Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Penyuluhan Hukum dan Kunjungan Kerja (Kunker) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri NTB, dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Kantor Bupati Bima, (Kamis, 5 /3/2020).

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Bima, HM Dahlan HM Noer, dihadiri segenap Forkopimda, Kepala OPD, Asisten Sekda, Kabag dan Camat.


Dalam sambutannya Wakil Bupati Bima, yang biasa disapa Babe mengatakan, semua yang hadir dapat mengikuti dengan baik kemudian mengamalkannya di lingkungan kerja masing-masing.

Cita-cita Pemkab Bima, kata Wabup, menjadikan Bima yang religius dan amanah. Konsep itu diakui telah berjalan, membawa perubahan yang mendasar terhadap  sikap dan prilaku aparatur.

‘’Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah taat hukum. Alhamdulillah selama ini belum ada yang menyimpang. Saya berharap dapat mengikuti dengan baik. Kita hargai kehadiran Kajati ini, semoga menambah wawasan kita,’’kata Wabup, melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap.

Wabup berjanji di tahun kelima pemerintahannya, tetap membangun kualitas SDM sesuai dengan cita-cita bersama.

‘’Atas nama Pemerintah Kabupaten Bima, terima kasih yang dalam atas kunjungan Kerja Bapak Kajati NTB, sekaligus memberikan penyuluhan Hukum kepada kita semua,’’lanjutnya.


Kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Dahlan berharap semua peserta dapat mensosialisasikan kepada masyakat di tingkat bawah. Karena, tidak semua mengetahui dan faham terhadap dampak hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Sementara itu Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, mengaku usai dilantik di Jakarta langsung laksanakan tugas. Ia turun ke daerah-daerah wilayah hukumnya.

Menurutnya, saat ini Kejaksaan harus sering turun  beradaptasi menemui masyarakat. Mengetahui kondisi real yang terjadi di masyarakat, karena di situ ada pemerintah daerah.

‘’Kita harus ikut bersama mereka membangun daerah. Apa yang menjadi tupoksi kita ikut mengawal pembangunan di daerah,’’ungkap Nanang.

Dijelaskan Kajati, mereka hadir memberikan pemahaman hukum, sehingga Aparatur Sipil Negara pada masing-masing OPD dapat mengetahui Tupoksinya. Dan berharap melalui penyuluhan hukum dapat membangun kesadaran hukum kita dan masyarakat karena itu merupakan tugas bersama.

Sumber : ProKom Setda Bima

Mataram, jurnalexpose.com || Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE menghadiri acara Pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tengara Barat di Lombok Raya, Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis 2 Januari 2019.


Walikota Bima Hadir bersama Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm,. Hadir pula Kepala Daerah Kota/Kabupaten lainnya se-Provinsi NTB. 

Acara tersebut dilaksanakan karena adanya mutasi dan promosi pejabat struktural di lingkungan Korps Adhyaksa dengan merujuk pada Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-372/A/JA/12/2019. Surat Keputusan ditandatangani oleh Burhanuddin dan ditetapkan di Jakarta pada 16 Desember 2019.

Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pelantikan dan serah terima jabatan antara Kepala Kejaksaan Negeri yang lama Arif, S.H., M.M. dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB yang baru, Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. pada tanggal 27 Desember 2019. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB senior Arif SH MH sendiri dipercaya oleh Jaksa Agung menjadi Direktur Ideologi Politik, Pertahanan dan Keamanan pada JAM-Intelijen, sedangkan Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri NTB merupakan Wakil Kajati DKI Jakarta.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. dalam sambutannya langsung memperkenalkan diri kepada masyarakat dan berjanji akan mendukung sekuat tenaga mensukseskan seluruh program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. ***

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menerima kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi NTB,  Arif SH. MM beserta rombongan, Senin (23/12).


Kejati Arif diterima Bupati di Ruang Sidang Utama Bupati, didampingi Wakil Bupati H Dahlan M Noer.

Kejati Arif hadir di Bima, sekaligus sebagai Pembicara tunggal pada kegiatan Penerangan Hukum Menuju Pemerintah Yang Baik, ‘Good Governance’ Bebas Korupsi dan Pungli.

Hadir pada acara tersebut, seluruh Camat se Kab Bima, Kades dan Sekdes se Kab Bima, seluruh Pimpinan OPD dan Kabag Lingkup Setda Bima dan Forkopimda Kabupaten dan Kota Bima.

Pada Sambutan Pembukaan, Bupati Umi Dinda menyampaikan rasa syukurnya, karena Kejati  hadir langsung memberikan berbagai pandangan, terkait persoalan-persoalan hukum yang tentunya, tetap dihadapi Penyelenggara Pemerintah atau Stake Holder. Tentu itu akan sangat bermanfaat bagi semuanya.

‘’Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Bima, selamat datang Bapak Kejati, putra dan kebanggaan masyarakat Bima,’’ujarnya

Bupati berharap, kehadiran Kejati dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan untuk bertukar pandangan dan fikiran.

Kepada Kejaksaan Negeri Raba Bima, Bupati juga mengapresiasi telah banyak melakukan pendampingan. Mulai dari sisi perencanaan pelaksanaan dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan. Lebih khusus, pertanggung jawaban sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima.

