Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE, membantu warga Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, yang rumahnya rusak dan dibakar massa, akibat adanya konflik antar warga Desa Padolo Kecamatan Palibelo dan Desa Talabiu Kecamatan Woha, beberapa hari lalu.

Bantuan uang secara pribadi itu, diserahkan langsung oleh Bupati Umi Dinda, kepada 14 KK kategori rusak berat dan 11 KK yang rumahnya kategori rusak sedang, pada Rabu, 24 Juni 2020, pagi, didampingi wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer dan beberapa pejabat lingkup Pemkab Bima.

Bupati, dihadapan warga menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas ujian yang dihadapi.

Menurutnya, bantuan yang diberikan itu, semoga dapat bermanfaat untuk memulai kehidupan dan memperbaiki rumah tinggal. Bantuan yang diberikan, tidak ada artinya jika dibanding kerugian yang dialami. Tetapi dalam situasi seperti ini, walau kecil kalau ada  kebersamaan diantara kita, akan ada manfaatnya.

‘’Sekali lagi, kami menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas ujian yang dialami,’’ujar Bupati. 

Bupati berharap masyarakat yang menjadi korban bisa bersabar atas pelayanan yang diberikan. Terutama terhadap pelayanan dapur umum. Banyak atau sedikit yang disediakan, itulah bentuk perhatian yang bisa diberikan.         
Kemudian kepada TNI dan Polri, 

Bupati Umi Dinda menyampaikan terima kasih telah banyak membantu masyarakat, merecoveri dan memberikan semangat, untuk kembali beraktivitas dan membesarkan hati mereka dengan segala ujian yang diterima. 

(ProKom Setda Bima)

Kabag Prokopim Setda Bima

M Chandra Kusuma, AP

Kota Bima, jurnalexpose.com || Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah Kota Bima telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Bima. Berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan secara bertahap dan terarah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Untuk mendukung percepatan penanganan tersebut Pemkot melakukan melakukan rasionalisasi anggaran dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Dengan tujuan bahwa pelayanan masyarakat harus maksimal, oleh karenanya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan perubahan anggaran memang perlu dilakukan.

Dari hasil rasionalisasi pemerintah Kota Bima menganggarkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Bima dengan total anggaran sebesar Rp. 28.856.575.975,-. melalui Biaya Tak Terduga (BTT) terhitung sejak April 2020 sampai dengan Agustus 2020. 

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut diantaranya untuk item-item sebagai berikut : 

(1) Belanja Alat Komunikasi dengan pagu dana sebesar Rp. 18.200.000,-
(2) Kebutuhan administrasi/ pelaporan dengan pagu dana sebesar Rp. 33.500.000,- ; 
(3) Dokumentasi dan Publikasi dengan pagu dana sebesar Rp. 200.725.000,- ; 
(4) Peningkatan Layanan Kesehatan dengan pagu dana sebesar Rp. 9.872.083.475,- ; 
(5) Belanja Jasa Tenaga Medis dan Operasional Kesehatan dengan pagu dana sebesar Rp. 4.245.120.000,- ; 
(6) Penyemprotan, Sosialisasi dan Pemantauan Lingkungan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.770.072.500,- ; 
(7) Tim Gugus Tugas dengan pagu dana sebesar Rp. 1.146.250.000,- ; 
(8) Kebutuhan Pos dengan pagu dana sebesar Rp. 2.612.625.000,- ; 
(9) Jaring Pengaman Sosial dengan pagu dana sebesar Rp. 5.358.000.000,- ; 
(10) Pemulihan Ekonomi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ; 
(11) Dukungan industri dan UMKM dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ; dan 
(12) Pengamanan dan Patroli dengan pagu dana sebesar Rp. 600.000.000,-.

Kemudian, dalam jaring pengaman sosial ini terdapat item kegiatan yakni penyediaan bahan pangan senilai Rp 200.000,- per Rumah Tangga/KPM selama 3 bulan. 

Adapun bahan pokok yang diberikan yakni berupa beras 10 kg, telur, minyak goreng dan produk olahan. Adapula bantuan bagu upaya pemulihan ekonomi dan paket bantuan bagi UMKM dan IKM terdampak.

Mekanisme pendataan keluarga penerima JPS  tersebut melalui Dinas Sosial Kota Bima dan basis pendataan RT dan RW, diluar penerima bantuan lain baik dari pusat maupun provinsi NTB. 

Sementara realisasi anggaran covid-19 sampai dengan bulan Mei sebesar Rp. 4.460.555.500,- dengan rincian untuk bulan April sebesar Rp. 517.030.000,- dan bulan Mei Rp. 3.943.525.500,-. ***

Kota Bima, jurnalexpose.com || Kabag Humas Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Legislatif (DPRD) Kota Bima yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH, di Kantor DPRD Kota Bima menyalahi tata tertib dan malah bisa dikatakan illegal karena RDP digelar atas desakan demonstran dan mengundang serta menghadirkan demonstran dalam rapat (RDP) (Senin, 22/06/20).

Kabag Humas Setda Kota Bima, HA. Malik, SP, M.AP

Menurut Malik, RDP (Rapat Dengar Pendapat) merupakan domainnya Komisi Dewan. Di dalam Tata Tertibnya, RDP merupakan rapat antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda) atau Panitia Khusus (Pansus) dengan Pemerintah Daerah. Tidak melibatkan masyarakat umum apalagi pendemo.

