Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Mataram, Jurnal Expose || Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkieflimansyah, S.E, M. Sc, melantik Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima terpilih Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd, di gedung Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB.(Jum'at, 26/2/21)

Selain pasangan calon petahanan dari Kabupaten Bima, pasangan calon terpilih dari daerah Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Lombok Tengah juga dilantik dalam wakru bersamaan.

Pelantikan digelar Pemerintah Provinsi NTB itu juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Sekda Provinsi NTB, serta pendampingi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada enam daerah yang dilantik.

Pantauan langsung wartawan media ini, pelantikan berjalan dengan sukses dan tetap mengikuti protokol kesehatan (pencegahan Covid-19) sebagaimana yang dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pelaksanaannya pun, selain tetap mengikuti protokol kesehatan, juga jumlah tamu undangan dibatasi. Bahkan masing-masing kepala daerah terpilih didampingi oleh masing masing satu orang saja.

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Plh Bupati Bima melalui Asisten I Setda Bima H. Putarman, SE mengatakan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd, dipusatkan di Provinsi NTB.

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama Sekda Provinsi NTB di Mataram, Selasa, (23/2/2021), yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota melaksanakan Pilkada.

“Hasil rapat di Mataram, bersama perwakilan Pemerintah yang menggelar Pilkada dan Sekda Provinsi NTB, Pelantikan Kepala Daerah terpilih dipusatkan di Mataram,” ujar Asisten I Setda Bima H. Putarman, SE, via telepon.

Kata dia, peserta yang mengikuti pelantikan dibatasi, yang dikutsertakan hanya empat orang saja.

“Hanya empat orang yang bisa masuk di ruang pelantikan, Bupati Bima dan pemdamping Wakil Bupati Bima dan pendamping,” katanya.

Bagaimana tehnis dan petunjuk pelantikan, lanjutnya, Gubernur NTB akan berkoordinasi dengan Kemendagri RI.

“Besok Gubernur akan koordinasi bersama Kemendagri RI melalui Teleconference dan atau
Video Conference,” terangnya.

Dia mengakui, putusan yang diambil oleh Plh Bupati Bima saat menggelar rapat bersama jajaran FKPD kemarin, itu merujuk pada surat edaran dikeluarkan Mendagri RI, namun pelantikan kepala daerah terpilih diambil alih oleh Pemerintah provinsi NTB.

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Bupati Bima terpilih dua periode menyerahkan bantuan uang secara pribadi pada warga RT 07 Desa Nata Kecamatan Palibelo.

Bantuan bagi tujuh warga yang rumahnya dilalap si jago merah, beberapa waktu lalu itu diserahkan langsung oleh Umi Dinda, Senin 22 Februari 2021, sore.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima tersebut, berharap keluarga yang mengalami musibah bisa tabah dan bersabar Karena semua musibah yang datang tidak ada yang bisa menduga-duga.

Kemudian selalu tingkatkan kewaspadaan terhadap pemicu adanya kebakaran seperti arus pendek Dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan cepatnya terjadi musibah kebakaran.

‘’Ini bantuan pribadi. Semoga dapat meringankan beban keluarga di Nata,’’ujar Umi Dinda, dihadapan sejumlah warga.

Bagi keluarga yang mengalami musibah dapat melaporkan sejumlah kerugian yang dialami, kepada Pemerintah Daerah. Umi Dinda meminta, Kades dan Camat dapat membantu melaporkan jumlah kerugian yang dialami oleh warganya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi pada Minggu 21 Februari 2021, sekitar pukul 6:39 Wita, akibat arus pendek. Api berawal dari ledakan yang diduga berasal dari rumah M Saleh.

Pagi itu, api cepat menjalar dan berpindah ke rumah warga lainya, akibat tiupan angin kencang.

Api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran setempat setelah dua jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa yang membakar hangus dua rumah dan lima rumah rusak sedang itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bima Drs. H Taufik HAK, M.Si ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bima oleh
Gubernur NTB untuk mengisi kekosongan Jabatan Bupati Bima setelah masa jabatan periode pertama Hj. Indah Dhamayanti Putri ,SE berakhir pada Rabu 17 Februari 2021.

Penunjukan Sekda tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Gubernur NTB, Nomor 100/36/Pem/2021. Mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021. Hal Penugasan Pelaksanaan Harian (PLH) Kepala Daerah.

Turut hadir pada acara penyerahan surat tugas Plh Bupati Bima tersebut antara lain Forkopimda Kabupaten Bima, Staf Ahli, Asisten Setda Bima, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bima dan Camat se Kabupaten Bima.

