinya

Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE menyampaikan ucapan selamat mengemban tugas dan amanah rakyat  kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima yang baru saja diambil sumpah dan janjinya dan terima kasih kepada Ketua DPRD lama yang telah mengakhiri masa baktinya sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Bima.

"Perjalanan waktu masih panjang untuk kita saling bersinergi dan berperan menuntaskan berbagai persoalan yang ada di daerah kita", jelas Walikota.

Walikota juga berharap agar selalu menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan pembangunan, serta merealisasikan kemandirian ekonomi dengan selalu memperhatikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai masyarakat kota bima yang bermartabat.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || 4 Pimpinan DPRD Kabupaten Bima periode 2019 – 2024, diambil sumpah jabatannya dalam rangka mengemban amanah rakyat dilembaga Legislatif yang digelar di di RSU DPRD Kabupaten Bima, Jum’at ( 18/10/19)

Foto : Pengambilan Sumpah Empat Pimpinan DPRD Yang Terpilih

Pengucapan sumpah jabatan pimpinan DPRD yang definitive didasarkan atas Keputusan Gubernur NTB Nomor: 171.2-757 tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 di mataram NTB tentang Peresmian Pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Bima masa bhakti 2019 – 2024.

Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Bima masa jabatan 2019 – 2024 yaitu: Ketua; Muhammad Putera Ferryandi, S.Ip dari F – Golkar, Wakil Ketua ;Muhammad Aminurlah, SE dari F – PAN, Wakil Ketua; Yasin, S.Pd.i dari F – Gerindra serta Hj. Nurhayati, SE, M.Si dari F – PPP.

Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.Ip dalam sambutan mengatakan bahwa dalam rangka menjalankan visi dan musi, tentunya ada kerja sama yang baik, agar kemajuan daerah dapat terwujud dengan baik. DPRD memiliki jabatan yang setara dengan kepala daerah lainnya. Untuk itu kami dituntut untum membek – up persoalan dan tuntutan dari masyarakat dengan kerjasama yang baik.

Foto : Penandatangan Berita Acara Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima

Dikatakan pula bahwa, setiap ada persoalan harus disikapi dengan baik. hal ini merupakan tugas utama wakil rakyat, kita juga siap terima kritikan dari masyarakat, agar terjalin hubungan kerja sama dan menjalankan tugas dengan maksimal.

Selaku ketua DPRD, berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan para anggota dewan sangat diharapkan sehingga amanah yang kami emban ini dapat kami jalankan dengan baik. Ujarnya.
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima, jurnalexpose.com || Reses 11 orang Anggota Dewan Dapil II di Kelurahan Panggi banyak menerima berbagai Aspirasi dari masyarakat dan LPM setempat. Kegiatan Reses dilaksanakan di Lapangan Volly Ball Kelurahan Panggi, Kamis (08/08).

Reses_DPRD_Kota_Bima_dapil_2
Ketua RT 04 Kelurahan Panggi, Aryanto dalam penyampaian aspirasinya mengharapkan pada 11 anggota Dewan di masa reses terakhir ini mengharapkan penerangan lampu untuk kuburan, untuk mengantisipasi adanya warga yang meninggal dan dimakamkan pada malam hari.

Syamsul Yasin warga RT 02 panggi, mengharapkan bantuan untuk kelanjutan mesjid dan perbaikan jalan di kelurahan panggi, mengingat mesjid dan jalan masih jauh dari harapan masyarakat.

Sementara Ketua LPM Kelurahan Panggi, Fajrin mempertanyakan keberadaan perumahan panggi, apakah dilelang atau tidak. Selanjutnya, mempertanyakan belum adanya Perda Penanggulangan kemiskinan. Perda ini tujuan untuk mendata keluhan masyarakat miskin dan kami pihak LPM bisa langsung memantau. Tuturnya.

Menanggapi aapirasi masyarakat tersebut, wakil ketua DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH menyampaikan, untuk penerangan lampu kuburan, sudah ada anggaran khusus di dinas terkait.

Untuk bantuan mesjid diminta pada pengurus mesjid untuk segera membuatkan proposal dan ajukan melalui pemerintah daerah dan Dewan. Karena bantuan mesjid tidak mungkin bisa turun dengan sendirinya tanpa ada pengajuan proposal.