“dalam sejarah DPR (Legislatif) di seluruh Indonesia, baru Samsurih yang mengundang Eksekutif untuk hadir pada kegiatan RDP yang melibatkan para demonstran, dan RDP tersebut Bisa juga disebut ilegal karena telah keluar dari Tatib Dewan,” tuding Malik di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Ditambahkannya, untuk Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Dewan dapat digelar melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dimana RDPU itu merupakan rapat dengan Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, Baperda dengan masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun organisasi atau badan swasta.

"Sekali lagi, dalam Tatib itu tidak ada RDP yang melibatkan Eksekutif, Legislatif dan masyarakat. Namun selama ini, yang terjadi justeru seperti itu,” tutur Malik. 

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Samsurih, SH yang dimintai komentarnya justru membantah semua tudingan dimaksud.

“Sebenarnya RTP tadi tidak ada akal-akalan, bukan titipan dan lainnya sebagaimana yang diduga. Tetapi, semuanya dilakukan sebagaimana biasanya. Dan ini lazim dilakukan selama ini sebagaimana konteks tugas dan fungsi kami di Dewan. Sekali lagi, ini hal yang biasa saja. Dan RDP yang dilakukan tadi, itu tidak melanggar Tatib Dewan, tetapi hal yang lumrah saja,” sahutnya, Senin (22/6/2019).

Samsurih mengakui, RDP yang sudah dilaksanakan itu memang melibatkan FMPT Kota Bima. Diakuinya, FMPT diundang pada moment RDP tersebut karena mereka datang menyampaikan pendapat, pandangan, harapan dan tuntutan kepada pihaknya.

Sumber : media online "Visioner"

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Setelah tahun lalu berhasil membawa Aplikasi Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR menembus TOP 45 Nasional dan mengikuti kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020, Kabupaten Bima kembali menempatkan inovasi GEBRAK BIMANTIKA (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB RI.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE Jumat (18/6) mengatakan keberhasilan inovasi GEBRAK BIMANTIKA masuk Top 99 Tingkat Nasional merupakan buah dari kerja keras perangkat daerah dan Tim Inovasi Daerah.
Untuk itu, Bupati memberikan apresiasi atas keberhasilan inovasi ini berlomba di tingkat nasional dan berharap dapat kembali meraih Top 45 dan menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan jajaran perangkat daerah untuk melahirkan inovasi baru dan memberikan pengabdian terbaik dalam pelayanan publik.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima Syamsul Bahrain S.Ip, M.Si Jumat (19/6) di ruang kerjanya mengungkapkan pada KIPP tahun ini Kabupaten Bima mengirim tujuh inovasi 7 dan salah satu inovasi yaitu GEBRAK BIMANTIKA berhasil masuk dalam TOP 99 KIPP 2020 setelah sebelumnya mengikuti lomba di tingkat Provinsi NTB.

Dijelaskan Syamsul, KIPP 2020 diikuti 2.250 proposal yang terdiri dari 2.126 proposal Kelompok Umum, 33 proposal Kelompok Replikasi dan 91 proposal Kelompok khusus.
Dalam perjalanannya lanjut Kabag Organisasi ini, Tim evaluasi selanjutnya menyerahkan hasil penilaian proposal kepada Tim Panel Independen yang kemudian memilih TOP 99 inovasi pelayanan publik tahun 2020 dan 15 finalis kelompok khusus KIPP 2020.

Inovator GEBRAK BIMANTIKA Tita Masitha M.Si memaparkan, "Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bima mendorong lahirnya upaya dalam bentuk gerakan bersama seluruh pihak untuk mempercepat proses penurunan stunting. Gerakan ini kemudian diberi nama GEBRAK BIMA NTIKA atau Gerakan Bersama Rakyat Anti Stunting, Kekurangan Energi Kronik Dan Anemia.

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || "Pokja diharapkan mampu menyusun program strategis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi".
Demikian salah satu poin arahan Asisten II Setda Kabupaten Bima yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Ir. H. Nurdin pada Kick off Meeting (pertemuan persiapan) pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bima Jumat (19/6) di ruang Rapat Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda.


Pada pertemuan yang dipandu oleh Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc tersebut, H. Nurdin berharap, Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk segera menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu kepada surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan untuk melakukan review aksi daerah perencanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Koordinator PPSP Provinsi NTB Mahman SE mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman, pemerintah telah menyatukan semua Kelompok kerja Pokja yang ada ke dalam satu Pokja yaitu Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi (PPAS).

Menurutnya, keberadaan Pokja di tingkat kabupaten/kota sangat strategis sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder dan antar sektor. "Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Pokja dalam mengawal proses pembangunan sanitasi". Jelasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut pelaksanaan kick-off sebagai salah satu tahapan pelaksanaan PPSP di Kabupaten Bima ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

PPSP ini akan mendorong Pokja untuk dapat melaksanakan penyusunan strategi sanitasi sesuai arahan RPJMN 2020-2024, di samping tersosialisasinya target sanitasi layak dan aman yang telah ditetapkan oleh Pokja provinsi.