Kota Bima, Jurnal Expose || Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH, usai menerima vaksin Covid-19 Perdana di Pelataran Kantor Wali Kota Bima menyampaikan kesan dan pesan setelah divaksin. Hal ini untuk lebih memastikan bahwa vaksin ini aman dan halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk menvaksin diri agar terlindungi dari Covid-19.

Vaksin perdana dilakukan bersama anggota Forkompinda Kota Bima, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perwakilan  organisasi profesi di Pelataran kantor Walikota Bima, pada Selasa 2 Februari 2021.

Menjadi orang pertama yang disuntik Wakil Walikota Bima berharap masyarakat bisa percaya dan yakin akan keamanan dan kehalalan vaksin corona.Disampaikannya pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar, aman dan tanpa kendala.

 "Kegiatan pelaksanaan vaksinasi ini tidak seperti yang diberitakan baik melalui media sosial maupun dikalangan masyarakat.
Selama ini kita dirasuki perasaan takut, perasaan cemas dan was-was akan dampak atau ekses daripada pelaksanaan vaksin corona ini. Setelah dilaksanakan vaksin ini biasa saja. Rasanya aman, nyaman dan tidak menimbulkan dampak atau reaksi apa-apa", jelas Wakil Walikota.

Diajak dan dihimbaunya seluruh masyarakat Kota Bima untuk menyambut pelaksanaan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bima dengan riang gembira.Vaksin ini sangat penting dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Kota Bima. 

“Pelaksanaan vaksin ini sudah dipastikan aman, halal karena sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia sehingga tidak ada lagi keraguan di hati kita, apalagi pelaksaan vaksin ini dilakukan gratis tanpa biaya sedikit pun semua ditanggung Pemerintah,” ujar Wakil Walikota.

Kegiatan diawali dengan pemberian informasi tentang alur pelayanan vaksin covid-19 dan setelah vaksin awal ini akan dilanjutkan dengan vaksin kedua asetelah 14 hari. Hadir pula menyaksikan Asisten bidang pemerintahan dan kesos, Asisten administrasi umum dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bima.***

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Pencanangan Vaksinasi Covid-19, tingkat Kabupaten di Aula Rapat Utama Kantor Bupati Bima. Selasa (2/2/21).

Untuk tahap awal diprioritaskan bagi tiga ribu Tenaga Kesehatan (Nakes) se Kabupaten Bima yang dilakukan secara bertahap. 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekdis Kesehatan Kabupaten Bima, H. Rifa’i, M.Ap menyatakan, hari ini mulai pencanangan. Artinya, Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bima mulai dilaksanakan.

Untuk tahap awal diprioritaskan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) sebanyak 3000 orang dan nantinya bisa ditambah.

‘’Hari ini kita serentak melakukan vaksin Covid-19. Dalam prosesnya nanti dilakukan secara bertahap. Kita anjurkan 10 orang atau lebih setiap instansi. Selain Nakes, tahap awal ini juga akan divaksin pimpinan daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Kementerian Agama,’’ujar Rifaid.

Menurut Sekdis Rifaid, pelaksanaan Vaksin tahap kedua akan dilakukan pada 16 Februari 2021 bertempat di aula Kantor Bupati. Kemudian bagi masyarakat akan dilakukan di masing-masing Puskesmas atau di Rumah Sakit (RS).

Tata cara pelaksanaan, sebelum divaksin terlebih dahulu melakukan registrasi pada ruangan Meja satu. Kemudian dicek-up lengkap mulai dari suhu tubuh,  berat badan,  tekanan darah,  gula darah dan asam urat, di meja dua. Kemudian discrening lengkap di meja ketiga. Mulai dari riwayat penyakit sampai apakah pernah dirawat atau tidak.

‘’Setelah dinyatakan sehat, baru disuntik vaksin di meja keempat. Jadi,  yang divaksin adalah yang benar-benar dinyatakan sehat. Baik dari pengakuan sendiri maupun atas hasil pemeriksaan medis,’’tambah Rifaid. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si, menyatakan, hari ini merupakan tahapan yang ditunggu-tunggu. Dan itu menunjukan bahwa Covid-19 mempunyai obat, Vaksinlah solusinya.

Pemberian Vaksinasi ini telah disepakati oleh Pemerintah dengan para Dokter dan Medis Vaksin demi kebaikan masyarakat.

‘’Oleh karena itu,  tidak mungkin merusak ataupun membunuh rakyat. Lebih baik vaksin, jika terjadi apa-apa akan mudah ditangani,’’ujar Taufik.

Turut hadir pada Pencanangan tersebut sejumlah Kabag lingkup Setda Bima, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, Kepala Rumah Sakit Sondosia serta Dirut RSUD Kota Bima.

Kota Bima, Jurnal Expose || Vaksinasi perdana sinovac di Kota Bima berlangsung aman, lancar dan khidmat, pada Selasa pagi 2 Februari 2021 di Pelataran Kantor Walikota Bima. Vaksinasi perdana ini dimulai sejak pukul 09.30 Wita dengan peserta pertama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH.