Untuk Perda Penanggulangan Kemiskinan, insya Allah kita akan mengkaji lebih dalam lagi bersama pihak eksekutif agar perda ini bisa terbentuk.
Jelasnya. (JE.02).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share


Kota Bima - Jurnal Expose || Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Bima menggelar Rapat Pleno Khusus pengambilan keputusan pemilihan dan penetapan calon Ketua Dewan periode 2019-2024 di Aula Hotel Camelia Minggu (21/7).

Koordinator Bidang Organisasi DPD I Partai Golkar NTB H. Abdul Hafid, Usai rapat pleno khusus mengatakan, sesuai dengan AD/ART partai Golkar bahwa wajib hukumnya partai Golkar menggelar rapat pleno untuk menggusulkan nama yang akan menjadi ketua Dewan.

Namun, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat seluruh jajaran penggurus partai Golkar Kota Bima maka, menggusulkan Alfian Indrawirawan S.Adm sebagai Ketua dewan. Apalagi saat ini beliau juga sebagai ketua DPD II Golkar Kota Bima dan meraih suara terbanyak, maka layak untuk menjadi ketua Dewan Kota Bima. Tuturnya.

“Kalau dilihat dari pengalaman dan kerja keras Alfian Indrawirawan maka kami mandatkan Beliau menjadi ketua Dewan, kami yakin Alfian Indrawirawan S.Adm mampu memberikan kontribusi terbaik untuk Kota Bima ini”. Pujinya.

Demikian pula bagi kalangan internal Partai Golkar nama Pawan sapaanya sudah tidak diragukan lagi dan membahana dalam memajukan partai Golkar.

Berharap, pada Ketua Dewan terpilih ini, agar tetap bersinergis dengan pemerintah, supaya pembangunan di Kota Bima dapat berjalan baik. “InsyaAllah kami yakin ditangan Pawan partai Golkar Kota Bima akan maju bersama pemerintahan sekarang ini,” Terangnya.(JE02)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bima Tahun Anggaran (TA) 2018 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bima di gedung DPRD Kota Bima. Senin, (26/03/2019).

Walikota_bima_paparkan_LKPJ_2018
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2018
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S. Adm. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, serta para pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kota Bima.

LKPJ Walikota Bima ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bima tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 terutama menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ditetapkan tema pembangunan Kota Bima tahun 2018, yaitu “Pemulihan dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Percepatan Pembangunan Kembali Infrastruktur Perkotaan”.

Maksud dari tema tahunan tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa Pemerintah Kota Bima menginginkan arah pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui pemulihan infrastruktur perkotaan. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Bima terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Walikota_bima_paparkan_LKPJ_2018
Anggota DPRD Peserta rapat paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Bima Tahun 2018
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan tahun 2018, LKPJ memuat hal-hal pokok yakni pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Selain itu, termuat capaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 untuk setiap indikator sasaran strategis Kota Bima.

Target pendapatan daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 797.016.283.441,20 dan terealisasi sebesar Rp. 768.158.939.664,82 atau terealisasi sebesar 96,38%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 44.309.136.205,20 dan terealisasi sebesar Rp. 46.203.686.100,62 atau 104,28% dari target.

Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kota Bima atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dalam membangun daerah.(JE02)
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose || Reses hari ke kedua 11 Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II di lingkungan Ni'u Kelurahan Dara dan Paruga banyak aspirasi masyarakat yang di catat oleh anggota dewan, pada Kamis (07/02).

Anggota Dewan yang juga sebagai ketua komisi I, Taufik H. A. Karim saat membuka reses menyampaikan, bahwa kehadiran 11 anggota Dewan ini dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Kelurahan Dara dan Paruga, sekaligus untuk mengetahui skala prioritas apa yang perlu dipejuangkan.

Kepala Kelurahan Dara Bukhari, S.Sos, mengucapan terimakasih kepada 11 anggota dewan atas telah dilaksanakannya kegiatan reses di Kelurahan Dara, semoga Aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas dapat direspon.