Aspek lain yang diharapkan pada pertemuan tersebut adalah tersosialisasinya capaian dan target persampahan Kabupaten Bima berdasarkan Kebijakan strategi daerah (JAKSTRADA). Disamping pada saat yang sama Pokja dapat menyusun rencana kerja tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan bidang sanitasi.

"Langkah ini juga penting dalam menyelaraskan indikator pembangunan sanitasi, selain data dan target akses sanitasi untuk kurun waktu 2020 hingga 2024 mendatang". Terang mantan Konsultan Ekonomi Lokal GTZ NTB ini.
Kick off diikuti 20 peserta dari instansi terkait yaitu Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Fasilitator Provinsi PPSP dan pendamping Pokja AMPL Kabupaten Bima. Pertemuan tersebut menghadirkan tiga narasumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan fasilitator provinsi PPSP implementasi SKK Kabupaten Bima.

Kota Bima, jurnalexpose.com || Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima resmi launching aplikasi SIRAPP dan website rumah Aspirasi Kota Bima (Kamis 11/06/20) di Aula Kantor Walikota Bima.

Launching diresmikan oleh Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE didampingi oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH.

Launching yang dilakukan secara virtual ini dihadiri pula oleh Sekretaris Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kepala Dinas PP dan PA Provinsi NTB, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH, Sekda Kota Bima dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kota Bima.

Aplikasi online ini diluncurkan untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah proses pelaporan jika terjadi tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.

Adapun alur proses pelaporan melalui aplikasi SIRAPP ini pertama pelapor atau masyarakat harus membuka broser dan membuka halaman website https://sirapp-dp3a.bimakota.go.id

Kemudian pelapor melakukan registrasi untuk pengaduan baru mengisi form pelaporan (admin mengisi laporan pengaduan korban).

Setelah diisi admin memproses pengaduan masyarakat dan disposisi ke pimpinan, pimpinan kemudian memberikan rujukan hasil laporan masyarakat tersebut baru masyarakat melihat hasil laporannya dan mencetak hasil rujukan.

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menyerahkan Bantuan  Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa sebesar Rp 600 ribu perbulan, dirangkaikan dengan peluncuran mobil ambulance Desa, di Desa Tambe, Kamis (11/06/20)

Sejumlah Muspika dan perangkat Desa Tambe, ikut menghadiri saat Penyerahan dan peresmian dilakukan.

Bupati Umi Dinda, dihadapan sejumlah undangan menghimbau memasuki New Normal tetap memperhatikan protap penanganan Covid-19, karena dari hari ke hari pasien Covid yang dirawat menunjukan trend menurun.

"Itu atas dukungan kita semua dalam melawan Pandemi yang mematikan ini,"ujar Bupati.

Bupati mengapresiasi langkah Pemdes Tambe, membantu masyarakat terpapar Covid melalui BLT Dana Desa. Sekaligus adanya peluncuran Ambulan Desa.

"Terima kasih dan saya mengapresiasi yang dilakukan Pemerintah Desa Tambe,"lanjut Bupati.

Bupati yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima ini berharap, fasilitas yang ada dapat dijaga dengan baik. Kemudian bagi penerima manfaat BLT dapat menggunakan bantuan pada hal-hal yang sangat. 

Sumber : ProKom Setda Bima

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer,  meletakkan batu pertama pembangunan Musholla Al-Ilmi, SMPN 03, Desa Simpasai Kecamatan Monta, (Rabu 10/6/2020).

Bupati dan Wabub hadir, atas undangan pihak sekolah. Usai meletakkan batu pertama, Bupati langsung bertatap muka dengan jajaran dewan guru, Komite Sekolah para Ketua RT, RW dan para Kadus se Desa Simpasai.

Bupati Umi Dinda, mengatakan setelah selesai dibangun walaupun ukurannya kecil, Musholla tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terutama untuk pembinaan mental dan akhlak para siswa.

"Juga bagi para dewan guru dalam membimbing anak-anak,"ujar Bupati.

Selain menyerahkan bantuan uang secara pribadi untuk pembangunan Musholla Al-Ilmi, Bupati juga menyerahkan  bantuan Panci, Toa, Dandang bagi 11 RT yang ada di Desa Simpasai.

Bantu Masjid Rp 50 Juta Secara Pribadi

Usai menghadiri undangan jajaran Dewan Guru di SMPN 03 Woha, Bupati Umi Dinda langsung menuju Desa Dadibou Kecamatan Woha.

Di Desa yang bertetanggaan dengan Kantor Bupati Bima itu, Bupati pertama wanita di NTB tersebut menunaikan janjinya yakni menyerahkan bantuan uang Rp 50 juta, secara pribadi pada Masjid At Taqwa, diterima oleh Kades Dadibou, kemudian Kades baru terpilih itu menyerahkannya pada panitia Pembangunan.

Di hadapan ratusan jama'ah masjid yang lama menunggu itu, Bupati mengakui kehadirannya untuk menunaikan janji yang diikrarkan saat ramadhan kemarin.

"Jadi pada malam hari ini, saya  membawa bantuan pribadi yang pernah saya janjikan sebesar Rp 50 juta, semoga bermanfaat," ujar Bupati.

Menurut Bupati, membangun Masjid harus ada keikhlasan hati kita bersama walaupun sedikit.