Sehari sebelumnya dilakukan screening kesehatan terhadap 14 orang dan 7 (tujuh) diantaranya dinyatakan memenuhi syarat. Sementara untuk  7 (tujuh) orang lainnya dinyatakan tidak lolos screening dan vaksinasi ditangguhkan sampai kondisi kesehatan dinyatakan memenuhi syarat untuk divaksin.

Adapun ketujuh orang tersebut yaitu Wakil Wali Kota Biima, Ketua DPRD Kota Bima, Kajari Bima, Dandim 1608/Bima, ketua PPNI, ketua IBI dan anggota MUI Kota Bima. Sedangkan 7 orang yang tidak memenuhi syarat antara lain Ketua PN Raba Bima, Kapolres Bima Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Ketua TP PKK Kota Bima dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH yang kembali melakukan screening kesehatan untuk kedua kalinya dan kondisinya dinyatakan sehat, serta menjadi peserta yang juga divaksin. Selain itu ada pula Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Drs H  A Gawis dan Kabag Prokopim Kota Bima H Abdul Malik SP MAP yang setelah di-screening kesehatan dinyatakan sehat, menjadi peserta vaksinasi perdana.

Setelah Wakil Wali Kota, kemudian Kejari Bima Suroto, sebagai pejabat kedua yang divaksin. Ketua PPNI selanjutnya dan pejabat lainnya.

Alur pelaksanaan vaksin yang dilewati Wakil Walikota dan pejabat lainnya, mulai dari meja 1 pendaftar, meja 2 screening, meja 3 vaksinasi dan meja 4 observasi. Di meja 4 observasi pejabat yang divaksin menunggu 30 menit sampai vaksin bereaksi apakah terdapat efek samping atau tidak. ***

Kota Bima, Jurnal Expose || Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE melantik dan mengambil sumpah jabatan 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 20 orang kepala sekolah lingkup pemerintah Kota Bima. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima. (Senin, 1/2/21)

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Ir. Syamsudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/201/BKPSDM/1/2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/202/BKPSDM/1/2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, melantik dan mengambil sumpah 20 orang kepala sekolah diantaranya H Abd Rahim S.Pd dari Kepala SD Negeri 52 Busu Kota menjadi Kepala SD Negeri 70 Tolotongga, Sri Wahyuni S.Pd dari
Kepala SD Negeri 19 Rabangodu menjadi Kepala SD Negeri 42 Manggemaci Kota Bima,
Hely Refliani S.Pd.SD dari Kepala SD Negeri 36 Nggarolo menjadi Kepala SD Negeri 19 Rabangodu, Hafsah S.Pd dari Kepala SD Negeri 42 Manggemaci menjadi Kepala SD Negeri 55 Dara, Gufran SPdI dari Kepala SD Negeri 35 Nungga menjadi Kepala SD Negeri 40 Lewirato Kota Bima.

Kota Bima, Jurnal Expose || Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE melantik dan mengambil sumpah jabatan 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 20 orang kepala sekolah lingkup pemerintah Kota Bima. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima. (Senin, 1/2/21)

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Ir. Syamsudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/201/BKPSDM/1/2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/202/BKPSDM/1/2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bima, melantik dan mengambil sumpah 20 orang kepala sekolah diantaranya H Abd Rahim S.Pd dari Kepala SD Negeri 52 Busu Kota menjadi Kepala SD Negeri 70 Tolotongga, Sri Wahyuni S.Pd dari
Kepala SD Negeri 19 Rabangodu menjadi Kepala SD Negeri 42 Manggemaci Kota Bima,
Hely Refliani S.Pd.SD dari Kepala SD Negeri 36 Nggarolo menjadi Kepala SD Negeri 19 Rabangodu, Hafsah S.Pd dari Kepala SD Negeri 42 Manggemaci menjadi Kepala SD Negeri 55 Dara, Gufran SPdI dari Kepala SD Negeri 35 Nungga menjadi Kepala SD Negeri 40 Lewirato Kota Bima.

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Sebanyak 32 sertifikat Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bima, diterima Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, Senin 1 Februari 2021, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Sertifikat tersebut diberikan secara simbolis oleh Kepala BPN, Moh Gholib Syaifudin, A.Ptah. Untuk Desa Kananta, Kecamatan Soromandi 10 Bidang, Desa Sai 18 bidang dan Desa Mandala, Kecamatan Wera 4 Bidang.

Turut hadir pada penyerahan tersebut  Asisten III Setda Bima, Drs H Arifuddin HMY, Kabag Umum Setda Bima Kasmir S.Sos, Kabag Tatapem Setda Bima Drs. H Masykur dan sejumlah pejabat dari BPN sendiri.