‘’Koordinasi dan komunikasi tetap mengedepankan niat untuk membangun Daerah,’’ujarnya.

Tentunya, kata Ketua DPD II Golkar ini, sangat  membanggakan Pemerintah Kabupaten Bima. Ia berharap dapat ditingkatkan atau dipertahankan, sehingga penyelesaian hukum bisa dituntaskan.

Adanya pengawasan yang ketat terhadap Pengelolaan Dana Desa di masing-masing Desa, oleh pihak Kejaksaan, Bupati meminta kualitas SDM sebagai tenaga pengelola harus ditingkatkan. Agar dapat memahami regulasi sehingga tidak terkesan, ketika ada persoalan baru dilakukan koordinasi.

Kabupaten Bima - jurnalexpose.com || Mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima angkatan XXIX yang melaksanakan Kerja Kuliah Nyata (KKN) di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima bekerja sama dengan Pos Bantuan  Hukum  Advokat Indonesia (Pusmakudin) PA Bima melakukan penyuluhan bantuan hukum di  kantor Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima NTB. (Senin 29/7/19).

KKN_STIH_Muhammadiyah_bima_gelar_penyuluhan

Penyuluhan hukum dengan tema implementasi Undang-Undang no 16 Tahun 2011 diikuti lebih dari 40 orang masyarakat Desa Rite.

Taufikurahman, SH salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan setiap warga negara indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Dalam undang undang tersebut mengisyaratkan agar masyarakat diberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan

"keberadaan Pos Bantuan  Hukum  Advokat Indonesia (Pusmakudin) PA Bima ini melayani kebutuhan masyarakat yang mengalami masalah hukum pada semua lintas proses hukum baik dipihak kepolisian kejaksaan dan sampai kepengadilan"

Menurutnya keberadan Pos Bantuan  Hukum  Advokat Indonesia (Pusmakudin) PA Bima di Kabupaten Bima ini untuk bagaimana proses hukum itu bisa berjalan berkeadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga masyarakat diberikan ruang yang seluas luasnya mendapatkan pendamipingan dalam rangka menegakan hukum

"jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya lagi mendapatkan pendampingan hukum sebab keberadaan kami sudah dibayar oleh negara, Pudmakudin PA Bima kedudukannya setara dengan organisasi Pengacara"

Sementara Ketua posko KKN Iwansyah yang dikonfirmasi terkait dengan tujuan penyuluhan hukum menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan Itu salah satu capaian substansinya. Karena filosofis dari amanat UU ini memang mempriotitaskan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum scara gratis. (JE05)

Kota Bima - Jurnal Expose || Penandatanganan Nota Kerjasama MoU antara Pemerintah Kota Bima dan PD. BPR NTB dengan Kejaksaan Negeri Bima tentang bantuan hukum  bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Bima yang dilangsungkan di Aula kantor Kejaksaan Negeri Bima, Jum’at (8/3).

Mou_perdata_Bima
Turut dihadiri oleh Bupati Bima, Walikota Bima, Wakil Bupati Bima, Direktur PD. BPR NTB, Kepala Kajari NTB, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Para Kabag Lingkup Setda Bima, serta unsur kejaksaan Negeri Raba–Bima.

Bupati Bima mengatakan, latar belakang dengan dilakukan kegiatan seperti ini sebagai penyelenggara Pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak dalam bidang hukum perdata maupun Tata Usaha Negara memungkinkan timbulnya perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

MoU juga sebagai langkah awal dan  jembatan supaya berjalan di jalan yang benar tidak hanya masalah perdata dan TUN tetapi dapat berkonsultasi dalam bidang hukum yang lainnya. Ujarnya

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi juga menyampaikan penandatanganan naskah kerjasama (MoU) ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik bagi Pemerintah Kota Bima maupun bagi Kejaksaan Negeri.

Kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan kejaksaan terjalin dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik.

Adanya nota kesepakatan bersama (MoU) di bidang perdata dan tata usaha ini dibuat untuk membantu Pemerintah Kota Bima dalam penyelesaian masalah hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Pada kesempatan ini juga selain dilakukan penandatanganan Nota Kerjasama (memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Bima kejaksaan Negeri juga dilakukan penandantanganan nota kerjasama dengan pihak PD. BPR NTB. (JE-02)

Kotabima - jurnalexpose || Setelah menjalani 15 kali proses persidangan yang cukup melelahkan akhirnya masyarakat dara bisa bernafas lega pasca dikabulkan oleh PTUN Mataram terkait usulan untuk meninjau langsung obyek yang dipersoalkan dilokasi timbunan Amahami.

Rencana peninjauan langsung akan dilaksanakan pada hari senin (21/01) pukul 10. 00 WITA. dengan agenda untuk memeriksa lokasi penimbunan yang disinyalir tidak melalui mekanisme dan prosedural seperti pengisian spok/formulir sebagai langkah awal untuk mendapatkan SPPT

Indikasi kecurangan yang dilakukan oleh para tergugat yang diduga bekerja sama dengan pihak PBB maupun pihak pertanahan terlihat dengan jelas ketika para tergugat tidak mampu menunjukkan peta lokasi obyek tanah dan batas-batas dari obyek tanah yang dimaksudkan.