"Insya Allah akan ada berkahnya. Sekali lagi bantuan ini kami berikan dengan penuh keikhlasan," lanjut Umi Dinda.

Bantuan pribadi ini, kata Umi Dinda, pahalanya disedekahkan buat suami tercinta H Ferry Zulkarnaen, ST dan ayahanda Drs H Syamsurizal H Zaenal.

Kemudian pada Kades yang baru dilantik, agar dapat  menunjukkan kinerja, mewujudkan pembangunan masjid ini menjadi lebih Indah.

Bupati berharap, masyarakat dapat membantu panitia, sehingga bisa menyelesaikan pembangunan masjid dengan cepat dan baik.

"Insya Allah bila pembangunan belum selesai, tetapi masih membutuhkan biaya, kita akan upayakan bersama. Panitia semua harus amanah menyelesaikan apa yang menjadi niat orang banyak ini,"imbuh Bupati Umi Dinda.


Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Seluruh Kasubag Program dan Pelaporan, yang ada di seluruh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, mengikuti kegiatan Ekspose Kinerja Unit Kerja Daerah atau Perangkat Daerah, di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Bima, Godo- Woha, (Rabu, 10/6/2020)

Ikut hadir dalam acara ekspose tersebut, Asisten III Setda Bima Drs. H Arifudin HMY dan Kabag Organisasi Setda Bima Syamsul Bahraen, M.Si.

Semua peserta yang hadir tetap memberlakukan SOP Kesehatan yakni, Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Cuci Tangan Pakai Sabun.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting sebagai awal mempromosikan program dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima terhadap masyarakat. 

"Ini pertama dilakukan dengan durasi  yang singkat akan mampu merekam secara Audio visual dengan bahasa yang jelas," ujar Bupati dalam pengantarnya usai membuka kegiatan.

Di era Digital ini, lanjut Umi Dinda,  Audio visual menjadi penting sebagai ajang untuk promosi. Agar orang bisa menilai yang sudah dikerjakan.

"Sebagai Pemerintah kita tunjukan prestasi. Untuk semua OPD tunjukan kinerja atau kiat yang diciptakan,"ungkap Bupati.

Umi Dinda berpesan, terkait dengan program kerja OPD, agar hal-hal yang belum dilakukan bisa dikemas dengan baik dan diterima masyarakat. 

Apa yang kita laksanakan merupakan pelajaran pertama dan menjadi fokus utama. Sehingga kedepannya kegiatan tersebut akan dilombakan di setiap tahunnya.

"Semua Video akan diseleksi dan dinilai oleh tim sebelum dipublikasikan," katanya.


Yang dilakukan, lanjut Ketua DPD II Partai Golkar Kab Bima ini, merupakan rangkuman program kerja Dinas yang dibuktikan melalui video tentang prestasi-prestasi yang telah dikerjakan. Kadang, orang ingin mengetahui Bima seperti apa.

Menurut Bupati, video ini sebagai petunjuk atau dokumen untuk orang-orang  yang membutuhkan informasi terkait dengan Pemkab Bima.

Sementara itu Kabag Organisasi Syamsul Bahraen, mengaku tujuan pembuatan video capaian kinerja OPD itu, untuk menjawab pertanyaan masyarakat, apa saja yang telah dikerjakan oleh setiap Dinas. 

Video itu, lanjut Kabag Bahraen, menjadi sebuah penjelasan yang bersifat nyata dengan gambar. 

Sedangkan tim penilai yaitu bupati, wabup, sekda, dan tim inovasi dibawah koordinasi asisten III. 

Kegiatan akan dimulai pada 8 Juni. Video dikirim pada 9-30 Juni, dinilai pada 1 Juli dan pemberian penghargaan pada 5 Juli 2020. Content video ada kesesuain dengan program pembangunan maksimal  60 persen

Pada kesempatan itu, Bupati dan peserta pertemuan, nonton bareng empat video yang diikutkan dalam lomba Video Inovasi memasuki New Normal, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Sumber : ProKom Setda Bima

Kota Bima, jurnalexpose.com || Ketentuan "New Normal bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.


Sistem kerja ASN selama masa pandemi COVID-19 diatur fleksibel berdasarkan lokasi kerja, yaitu kerja di kantor (work from office/WFO) dan sebagian kerja dari rumah (work from home/WFH

Khusus untuk WFO, ASN wajib menjalankan protokol kesehatan, sedangkan utk WFH, untuk menentukannya tentu dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja pegawai, kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, laporan disiplin pegawai, kondisi kesehatan, hingga tempat tinggal pegawai.

Namun tentu saja tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan  juga harus memastikan pelaksanaan "New Normal" tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kita dituntut agar dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi Covid-19 ini. Tentu banyak tantangan untuk menghadapi kondisi baru seperti ini. Butuh penyesuaian, butuh kesabaran, serta butuh kesungguhan bagi kita untuk menerapkannya.

Semoga kita semua, khususnya bagi para ASN dapat tetap konsisten dalam menjalankan tugas sebagai Abdi negara & Abdi Masyarakat

Selamat bertugas,
Selamat datang "New Normal"

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Kunjungan Kerja (Kunker) dan silaturahmi  Gubernur NTB beserta Forkopimda Provinsi, dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Bima, (Kamis, 4/6/20).

Tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima sekitar Pukul 09:15, Gubernur Bang Zul didampingi Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal S.I.K., MH, Danrem 162/WB, Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kejaksaan Tinggi dan sejumlah kepala OPD Tingkat Provinsi NTB,  disambut Walikota Bima, H. M. Lutfi, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan HM Noer dan sejumlah pejabat lingkup Kabupaten dan Kota Bima.


Gubernur dan rombongan Kapolda, kemudian menuju Markas Polisi Resort Bima Kota untuk bersilaturahmi dengan jajaran Polres Bima Kota.

Dihadapan jajaran Pemerintah Kabupaten, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, mengucapkan turut berbela sungkawa dalam kepergian ayahanda Bupati Bima, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia disisi Allah.

Kemudian, Bang Zul menyampaikan rasa syukurnya karena NTB diberi amanah oleh Presiden pada orang-orang hebat terutama Kapolda Irjen Pol Iqbal yang baru dilantik.

"NTB beruntung dikasih Presiden, orang-orang hebat apalagi Danremnya. Insya Allah akan terus berkiprah buat Nusa Tenggara Barat,’’ujar Gubernur.


Kabupaten dan Kota Bima, sudah termasuk daerah zona hijau, untuk itu bersegera memasuki New normal. Ini tidak lantas menjadikan kita lengah, karena sekarang virusnya sudah bersama kita. Secara klinis kita sehat, yang bahaya virus itu ketika menyasar mereka yang punya imunitas tubuh yang lemah, seperti orang tua atau orang punya penyakit seperti hipertensi.

Jangan sampai kita evoria karena ‘Normal Baru’ kemudian Kabupaten dan Kota Bima muncul positif terbaru, muncul Cluster baru, sehingga kita berjuang dari awal lagi. Paling penting selama, waktu ‘New Normal’ tetap menerapkan protokol Covid- 19. Disiplin tetap dijaga, menggunakan masker bukan saja orang tua tetapi juga anak- anak.

Gubernur mengakui langkah mengunjungi Bupati dan Walikota, untuk memompa semangat para kepala Daerah agar bersemangat dalam berjuang menghadapi virus yang tidak nampak itu. 

"Kita datang menyemangati Bapak dan Ibu, walaupun kita on the right track tapi bukan berarti kita selesai dari masalah ini. Tetap pakai masker jaga jarak, berolahraga supaya sehat," kata Bang Zul.

Dijelaskan Gubernur, bahwa Kabupaten dan Kota Bima juga Dompu akan bisa dan sanggup, karena setiap waktu, mayoritas kita tidak pernah lepas dari wudhu kemudian ibu-ibunya memakai rimpu.
Covid-19 ini tanpa disadari, mengajarkan kita menghidupkan kembali satu kearifan baru yang setitik demi sedikit kita lupakan.


"Ini penting supaya Normal Baru, betul-betul bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan dengan cara hidup sehat dan sesuai dengan protokol kesehatan, kita mampu menghadapinya dengan baik,"lanjut Gubernur Zul.

Sementara itu, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, dalam pengantarnya menyampaikan rasa syukurnya, menerima kunjungan Gubernur dan segenap Forkopimda NTB, dalam rangka kunjungan kerja di pulau Sumbawa, yang diawali di Kota Bima kemudian di Kabupaten Bima.

"Selamat datang Bapak Gubernur beserta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten dan Kota Bima," ujar Bupati.

Bupati Umi Dinda juga melaporkan bahwa, situasi Kamtibmas di tengah menghadapi situasi Covid-19 masih aman. Hadirnya Gubernur bersama forkopimda provinsi, kata Bupati,  tiada lain untuk memberikan semangat bagi Kabupaten dan Kota di NTB, pada situasi penanganan Pandemi. Agar kita tetap semangat  untuk membangun daerah, oleh karena itu dibutuhkan semua pihak bisa bersinergi.

"Mohon arahan Gubernur dan segenap Forkopinda sebagai oleh-oleh dan penyemangat bagi kami. Mohon maaf, apabila dijumpai hal-hal yang kurang berkenan," ujar Bupati Bima.

Sumber : ProKom Setda Bima

Kota Bima, jurnalexpose.com || Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanganan penyebarluasan Covid-19 di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima telah melakukan langkah pembatasan kegiatan sosial tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Perwali nomor 24 Tahun 2020, dan telah dilakukan perubahan pertama pada Perwali nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK).


Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PSBK terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bima didapatkan hasil bahwa penyebarannya saat ini cenderung terkendali. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan relaksasi keberfungsian sosial tertentu secara bertahap dan untuk memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka perwali tentang PSBK perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang. (Rabu, 03/06/20)

Penyesuaian tersebut sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima.