Bupati Umi Dinda sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dan support BPN terhadap tugas Pemerintah Kabupaten Bima. 

Tentunya, kata Bupati, Bagian Tatapem yang menangani Bidang Aset dan Bagian Hukum, tetap saling berkoordinasi. Membina kemitraan yang baik, sehingga tata kelola aset yang selama ini menjadi kendala dapat diselesaikan.

Menurut Bupati Bima terpilih tersebut, bukti kepemilikan aset dengan diterbitkan sertifikat sangat penting. Karena hingga kini banyak orang yang berusaha mengclaim aset milik pemerintah. Terutama pemain-pemain lama, yang mengetahui kepemilikan aset atau sertifikat.

‘’Sekali lagi, atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih  sudah mensupport Pemerintah Kabupaten Bima,’’ungkap Umi Dinda.

Bupati berharap, kedepannya akan lebih banyak yang bisa dirumuskan bersama. Dan apa yang kita laksanakan hari ini  akan bermanfaat dan tercatat dalam masa kerja kita semua.

Sehingga mampu mengagendakan, untuk  menerbitkan kembali sertifikat bagi aset-aset yang sudah terdata, yang selama ini dinilai bermasalah Pasca terbakarnya eks Kantor Bupati Bima.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Moh Gholib Syaifudin, mengaku tugas mereka di Kabupaten Bima cukup tinggi dan sedikit kendala karena Covid-19.
 
Tanah tersebut telah diproses melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020.


Menurut Gholib, pada tahun 2018, pihaknya telah menyelesaikan PTSL sebanyak 17.500. Tahun 2019 sebanyak 20.000 dan untuk tahun 2020 direncanakan sebanyak 17.500. 

‘’Semuanya sudah selesai, tinggal disampaikan ke masyarakat,’’ungkapnya.

Gholib berharap, Bupati Bima beserta jajaran dapat membantu untuk mensosialisasikan sampai ke desa-desa. Karena masyarakat sangat membutuhkannya. 

Kemitraan Pemkab Bima dengan BPN, diakui Gholib, sangat Strategis. Ia berharap dapat berjalan dengan baik, dan dukungan Bupati Bima moril maupun spiritual menjadi penentu sesuai  tema BPN dengan zona integritasnya. 

Kota Bima, Jurnal Expose || Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan kepada 15 orang pejabat (1/2/21). Screening yang dilakukan hari ini guna pemberian vaksin perdana besok (2/2/21) di Halaman Kantor Wali Kota Bima.

Berdasarkan hasil screening yang dilaksanakan di pelataran Kantor Walikota Bima ada 13 orang pejabat dan perwakilan masyarakat yang siap divaksinasi Covid-19 perdana. Sesuai surat yang ditandatangani Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE dengan Nomor : 005/33/I/2021 perihal Pelaksanaan skrining Vaksin Covid-19 Kota Bima. Sebanyak 15 orang yang akan screening di Kota Bima.

Adapun daftar penerima vaksin perdana di Kota Bima dan melakukan screening antara lain Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608/Bima, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Kota Bima, Ketua MUI (Perwakilan), Ketua PPNI dan Ketua IBI.

Para penerima vaksin perdana melakukan screening yang dipandu oleh tim dari dinas Kesehatan Kota Bima, seperti melakukan pendaftaran, kemudian melakukan screening yang mana pada saat screening ini penerima vaksin memeriksa suhu tubuh, tekanan darah dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Tim kesehatan.

Screening yang dilakukan kepada 15 orang pejabat sebagai penerima vaksin perdana ini dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan boleh divaksin atau tidak. Bagi yang berumur 60 tahun ke atas, maka tidak akan divaksinasi Covid-19.

‘’Maksimal 59 tahun seperti yang disampaikan oleh Kemenkes. Tidak boleh lewat dari 59 tahun, seperti Ketua MUI ada perwakilannya", ujar salah satu petugas pemeriksa kesehatan.

Beberapa kondisi masyarakat yang tidak bisa diberikan vaksin Covid-19 yakni pernah terkonfirmasi menderita Covid-19, ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun.
Kemudian penderita penyakit saluran pencerna kronis, penderita penyakit hiperteroid, penderita penyakit kanker, penderita diabetes melitus, penderita HIV dan penderita penyakit tuberkulosis.***

Kota Bima, Jurnal Expose || Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE memimpin kegiatan Jum'at bersih sekaligus peninjauan lokasi penanganan kawasan kumuh di kelurahan Rontu tepatnya pada bantaran sungai Padolo-Rontu, Jum'at 29 Januari 2021.Jum'at Bersih di Bantaran Sungai Padolo-Rontu
Wali Kota Bima didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH, Plt Kadis DLH, TNI/Polri, Kadis Perkim, Satpol PP, unsur dari KOTAKU, anggota TSBK, Lurah Rontu, dan masyarakat sekitar.