Terkait persoalan reses seperti ini, Lurah mengharapkan pada 11 anggota dewan dapil II agar kiranya kalau ada kegiatan reses selanjutnya kalau bisa di fokuskan di wilayah Dara, atau Bina Baru, mengingat di dua wilayah yang dimaksud jumlah penduduknya lebih banyak dan diyakini aspirasi masyarakat akan banyak di sampaikan. Harapnya.

Selanjutnya, Ketua RW 06 Kelurahan Dara Sugiono menyampaikan, bahwa warga di Kelurahan Dara masih banyak rumah tidak layak huni paska banjir tahun lalu yang sampai dengan hari ini belum juga diperbaiki oleh pemerintah.

Kemudian meminta pada 11 anggota dewan agar mengerjakan Drainase yang ada di depan Koramil Dara, mengingat sekarang musim hujan, maka air yang turun dari gunung genangin ruas jalan tersebut. Agar tidak digenangi air meminta agar dibuatkan drainase. harapnya

Sementara itu, Jaidun meminta agar Kelurahan Dara ini dimekarkan menjadi Kelurahan Wadombolo, mengingat masyarakat yang ingin mengurus sesuatu di kantor Kelurahan jaraknya sangat jauh untuk wilayah wadumbolo dan Ni'u. Apa yang menjadi Aspirasi masyarakat tersebut,

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm langsung menanggapi dan berjanji akan memperjuangkan  aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bersama 11 anggota DPRD lainya.

Terkait permintaan pemekaran Kelurahan Dara, Pawan meminta persetujuan masyarakat melalui surat kesepakatan bersama melalui pemerintah maupun surat tembusan pada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. "Kalau dilihat dari jumlah penduduk antara Wadumbolo dan Ni,u sangat layak untuk dimekarkan".

Lanjut kata Pawan, semakin banyak Kelurahan yang dimekarkan maka semakin banyak pula anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah Pusat untuk daerah ini. Terangnya.

Dimana baru - baru ini Legislatif bersama Eksekutif sudah menetapkan 3 kelurahan baru yang sudah dimekarkan, yakni Kelurahan Ule, Kelurahan Oi Mbo dan Kelurahan Jatibaru Barat.

Selanjutnya, terkait masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni akibat diterjang banjir tahun lalu, pemerintah tetap melakukan upaya melakukab relokasi, namun sejauh ini masih terkendala adanya, lebih kurang 500 warga dibantaran sungai belum menyetujui untuk direlokasi. Jelasnya.

Pawan menambahkan, terkait rencana gaji RT RW, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 5 M.

Nantinya penerimaan Insentif RT RW akan diberikan setiap Triwulan. Terangnya (JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose || Ratusan masyarakat Kelurahan Pane antusias menghadiri acara silaturahmi dengan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Bima Dapil II Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda dari partai Gerindra Sudirman Dj, SH, pada Senin Malam (04/02).

Agenda silaturahmi tersebut bertujuan guna mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat yang selama ini masih membutuhkan perhatian. "Sekaligus mensosialiasikan tata cara pencoblosan pada warga.

Demikian disampaikan Tim pemenangan, Abdul Mahrun “Alhamdulillah pertemuan ini di niatkan guna menjalin silaturahmi khusus bersama masyarakat Pane, dan mendekatkan diri secara langsung,” Ucapnya.

Kami selaku warga Pane berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh pada bapak Sudirman, DJ yang ke tiga kalinya menjadi anggota DPRD Kota Bima demi memperjuangkan aspirasi masyarakat pada khususnya Pane.

Lanjut kata Mahrun, untuk diketahui bahwa selama ini bapak Sudirman Dj sudah banyak berjuang dan memberikan kontribusi yang menjanjikan untuk masyarakat dan Kelurahan Pane ini.

InsyaAllah tahun ini, sebagaimana dengan adanya aspirasi masyarakat, bapak Sudirman Dj akan membebaskan lahan perkuburan dan Lahan lapangan olahraga untuk kegiatan kemasyarakatan.

Serta beberapa aspirasi lainnya yang tengah diperjuangkan. Bebernya. Sementara Caleg DPRD Kota Bima Dapil II utusan Partai Gerindra Sudirman, Dj SH mengucapkan terimakasih kepada segenap warga Pane yang telah menghadiri undangan silaturahmi ini.