Dalam perwali nomor 31 Tahun 2020 tersebut tertuang beberapa penyesuaian/perubahan diantaranya :

1. Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber dan operasional PSBK dilakukan oleh gugus tugas kelurahan melalui model kelurahan mandiri;

2. Penghentian kegiatan penduduk di tempat atau fasilitas umum  dikecualikan untuk kegiatan wisata tertentu yaitu kegiatan wisata yang di fokuskan pada kunjungan dan/atau perhelatan kegiatan pemerintah daerah ke objek wisata alam;

3. Akad Nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil serta dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan persetujuan atau izin tertulis dari Kantor KUA atau dinas pencatatan sipil setempat yang dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti dan undangan lain secara kumulatif paling banyak 50 orang;

4. Pendanaan pelaksanaan PSBK yang bersumber dari sumbangan pihak  lain yang tidak mengikat di tiadakan.

Kota Bima, jurnalexpose.com ||
Kasus demi kasus yang menyelimuti penanggulangan covid 19 Di Kota Bima masih terus membias, kali ini reaksi kemarahan warga Sambinae akibat ketertutupan atau tidak transparant penggunaan anggaran tersebut diakumulasikan dengan penyegelan Kantor Kelurahan setempat (Kamis, 3/6/20).


Reaksi kemarahan warga Kelurahan Sambina'e lebih dipicu dengan sikap arogansi oknum Lurah yang mengabaikan kesepakatan awal dengan warga (Kamis, 29/5/20) dikantor setempat.

Nampak Kantor Lurah Sambina'e telah disegel oleh warga dengan ditempelkan pernyataan untuk segera dihadirkan Inspektorat, DPPKAD, BAPPEDA dan Bendahara Kasi Kelurahan

Dari hasil pantauan langsung media ini bahwa penyegelan tersebut terpaksa dilakukan karena oknum lurah dinilai lebih mengedepankan finasial ketimbang memberdayakan UKM dan pemberdayaan masyarakat setempat

Syaiful S. Pd Ketua RW 02 sangat menyayangkan sikap arogansi oknum lurah dengan memaksa diri memesan beberapa pos jaga ditempat lain padahal warga setempat justeru menerima pesanan dari kelurahan lain untuk membuat pos jaga yang dimaksud

"Apa maksudnya pak lurah memesan pos jaga ditempat lain sementara ada warganya sendiri yang bisa membuat pos jaga, padahal kenyataannya kelurahan lain justeru datang memesan pos jaga yang bisa dikarya kan oleh warganya sendiri, apa hal tersebut tidak menjadi persoalan yang bisa menjadi tanda tanya besar bagi kami semua ?" cetusnya

Hingga kejadian penyegelan ini terjadi ketiga pos jaga yang sudah dipesan dari tujuh pos jaga yang dibutuhkan masih belum nampak fisiknya sehingga atas dasar tersebut sepakat untuk melakukan penyegelan kantor kelurahan yang berujung pada lumpuhnya pelayanan publik saat ini


Abdul Hamid Ketua RW 04 mengaku sangat tidak menerima perlakuan oknum lurah yang tidak profesional mengelola anggaran covid 19 dengan semena mena membagi honor kepada RT maupun RW atas selera dan kebijakannya sendiri tanpa mengacuh kepada aturan yang telah disepakati bersama

"apa dasarnya pak lurah memberikan honor melalui bendahara kepada para RT dan RW, LPM, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna, berdasarkan selera dan kehendaknya sendiri seperti memilah milahnya, ada yg dikasih dua ratus, ada yang dikasih 7 tujuh ratus, ada yang dikasih satu juta bahkan pada saat penyerahan uang tersebut hanya disodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani ?" urainya penuh tanya

Hingga berita ini ditayangkan, oknum Lurah Sambinaee belum dapat dikonfirmasi karena HP Selulernya masih dalam posisi off. @ry@

Kota Bima, jurnalexpose.com || Apresiasi membanggakan perlu diberikan pada Pemerintah Kota Bima yang  kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan NTB terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Pencapaian ini merupakan kali keenam Kota Bima mendapatkan predikat WTP. Yang berarti selama 6 tahun berturut-turut Kota Bima mampu mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan dilakukan secara virtual antara BPK Perwakilan NTB kepada Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm di Aula Kantor Walikota Bima, Selasa (2/6/2020)


"Namun bukan berarti kami berpuas diri, penilaian WTP ini bukanlah sesuatu yang menjadikan kita jumawa. Ini adalah keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang," jelasnya Wakil Walikota Bima.

Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Kabupaten Dompu dan kabupaten Lombok Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA pada Acara serah terima secara virtual laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 Jumat (29/5) di ruang Rapat Bupati Bima.


Acara dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs.H.Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, Sekda Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si, Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan Kepala BPPKAD Adel Linggi Ardi, SE.

Bupati Bima dalam sambutannya setelah prosesi penyerahan LHP tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari tahap I yang kemudian dilanjutkan lagi 30 hari pada tahap II meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

"Atas semua catatan dan temuan pemeriksaan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh jajaran terkait. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kesalahan akan dapat dikurangi dan tidak terulang kembali". Ungkap Bupati dalam sambutannya.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan NTB Heri Purwanto dalam sambutannya mengharapkan agar hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan manajemen keuangan masing-masing pemerintah daerah.


Kabupaten Bima, Jurnalexpose.com || Salah satu tolok ukur dari  keberhasilan suatu Pemerintah Daerah adalah ketika mampu menghadirkan Pemerintah Pusat untuk meninjau langsung program unggulan yang dicanangkan.