Kegiatan Jum'at bersih ini dilaksanakan dalam rangka penanganan pembukaan jalan sepanjang bantaran sungai rontu. Pada pagi itu pula, dilakukan gotong royong dalam membantu warga yang belum menggeser bangunannya karena kurangnya tenaga dan diperlukan bantuan alat berat. Terlihat masyarakat saling bahu membahu membantu agar kegiatan pembukaan jalan bisa terlaksana dengan baik.

Wali Kota Bima H Muhamnad Lutfi SE dalam arahannya sesaat sebelum dimulainya kegiatan gotong royong menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk  penertiban bangunan-bangunan sepanjang sungai. Sebagaimana aturan tentang bangunan yang ada di sepanjang sungai yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 pasal 5 yang mengatur tentang Kriteria Penetapan Garis Sempadan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. 

Namun berdasarkan kesepakatan, Pemerintah Kota Bima mengambil keputusan hanya mengambil 5 meter saja. Jalan inspeksi yang nantinya akan dibuat sepanjang 800 meter ini dibangun dengan dana pelaksanaan dari Bank Dunia melalui program KOTAKU "Raturaga Mantika". 

Wali Kota Bima berharap agar program ini benar-benar didukung oleh masyarakat sekitar agar pelaksanaannya berjalan lancar dan  benar-benar tertib. Sehingga kegiatan pembangunan bisa selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, karena ini menyangkut citra warga Kota Bima dan bisa kembali dipercaya mendapatkan program yang sama untuk penanganan kekumuhan di wilayah lainnya.

"Nah, warga harus mendukung, tidak menghambat oleh karenanya bersama TNI, Polri, Satpol PP melakukan penertiban dan diharapkan tidak ada hambatan lagi ke depannya, karena apapun tujuan dari Pemerintah adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya", ujar Wali Kota. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan gotong royong dan peninjauan di sepanjang bantaran sungai Padolo-Rontu. Terlihat Wali Kota Bima  berkomunikasi dengan hangat bersama warga sembari menyerap beberapa aspirasi masyarakat di Kelurahan Rontu. ***

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Tatap muka Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dengan 46 peserta yang diatur posisi duduknya sesuai dengan Protokol COVID-19 dan yang dikemas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Discussion Group (FGD) yang dirangkaikan dengan Penyampaian Laporan Hasil Riset Implementasi Undang-undang Desa dan Dampak COVID-19 di enam desa pada kecamatan Woha dan Bolo berlangsung Jumat (29/01/21) di Saung Rumah Makan Bambu Desa Penapali Kecamatan Woha.

Riset tersebut dihelat dalam kerangka Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif kerjasama FITRA Indonesia melalui Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB dan KOMPAK yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta DFAT-Australia.

Bupati Bima yang didampingi Sekretaris Daerah Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si, Camat Woha Irfan DJ SH dan Camat Bolo Mardiana S.Sos, Local Coordinator SOLUD Bima M. Qadafi dan para Tim Penyusun Policy Brief dan rekomendasi hasil riset mengatakan, “melalui Sekolah Anggaran (SEKAR) Desa, peran BPD juga sangat besar dalam menjemput aspirasi dan keinginan masyarakat.

Dua Kecamatan yang sudah dipilih ini bisa menjadi “mentor” dan memberikan pembelajaran kembali kepada desa-desa yang lain karena program pendampingan SOLUD-Seknas FITRAmemiliki batasan waktu paling lama sampai 3 tahun.

“Saya tentunya berharap pola penjaringan aspirasi ini tidak hanya pada desa dampingan SOLUD tetapi juga diharapkan manfaatnya bagi 191 desa di Kabupaten Bima. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui dinas teknis akan mencoba mensinergikan apa yang sudah didapatkan untuk diterapkan juga pada desa-desa yang lain”. Harap Bupati IDP.

Dihadapan para kepala desa, Ketua BPD, Sekretaris desa dan Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) Bupati Bima mengatakan bahwa kehadiran dirinya dalam FGD tersebut Mengapresiasi program SEKAR desa yang sudah dicanangkan di enam desa yang tentunya telah melibatkan seluruh unsur dalam tahap perencanaan. “dari proses yang penjaringan aspirasi, tergambar begitu mudahnya masyarakat hadir menyampaikan aspirasi dan menanyakan apa saja yang sudah dijabarkan melalui ADD”. Imbuh Bupati.

Terkait peran pemerintah desa, Bupati juga secara khusus mengggaris bawahi pentingnya pemerintah desa agar membuat program yang mampu meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melaksanakan perencanaan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya keluarga disabilitas dan perempuan.