Juga ucapan terima kasih pada masyarakat Pane yang selama ini telah mempercayakan saya sebagai wakil rakyat.

Sudirman Dj berharap, agar kiranya warga Kelurahan Pane dapat kembali mendukung dan memilih saya untuk yang ketiga kalinya dan saya bangga ketika saya menang di kandang sendiri. Ucapnya.(JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose || Pasien atas nama Ismail merupakan warga Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur ini masuk rumah sakit pada hari Jumat pekan lalu. Kemudian pada hari Senin berikutnya pasien menunjukan kartu BPJS Kesehatan dan dibuatkan jaminan.

Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin memprotes kebijakan soal penggunaan BPJS Kesehatan oleh warga miskin di RSUD Bima, Senin (28/1). Padahal sudah mengantongi jaminan untuk berobat, tapi tetap membayar kebutuhan obat. Tuturnya.

Namun yang membuat dirinya heran, selama pemenuhan kebutuhan obat. Ismail tetap membayar, Padahal setahunya warga Kota Bima sudah dibebaskan semua biaya karena sudah memiliki BPJS Kesehatan. “Sudah ada jaminannya.

Tapi kenapa obat yang disuruh ambil harus dibayar,” sorotnya. Menurut Nazamuddin, Ismail sudah satu pekan dirawat di RSUD Bima.

Saat ini pun masih dirawat. Tapi dirinya harus mengonfirmasi ke RSUD Bima, karena mendengar adanya keluhan warga miskin tersebut.

Ia juga mengkritik pelayanan BPJS di RSUD Bima tersebut, yang masih menyuruh pasien membayar obat.

Padahal sudah memiliki BPJS Kesehatan. Padahal dirinya memastikan Pemerintah Kota Bima sudah mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan tahun 2018 lalu untuk semua warga Kota Bima.

“Warga Kota Bima sudah bebas BPJS, kenapa masih disuruh bayar,” sorotnya. Untuk itu, dirinya meminta kepada RSUD Bima agar mengembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Ismail.

Tidak hanya itu, Nazamuddin meminta agar RSUD Bima untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal pelayanan bagi para pasien.

Sementara, Bagian BPJS Center RSUD Bima Rosmiati saat dimintai komentar memahami tuntutan keluarga pasien tersebut.

Ia menilai ada miskomunikasi pada awal pasien masuk. “Memang awal masuk IGD, harus diberitahu apakah memiliki BPJS atau tidak. Kalau ada BPJS, maka akan dibuatkan jaminan. Mungkin Karena hari libur Sabtu dan Minggu, akhirnya hari Senin jaminan itu keluar,” katanya.

Apabila sudah ada jaminan BPJS sambungnya, maka obat yang dibeli oleh pasien, uangnya akan dikembalikan. Nanti kita akan coba bicarakan agar tidak terjadi miskomunikasi,” tuturnya.(JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share


Kota Bima - Jurnal Expose || Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kota Bima Masa Sidang I Tahun Dinas 2019 berlangsung pada Jumat, (11/01) di Ruang Sidang DPRD Kota Bima.

Rapat paripurna ini beragendakan,  Penyampaian Jawaban Walikota Bima atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima serta Pembentukan Panitia Khusus Dewan yang membahas Raperda Kota Bima.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indra Wirawan, S.Adm. Jawaban Walikota Bima disampaikan oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekretaris Daerah serta para pimpinan OPD lingkungan Pemerintah Kota Bima. Pada Rapat Paripurna hari Kamis (10/1), ketujuh fraksi DPRD Kota Bima telah menyampaikan pemandangan umum yang diterima oleh Sekda Kota Bima.

Ketujuh fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional, Fraksi Demokrasi Berkeadilan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Ketujuh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui ketiga buah Rancangan Perda Kota Bima untuk dibahas pada tingkat pembahasan yang lebih tinggi, dengan beberapa masukan.

Terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2018-2019, frkasi golkar DPRD Kota Bima meminta kepada Pemerintah Kota Bima agar dalam tahapan implementasi nantinya tetap mengedepankan asas dan prinsip perencanaan dan pengendalian yang tepat dan terarah.

Begitupun pada tahap evaluasi, sehingga rencana pembangunan Kota Bima pada tataran pemanfaatannya berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Kota Bima secara menyeluruh.