Pembuktian tersebut berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan HM Noer, Mpd yang biasa disapa IDP - Dahlan saat ini, Dimana Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Syahrul Yasin Limpo SH. M. Si. MH  berkesempatan untuk secara langsung menyaksikan panen raya bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Dalam pidato penyampaiannya Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, SE  memaparkan dari 331 hektar lahan yang ada di Desa Risa ini hampir semuanya ditanami bawah merah yang hanya mengandalkan pasokan aliran air dari Dam Pela Parado sehingga sangat membutuhkan kehadiran Dam Keli yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber air bagi petani yang ada di wilayah Woha

"Selaku Pemerintah Daerah kami sangat membutuhkan Dam Keli yg nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber air bagi para petani umumnya di Wilayah Kecamatan Woha dan lebih khusus untuk Desa Keli sehingga Kabupaten Bima akan tetap menjadi lumbung pangan secara nasional" harapnya

Ibarat gayung bersambut, Menteri Pertanian dengan tegas memerintahkan kepada Direktur LPSE Nasional untuk menyikapi usulan dari Bupati Bima sehingga menjadi skala prioritas usulan yang akan dipertimbangkan "Silahkan ajukan surat secara resmi sehingga Dan Keli akan menjadi skala prioritas kami di Kementerian Pertanian RI" tegasnya


Dalam.amar penyampaiannya Menteri Pertanian menegaskan bahwa dengan bertani itu tidak menjanjikan rakyat miskin, malah dengan bertani menjanjikan rakyat makmur. jadi bertani itu bukan tanggung jawab person tapi merupakan tanggung jawab kita semua sehingga negeri kita tidak akan pernah mengalami kekurangan pangan

Selain memberikan harapan kepada para petani, pak menteri pun tidak lupa pula menekankan pentingnya menjaga jarak untuk mengantisipasi bahaya corona, bahkan menganjurkan untuk tetap mempertahankan rendahnya angka yang terinfeksi corona di Bima dan umumnya di Wilayah NTB  @ry@

Jurnalexpose - Kota Bima || Sebagaimana komitmen Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE untuk menegakkan kode etik dan menindaktegas ASN yang melakukan tindakan Amoral, sebanyak dua Orang Pejabat diberhentikan dari jabatannya. Kedua pejabat tersebut adalah seorang Lurah dan seorang Kepala sekolah.


Pemberhentian ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 862/906/BKPSDM/V/2020 dan 862/905/BKPSDM/V/2020.

Pemberhentian ini berdasarkan pelanggaran disiplin dan kode etik  dilakukan yang bersangkutan dan berdasarkan pemeriksaan keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial serta etika terhadap diri sendiri sebagai PNS.

Untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Dalam arahan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE berpesan untuk menjaga moralitas agar tidak sampai melakukan tindakan amoral. Diinginkannya birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima memiliki keteladanan dan menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi di tengah masyarakat.

"Persoalan seperti ini saya tidak akan pikir panjang, akan langsung saya copot karena kita tidak ingin birokrasi tercoreng, ASN saya harap jaga tingkah laku ditengah masyarakat", ujar Wali Kota.

Jurnalexpose.com, Kota Bima || Guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kinerja pemerintahan di saat kondisi bencana pandemi corona yang saat ini dihadapi, Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE melantik 19 orang pejabat dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan kepala sekolah di Aula Kantor Walikota Bima (Jum'at 15/05/2020)


Adapun nama-nama pejabat dilantik diantaranya Adhi Aulia ST MEC Dev jabatan lama Auditor Muda pada Inspektorat Kota Bima jabatan baru inspektur pembantu wilayah I pada Inspektorat Kota Bima, Muchtar S.Sos jabatan lama Lurah Kolo dilantik menjadi Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Asakota, Rustam SE sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Asakota menjadi Lurah Kolo, Muhadjir S.Sos diangkat menjadi Lurah Penaraga, Elly Separniawan ST MIL sebelumnya menjabat sebagai Kasi Analisis kebutuhan pada BPKAD Kota Bima menjadi Kasi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Wulandari STP MSi diangkat menjadi Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian kecamatan rasanae timur, Khairuddin SE sebelumnya menjabat kasi perekonomian pada kelurahan jatibaru menjadi kasubid analisis kebutuhan pada BPKAD Kota Bima, Fatimah S.Sos sebelumnya staf pada Dinsos Kota Bima diangkat menjadi Kasubag umum dan kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Bima, Sri Swarningsih SE M Eng staf pada BPKAD Kota Bima menjadi Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Disnaker Kota Bima, Suhastra S.Sos MM sebelumnya staf pada Dinas Tenaga Kerja diangkat manjadi Kepala Subbag Tata Usaha Balai Latihan Kerja pada Disnaker Kota Bima, Tajudin S Sos diangkat menjadi Kasi perekonomian pada kelurahan Nitu setelah sebelumnya mengabdi pada Satpol PP Kota Bima.


Untuk jabatan fungsional, nama-nama yang dilantik diantaranya Hj Rosnaro SPd jabatan lama Guru SDN 06 Kodo diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN 06 Kodo, Mujadid SPdi sebelumnya menjabat sebagai Kepala SDN 64 Sori Kota Bima dilantik menjadi Kepala SDN 49 Rabangodu Selatan.

Ratna SPd sebelumnya Guru SDN 29 Tanjung diangkat menjadi Kepala SDN 03 Jatiwangi, Munir SPd Guru SDN 35 Nunggu dilantik menjadi Kepala SDN 64 Sori Kota Bima, Junaidin SPd Guru SDN 65 Jatibaru diangkat menjadi Kepala SDN 65 Jatibaru.