“Dengan melibatkan seluruh unsur yang ada dalam tahapan perencanaan pembangunan di desa, kita akan mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi di desa, apa solusi dan seperti apa target dan capaian yang harus diraih dalam tahapan-tahapan”. Tutup Bupati.

FGD juga dihadiri Tim Penyusun Rekomendasi hasil riset yaitu Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc (Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda), El- Faisal SEi,. MM (Kepala Bidang Pembangunan Desa DPMD Kabupaten Bima), Suryadin, S.S., M.Si (Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfostik) dan  Hadi Husmayadi, SE (Kasubbid PMD Bappeda).

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan Piagam Penghargaan dan Banner Infografis Refokusing Dana Desa untuk penanganan Dampak COVID-19 di enam desa dengan pesan agar Infografis tersebut ditempel di Papan Informasi Desa sebagai bagian dari Transparansi, Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik di level Desa.

Piagam Penghargaan juga diberikan kepada seluruh unsur yang berpartisipatif dalam mensukseskan program, yaitu Pemerintah Kecamatan Woha dan Bolo dalam hal ini Tim PTPD, Tim Penyusun Policy Brief,  KOMPAK Bima, Seknas FITRA dan  Perkumpulan SOLUD NTB

Kabupaten Bima, Jurnal Expose || Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, dr. H Ganis, menyatakan bahwa jumlah penerima Vaksin di Kabupaten Bima sebanyak 294.181 orang. Terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes) 3000 orang. TNI Polri, pelayanan Publik, Tokoh masyarakat, Guru dan kelompok usia produktif sebanyak 291.181 orang.

Penyebaran Covid-19, kata Ganis, tidak hanya terjadi di daerah khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya.

''Namun telah menyebar hingga ke pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam,''ujar Kadis Kesehatan, pada acara Sosialisasi Pemberian Vaksin, di Aula Rapat Utama, Kantor Bupati Bima, Kamis 21 Januari 2021.

Menurut Kadis dr. Ganis, Pandemi Covid 19 memberikan tantangan besar bagi kita semua, dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama di daerah tercinta. 

Juga telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan seperti sektor sosial, pariwisata dan pendidikan.

Mencermati persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk segera mengambil tindakan dan intervensi. 

Tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian VAKSINASI.

Dasar hukum pemberian vaksinasi ini, lanjut Kadiskes, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020. Tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19.

Pemberian Vaksinasi bertujuan menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Dimulai bulan Februari 2021 oleh para dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi, yang tersebar di 21 Puskesmas se-Kabupaten Bima.

"Selama proses vaksinasi ini, saya berharap tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu merupakan upaya akselerasi kita dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19,"beber Ganis.

Setelah divaksin dianjurkan untuk duduk sekitar 30 menit. Tidak boleh kemana-mana  untuk menunggu reaksi vaksin.

Selama proses vaksin, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga bisa berjalan dengan baik dan aman. 

Kabupaten Bima, jurnal Expose || Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tingkat Kabupaten, di Aula Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Kamis 21 Januari 2021, pagi.

Mewakili Bupati Bima, dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H Taufik HAK, M.Si, menyatakan Pemerintah sangat apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Vaksin tersebut.

Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, aman dan kita segera keluar dari Pandemi Covid-19.

Sekda mengajak, semua pihak yang sudah masuk kategori akan divaksin, dapat melakukan vaksin untuk memutuskan mata rantai Covid-19.

''Sehingga kita semua bisa melakukan aktifitas seperti biasanya,''ujar Taufik.

Dijelaskan Sekda, kepada Tenaga Kesehatan (Nakes), sebelum melakukan vaksin terlebih dahulu dapat memberikan arahan dan menjelaskan manfaat vaksin, kepada masyarakat, agar masyarakat tidak ragu. Karena petugas kesehatan merupakan sumber informasi yang terpercaya.

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut yakni  Wakil Bupati Bima Drs. H.Dahlan HM Noer, Bawaslu, Kejaksaan, PKK Kabupaten Bima, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Bima, Asisten, Staf ahli, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, para Kabag Lingkup Setda Bima, Polri dan TNI.