Sementara Fraksi Demokrasi Berkeadilan berhaharp agar setelah diundangkan, ketiga Perda ini harus disosialisasikan secara intensif kepada para pemangku kepentingan.

Terhadap berbagai masukan ini, Wakil Walikota menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi.

Wakil Walikota menjelaskan, Pemerintah Daerah akan mengupayakan optimalisasi pelaksanaan berbagai Peraturan Daerah.

Dikatakannya, langkah awal Pemerintah Daerah adalah memastikan bahwa rumusan Perda yang ada dapat diterima dan menjadi tujuan bersama masyarakat.

Setelah Raperda ditetapkan sebagai Perda, Pemerintah Kota Bima melalui perangkat daerah terkait akan melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.(JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose ||Pemerintah Kota Bima mengajukan 3 Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas dalam Masa Sidang I Tahun Dinas 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima. Pidato penjelasan Walikota terhadap ketiga Raperda ini disampaikan oleh Sekda Drs. H. Mukhtar, MH, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Senin, 7 Januari 2019. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sudirman DJ, SH, didampingi Wakil Ketua Alfian Indra Wirawan, S.Adm. Hadir Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima. Ketiga Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Bima yakni, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa setelah batas waktu 40 hari pascapelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, rencangan awal RPJMD telah diajukan ke DPRD dan dirumuskan dalam nota kesepakatan serta telah dilakukan penyempurnaan dan tahapan konsultasi kepada Gubernur. “Maka pada tahapan ini Pemerintah Daerah menyampaikan Raperda tentang RPJMD 2018-2023 untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan dan mendapatkan persetujuan bersama”, jelas Sekda. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus memberikan arah kepada perusahaan dan para pemangku kepentingan agar dapat mensinergikan kegiatannya dengan program pembangunan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Raperda ini meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah. Sementara Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disusun dengan tujuan untuk meningkatkan investasi melalui penciptaan iklim dan realisasi investasi yang mendukung penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. “Ketiga raperda ini selanjutnya akan dibahas, diteliti dan dikaji bersama Dewan dan selanjutnya menjadi rumusan produk hukum daerah yang berhasil guna dan dapat diterima semua pihak”, kata Sekda.(JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose || Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kota Bima dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018 dilaksanakan Rabu malam, 26 Desember 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsyurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S.Adm. Selain Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2018, paripurna ini beragendakan penyampaian laporan Banggar terhadap hasil evaluasi Gubernur NTB tentang RAPBD 2019, Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bima tentang hasil evaluasi Gubernur NTB, penyampaian laporan Komisi-Komisi DPRD terhadap hasil pelaksanaan kunjungan Komisi DPRD di luar daerah, serta pengambilan keputusan DPRD tentang hasil pelaksanaan kunjungan Komisi-Komisi DPRD di luar daerah. Hadir Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Bima. Selama masa sidang III Tahun Dinas 2018, DPRD Kota Bima membahas berbagai agenda penting, yaitu, Penyampaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 Pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan; serta Pembahasan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2019. Walikota pun menjelaskan, formulasi RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023 diarahkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga postur APBD-APBD yang akan lahir dalam periode tahun 2018-2023 akan mencerminkan APBD untuk rakyat. “Rakyat membutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. rakyat membutuhkan peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik yang mudah, murah, cepat, efektif  dan transparan yang didukung oleh birokrasi yang bersih dan handal”, urai Walikota.  Lanjutnya, di beberapa kawasan terisolir, rakyat sangat membutuhkan peningkatan aksesibilitas wilayah, butuh ruang bagi pengembangan potensi unggulan daerah, butuh lingkungan hidup yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan proses-proses pengelolaan sumberdaya alam yang berkeseimbangan, yang didukung oleh masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. Karena itu, program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan harus menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, seperti peningkatan kondisi jalan, perbaikan kondisi fasilitas kesehatan yang memadai seperti pembangunan RSUD, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan berbagai program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. “Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah dipersembahkan oleh pimpinan dan segenap anggota DPRD, sehingga berbagai agenda pembahasan selama Masa Sidang III bisa terlaksana dengan baik”, kata Walikota. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah.(JE.001).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Bima - Jurnal Expose || Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Rabu (12/12), bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK NTB, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PDTT) atas belanja modal atau belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2018.