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat membawa etos kerja meningkat di lingkungan kerja masing-masing.

Jurnalexpose.com - Kabupaten Bima || Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Sanggar Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer, menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) pada tim medis Puskesmas Tambora sebagai Tim Gugus Tugas Kecamatan, di Kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Tambora, Desa Rasabou. (Kamis, 14/05/2020)


Selain menyerahkan APD, Bupati dan Wabup serta rombongan asisten beserta staf ahli, menyerahkan 7 (tujuh) Kardus Masker beserta sabun cuci tangan untuk masing-masing Desa di Tambora.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma AP, mengatakan, pemerintah terus turun bersosialisasi dan mengajak masyarakat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pada rumah-rumah atau tempat tinggal.

"Sampai hari ini Kabupaten Bima, Alhamdulillah terkonfirmasi berangsur-angsur mendapatkan hasil yang baik. Kabar baik ini wajib kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk keluarga di Tambora," ujar Bupati dihadapan para medis PKM Tambora dan masyarakat yang hadir

Bupati Bima mengajak masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan tetap mengenakan Masker, menjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah, tidak berkumpul dalam jumlah banyak dan lebih sering mencuci tangan pake sabun.

Dihadapan masyarakat dan tim medis, mengaku, walaupun negara dilanda pandemi Covid- 19, untuk biaya pembangunan Pendidikan dan Puskesmas di Kecamatan Tambora tidak diganggu gugat oleh Pusat. Dan tahun ini Puskesmas Tambora, adalah satu-satunya yang tidak dihapus. Dalam waktu dekat akan dimulai pembangunannya, walaupun bangunan yang ada masih cukup bagus. Oleh karena itu, kepada seluruh keluarga dan tim medis bagaimana pelayanan tetap dilakukan dan tidak mengganggu pelayanan.

Bupati Umi Dinda, juga menyaksikan beberapa jembatan yang dilewati terputus, akibat tergerus banjir beberapa waktu lalu. Tentunya hal itu bukan merupakan keinginan kita semua. Kepada masyarakat, bupati berharap bisa bersabar untuk proses pembangunan selanjutnya. Walaupun itu masuk dalam kegiatan tanggap darurat yang memang ada beberapa proses yang harus dilalui.


Kegiatan sore ini tetap, mengedepankan standar pencegahan Covid. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan kesempatan, dan Covid segera berlalu agar kita semua bisa beraktivitas, bisa berinteraksi dan bekerja seperti biasanya.

Usai menyerahkan APD di PKM Tambora, Bupati dan rombongan langsung menuju Kantor Kecamatan Tambora, di Desa Labuan Kananga. Sebelum waktu berbuka, Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer meresmikan penggunaan Mushalla Al-Ikhsan, yang dibangunan di Halaman Kantor Kecamatan dengan biaya dari Pemkab Bima dan swadaya para pegawai Kantor Camat Tambora.

Jurnal Expose, Kabupaten Bima || Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Ketahanan Pangan Rabu (29/4) menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan kepada Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL), Kelompok Pengembangan Usaha Pangan Mandiri ( PUPM ) dan lumbung pangan yang tersebar pada sejumlah wilayah. Tahun ini, bantuan disalurkan kepada 5 KRPL, 4 PUPM, 5 kelompok Lumbung Pangan dan 10 KWT.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Ir. Syaifuddin dalam arahannya menekankan pentingnya peran kelompok masyarakat dalam mendukung ketahan pangan di daerah.
Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, peran ketahanan pangan sangat penting dalam penyediaan bahan pangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bima melalui DKP Kabupaten Bima sejak lama mengantisipasi hal seperti ini dengan mengalokasikan anggaran dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berupa bantuan bibit sayur dan unggas.

“Upaya ini ditujukan agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita Tani (KWT) mampu menghasilkan bahan pangan berupa sayur-sayuran dan unggas dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber bahan pangan keluarga. Dengan cara ini maka secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan keragaman pangan dan mengantisipasi terjadinya stunting pada anak-anak”. Terang Bupati. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima Ir. Syaifuddin usai mendampingi Bupati Bima saat penyerahan bantuan di Kantor Bupati Bima mengatakan, total bantuan yang bersumber dari dana dekonsentrasi Provinsi senilai Rp.700 juta lebih disalurkan kepada Kelompok  Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) dan Pengembangan Usaha Pangan Mandiri (PUPM). 

“Bantuan PUPM ini diserahkan kepada 4 kelompok petani bawang merah  untuk menunjang kelancaran operasional pendistribusian bawang bagi petani/pedagang bawang.  Bantuan dana dekon lainnya berupa  dana untuk pengisian lumbung pangan masyarakat bagi 5 kelompok lumbung pangan masyarakat”.

Disamping itu, alokasi bantuan dari APBD Kabupaten Bima juga senilai Rp. 600 juta disalurkan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) di lima kecamatan berupa ayam super, benih dan bibit sayur sayuran. Bantuan juga dalam bentuk alat pembuatan tepung beras, kopi, jagung dan parut kelapa". Terang mantan Kadis Perkebunan ini.
   
 (Tim Komunikasi Publik Diskominfostik)
Diberdayakan oleh Blogger.