Kota Bima Jurnal Expose || 
Polemik utang piutang yang melibatkan LD yang menggiring opini publik telah terjadi kebobrokan managemen Pemkot Bima saat ini, akhirnya sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa persoalan tersebut adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya 

Pasalnya, melalui RDP diruangan tertutup DPRD Kota Bima yang menghadirkan LD sebagai oknum yang tengah viral saat ini menjelaskan bahwa detail dan asal muasal utang piutang yang dimaksud telah terjadi sejak tahun 2016 silam dan diketahui oleh dua orang mantan Kabag Umum

Hal tersebut diakui oleh Ketua DPRD Alvian Indrawirawan yang membenarkan telah terjadi utang piutang  yang dilakukan oleh LD sejak tahun 2016 "benar bahwa utang piutang tersebut telah terjadi sejak tahun 2016 atas persetujuan dua orang mantan Kabag Umum Pemkot Bima" jelasnya

Bahkan yang mengemuka dalam RDP tersebut adanya aliran dana yang bersumber dari utang piutang tersebut yang mengalir hingga sampai pada beberapa oknum baik dari orang dalam Pemkot hingga sampai pada beberapa nama dari luar Pemkot itu sendiri

RDP yang awalnya akan dilakukan secara terbuka mendadak dilakukan dalam ruang tertutup sehingga menimbulkan praduga dari berbagai pihak terutama dari kalangan pers yang sejak awal telah menunggu lama untuk meliput langsung proses RDP yang dimaksud

Terjadinya proses RDP tertutup akhirnya dibantah oleh Alvian Indrawirawan bahwa tidak ada unsur lain kecuali adanya persoalan tehnik maupun non tehnis "langkah terjadinya RDP secara tertutup tidak ada unsur lain kecuali kami mengacuh pada tatip dewan sendiri dengan mengacuh pada unsur tehnis maupun non tehnis" jelasnya

Polemik utang piutang yang cukup menyita publik Kota Bima saat ini paling tidak telah mencerahkan publik bahwa persoalan tersebut telah melahirkan asumsi yang berragam terutama asumsi minor bahwa Pemerintahan LUTFER telah digiring tidak becus dalam hal menempatkan posisi jabatan sehingga berujung pada kebobrokan dalam hal pengelolaan keuangan

Padahal persoalan tersebut telah terjadi jauh sebelum LUTFER dilantik sebagai Walikota/Wakil Walikota. Kita tunggu kelanjutan dari RDP tersebut karena menurut keterangan dari Ketua DPRD akan mengurai secara tuntas dari hasil keterangan LD tadinya @ry@

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE menjadi Inspektur upacara (Irup) pada upacara Hari Amal Bhakti (HAB) ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman Sekolah MAN 2 Bima Kecamatan Sape, Selasa 5 Januari 2021.

Upacara HAB tahun 2021 kali ini mengusung tema ‘Indonesia Rukun’. Selain dihadiri Bupati Bima juga dihadiri Muspika Kecamatan Sape, Kepala Kantor Agama Kecamatan se-Kabupaten Bima dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Bima.

Dan pada momen tersebut, Bupati Bima menyerahkan SK Tentang Penetapan Tanah Pemerintah Kabupaten Bima untuk perluasan MTSN 5 Bima Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima, jurnalexpose.com || Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, meninjau langsung proses penggalian parit sepanjang lebih kurang satu Kilo Meter, yang ada di Dusun Kampo Kalo, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Selasa 5 Januari 2021, pagi.

Peninjaun itu dilakukan Umi Dinda, usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Hari Amal Bakti (HAB) ke 75, Kemenag RI, di halaman Sekolah MAN 2 Bima, Kecamatan Sape.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, mengatakan, Bupati Umi Dinda ingin memastikan apakah proses penggalian Sedimen di Saluran Intake Area, akibat luapan DAM Induk Sape (Raba Same) telah dilakukan atau belum.

''Karena hujan deras beberapa waktu lalu, air meluap sepanjang parit dan menggenangi rumah warga. Lumpur yang dibawa arus air menggenangi parit,'' ujar Chandra.

Mulai hari ini, lanjut Plt. Camat Belo ini, satu unit alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Bima telah diturunkan, menggali parit di Dusun padat penduduk tersebut. Upaya penggalian harus segera diselesaikan, untuk mengantisipasi adanya hujan yang lebih keras beberapa hari kedepan.


Kabag Chandra, menyampaikan permohonan maaf pada warga yang terdampak dan diminta untuk bersabar. Karena dengan segala keterbatasan Pemerintah Dinda-Dahlan, tetap hadir membantu masyarakat terkena musibah. (ProKom)


Kabag Prokopim Setda Bima

M Chandra Kusuma AP 

Bima - DinamikaMbojo, Musim hujan awal tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan penghijauan, di halaman Kantor Bupati Bima, Senin 4 Januari 2021, pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema 'Bima Menanam Pohon 2021', selain dihadiri oleh Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer, juga dihadiri Sekretaris Daerah Drs. H Taufik HAR, M.Si. Dengan melibatkan semua Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Setda Bima dan seluruh staf.

Titik awal penanaman dilakukan di halaman depan bagian kiri Kantor Bupati Bima. Kemudian dilanjutkan di halaman belakang kompleks Kantor Dinas-Dinas.