Khusus untuk Kabupaten Bima, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagaimana dimaksud hanya terkait dengan Belanja Modal saja.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Modal Kabupaten Bima diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kab. Murni Suciyanti yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala BPPKAD Kab. Bima, Plt. Inspektur Inspektorat Kab. Bima, Kabag. Humaspro Setda.

Hasil pemeriksaan ini disampaikan atas hasil dari proses audit yang selesai pada bulan November 2018 yang berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas belanja modal tahun anggaran 2018.

Sehubungan dengan adanya catatan temuan Hasil Pemeriksaan, Pemkab. Bima akan menindaklanjutinya secara cermat, proporsional dan normatif.

Bagi Kabupaten lainnya yang mencover Pemeriksaan terkait pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018, serta efektivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 sampai dengan Semester I TA 2018.

Secara umum Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, SE., MM., AK.,CA. memberikan warning agar diperhatikan dengan seksama mengingat besarnya anggaran dana desa yang dikelola pihak desa berpotensi disalah gunakan jika tidak ada pengawasan yang ketat.(JE.002)

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Mataram - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, SE, MM, Ak.CA, pada Rabu, 12 Desember 2018, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

Hadir Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah. Sementara Walikota Bima didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, Inspektur Daerah Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsuddin, MM, dan Kepala BPKAD Kota Bima Drs. Zainuddin.

Kepala BPK Perwakilan NTB menjelaskan, pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain dan Belanja Daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah  pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam pemeriksaan, yang dilakukan adalah pengecekan, terutama eksistensi barang yang ada di dokumen, benar-benar ada atau tidak, kemudian proses hingga barang tersebut ada dan yang terakhir terkait anggarannya, apakah dalam menganggarkan sudah sesuai dengan prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Kepala BPK Perwakilan NTB berpesan agar seluruh OPD terkait tetap berkomitmen untuk melaksanakan berbagai rekomendasi BPK demi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. (JE.AryA).
Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Kota Bima - Jurnal Expose, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan Pendapat Akhir Walikota Bima terhadap Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima TA 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Jumat sore (30/11).

Selain penyampaian Walikota, rapat paripurna juga berisi dua agenda lain, yakni penyampaian laporan Banggar DPRD Kota Bima terhadap Raperda tentang APBD Kota Bima TA 2019 dan pengambilan keputusan DPRD Kota Bima tentang penetapan persetujuan terhadap Raperda APBD TA 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S.Adm. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekda Kota Bima, para Asisten Setda, Staf Ahli Walikota, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam Rapat tersebut, dilakukan penandatanganan persetujuan oleh DPRD Kota Bima dan pembacaan Keputusan DPRD Kota Bima tentang Penetapan Persetujuan terhadap Raperda APBD TA 2019 oleh Sekretaris DPRD Kota Bima Muhaimin, SE.

Walikota Bima dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Bima.

Disampaikannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Salah satu manifestasi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah merancang proses penyusunan draft APBD sebagaimana telah dilaksanakan saat ini.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 ini telah melalui sebuah proses yang panjang, alot dan sangat dinamis untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan APBD.

Proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pada tingkat komisi-komisi dan dilanjutkan pembahasannya oleh badan anggaran legislatif secara profesional.

“Selanjutnya atas bimbingan dan hidayah Allah SWT semuanya telah kita lalui dan diselesaikan dengan baik”, kata Walikota.

Pembahasan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan sekaligus kontrol pihak legislatif terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Hal ini dilakukan agar muatan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat mencerminkan sentuhan dan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat Kota Bima.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme, rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ini akan disampaikan kepada Gubernur NTB untuk dievaluasi.

“Kita berharap semoga Perda APBD Tahun Anggaran 2019 segera bisa ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan penetapan Perda sesuai waktu yang diharapkan, semoga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana”, kata Walikota.

“Kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota dewan yang terhormat serta semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap disepakatinya rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya”, lanjutnya.

Ia berharap semoga APBD Tahun Anggaran 2019 yang disetujui bersama ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima.(JE.Arya).

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.