Syahbuddin, S. Ag pada media ini menuturkan "Sejak awal kami sudah menduga bahwa penimbunan yang dilakukan oleh oknum perampok dan pencuri kekayaan negara dilaut Amahami sarat dengan indikasi kecurangan dan kongkalikong antara oknum yang mengaku sebagai pemilik sertifikat dengan pihak PBB maupun pihak pertanahan" demikian jelasnya

Suherman M. Pd selaku penggugat pada media inipun menegaskan bahwa peninjauan langsung oleh PTUN hendaknya menjadi pembuka tabir dari konspirasi terselubung yang dilakukan selama ini "selaku warga kami sangat percaya kepada PTUN dapat secara profesional untuk melihat serta mengkaji lebih jauh terkait kondisi riil yang ada dilokasi penimbunan tersebut, kami tetap konsisten untuk membuka tabir yang selama ini tertutup rapat tentang siapa perampok dan siapa dalang dibalik mulusnya penerbitan sertifikat haram tersebut" demikian harapnya dengan tegas. (JE.Arya)

Kota Bima - Jurnal Expose || Video Converence (Vicon) penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berlangsung di Polres Bima Kota, Jumat (11/01).

Vicon dihadiri Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Kapolres Bima Kota AKPB Erwin Ardiansyah, S.IK, MH, Wakapolres Bima Kota Kompol Yusuf Tauziri, S.IK, Anggota DPRD Kota Bima Komisi 1, Kepala Dinas Sosial Kota Bima dan Kabid PFM Kota Bima serta Korkot PKH Wilayah Bima.

Pada vicon tersebut, Wawali beserta pejabat lainnya menyaksikan proses penandatanganan MoU antara Mensos RI dan Kapolri yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.

Acara diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Menteri Sosial dan Kapolri yang disaksikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI selaku mitra Kementerian Sosial di DPR RI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata antara Polri dan Kemensos.

Menteri Sosial dalam sambutannya menyampaikan, Kepolisian sebagai aparat penegak hukum merupakan mitra yang strategis dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial, dengan jaringan yang luas sampai ke pelosok dan kewenangan penegakan hukum yang ada pada kepolisan.

Sinergi antara Kemensos dan Polri dalam Nota Kesepahaman ini akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.

Selain itu, Polri juga memiliki Profesionalitas dan mumpuni dalam melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial yang tersebar diseluruh Indonesia.

Sedangkan Kapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dengan peningkatan anggaran bantuan sosial yang mengalami peningkatan 38% dari tahun sebelumnya.

Tentunya penyaluran bantuan sosial ini menjadi atensi dari Bapak Presiden RI. Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, Polri berharap agar Kemensos dapat menjalankan amanat dan tanggung jawab menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tidak bocor.

Oleh karena itu, akan dibentuk Satgas Pengamanan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri yang akan dipimpin oleh Polisi Bintang 2. Tugas dari Satgas Pengamanan Penyaluran Bantuan Sosial ini diantaranya, yaitu membantu verifikasi bantuan sosial, membantu pengawalan distribusi bantuan sosial, memberikan bantuan non Fisik terkait Bantuan Sosial, membantu mencegah adanya masalah hukum dan membantu menyampaikan program di media massa.

Kapolri berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan. “Terimakasih atas kepercayaan kepada Polri. Kami siap membantu Kemensos dalam pengamanan pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu”, pungkasnya.(JE.001).

Kota Bima - Jurnal Expose, Team Opsnal kembali berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga memiliki dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu. Kamis (22/11) di lingkungan RT.04 RW.02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, sekitar Pukul 18.30 Wita

Adapun dua orang terduga pemilik dan pengedar narkotika jenis sabu, yakni, berinisial SH, 25 Tahun warga RT.10 RW.04 Dusun Rasanggaro Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Kemudian IM 21 Tahun warga RT.07 Dusun Rasanggaro Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Barang Bukti, 1 lintingan plastik klip berisi sabu, 1 buah Dompet warna coklat, 3 buah HP dan Uang Tunai Rp. 114.000,-

Kronologis penangkapan, Berawal dari informasi masyrakat bahwa ada kurir dari salah satu bandar yang berada di Kabupaten Bima yang membawa sabu. Setelah mendapat ciri-ciri kurir yg disebutkan oleh informen, Kemudian Team yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Bripka Abdul Hafid langsung melakukan penhgerebekan di sekitar TKP.

Setelah sekitar 20 menit melakukan penggerebekan, Team melihat ada 2 orang dengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri sama dengan yang disebutkan oleh informen. Kemudian Team langsung melakukan penghadangan dan langsung melakukan pengamanan.

Sebelum dilakukan penggeledahan, Team memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, dan benar Team menemukan barang bukti yang diduga sabu.

Selanjutnya, terduga dan barang bukti dibawa untuk diamankan di kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.(JE.Arya).

Diberdayakan oleh Blogger.