Bupati dan Wakil menanam bibit pohon Ketapang Kencana, selain jenis Trembesi dan Imba yang telah disediakan.

Kabag Prokopim Setda Bima M Chandra Kusuma, AP, menyatakan, momentum Bima Menanam Pohon 2021, menjadi pelopor dan dapat memberikan keteladanan untuk melaksanakan gerakan menanam. Agar kebiasaan menanam tersebut dapat membudaya dalam kehidupan.

''Mari kita hijaukan lingkungan kita dengan menanam pohon,''ujar Chandra.

Ia mengajak agar masyarakat memiliki kepedulian dan merasa terpanggil untuk menanam pohon demi masa depan yang cerah. Kita harus mengindahkan ajakan moral pemerintah agar setiap individu wajib menanam sekurang-kurangnya dua puluh lima pohon selama hidupnya.

Sekarang gerakan menanam telah digelorakan. Menurut Kabag Prokopim, sudah menjadi komitmen moral kita untuk menjaga, merawat demi keberlangsungan pohon yang telah ditanam. (DM.ProKom)

Kota Bima, jurnalexpose.com || Usai melantik sejumlah pejabat struktural di lingkup Pemkot Bima, Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE menghadiri tasyakuran perumahan relokasi Kadole dan Oi Fo'o pada Senin 4 Januari 2021. Tasyakuran ini berlangsung di kawasan Huntap Kadole kelurahan Oi Fo'o. 

Wali Kota Bima hadir didampingi Dandim 1608/Bima Kapten (Inf) Teuku Mustafa Kamal. Hadir pula lurah setempat, para pokmas dan warga masyarakat yang bermukim di Huntap Kadole. Acara tasyakuran diawali dengan laporan oleh Ketua Panitia  Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Karawi Sama". Dalam laporannya Ketua Panitia kegiatan Jauhar Mahbub menyampaikan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, dan juga kepada Pemerintah Kota Bima yang telah merealisasikan bantuan Rumah Relokasi Banjir  untuk masyarakat yang terdampak banjir pada tahun 2016 lalu.

Sementara itu, Dandim 1608/Bima dalam arahan singkatnya menyampaikan agar bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah ini agar bisa ditempati, dirawat dan dijaga, agar hunian benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dengan maksimal.

Senada yang disampaikan Dandim 1608/Bima, Wali Kota Bima dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemukiman yang dibangun ini merupakan bantuan dana yang diberikan oleh BNPB bagi masyarakat yang terdampak banjir pada 2016 lalu, dimana rumah Relokasi ini dibangun di tiga titik yakni di lingkungan Kadole, Oi Fo'o, dan Jatibaru.

"Alhamdulillah anggaran ini bisa dimaksimalkan, walaupun ada sebagian yang kita kembalikan ke pemerintah pusat", jelas Wali Kota.

Pembangunan ini dilakukan secara cepat sejak 2018 lalu, agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak banjir 2016 lalu. "Alhamdulillah kita bekerjasama dengan TNI, coba tidak kerjasama dengan TNI, dan saat ini kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita", ungkap Wali Kota.

Diyakinkannya pula kepada masyarakat bahwa hunian yang ada nantikan akan dibangun beberapa fasilitas tambahan seperti PAUD, TPQ dan sarana prasarana lainnya secara bertahap. 

"Insyaallah daerah ini akan terbangun dengan luar biasa. Sarana prasarana akan dibuat d sini, ada PAUD, TPQ, ini yg akan kita buat ke depannya", ujar Wali Kota. 

Disamping itu, diharapkannya beberapa kendala yang terjadi segera dilaporkan kepada pihak penyedia agar segera diselesaikan baik itu air maupun listrik, sehingga kendala-kendala terkait air, bisa di atasi dan masyarakat bisa menikmati hunian yang nyaman bebas dari banjir. Dijelaskannya pula mengenai betapa pentingnya masyarakat harus secara sadar untuk segera menempati hunian ini karena di tahun 2021 ini akan dilaksanakan normalisasi sungai dengan anggaran 230 miliar oleh JICA (Jepang) untuk dua sungai yakni sungai Melayu dan Padolo.

"Kemajuan daerah ini ditentukan oleh warganya. Disamping fasilitas yang dibuat, jika. ada masyarakat yang belum memiliki BPJS, silahkan urus di dinas sosial, Itu gratis dan Pemkot sudah menyiapkan anggarannya," jelas Wali Kota menutup sambutannya.

Diakhir acara Wali Kota Bima bersama seluruh masyarakat dengan penuh keakraban berdiskusi dan membuka sesi tanya jawab guna mengetahui secara langsung berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi juga kesan selama berada di Huntap Kadole. ***
Diberdayakan oleh Blogger.