Kapus Berdalih Minim Anggaran, Aktivis Desak Inspektorat Turun: “Kesehatan Rakyat Bukan Properti yang Bisa Dibiarkan Reot!”

Kab. Lebak — Gedung UPTD Puskesmas Rawat Inap Citorek kembali menjadi sorotan publik. Bangunan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat itu kini tampak seperti “bangunan tinggal sejarah”—dinding retak, tembok rapuh, dan beberapa bagian gedung diduga sudah tidak layak digunakan.

Aktivis muda Yusuf menilai pemerintah daerah selama ini hanya memberi janji tanpa tindakan. Ia menyebut persoalan gedung puskesmas bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman serius bagi keselamatan pasien.

“Ini fasilitas vital. Masa bertahun-tahun dibiarkan membusuk? Kalau rakyat sakit mau dirawat di mana? Jangan tunggu gedung ambruk lalu pura-pura panik,” kecam Yusuf, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan, pelayanan kesehatan dasar tidak boleh diperlakukan seperti bangunan kosong yang menunggu roboh. Menurutnya, prioritas anggaran daerah patut dipertanyakan.

Yusuf meminta Inspektorat Lebak turun langsung mengaudit dugaan:

• Alokasi anggaran pemeliharaan gedung yang tak kunjung direalisasikan
• Kesalahan prioritas dalam pengelolaan anggaran kesehatan
• Potensi kelalaian yang berdampak pada keselamatan masyarakat

“Uang rakyat bukan asap yang hilang ditiup angin. Kami ingin audit terbuka dan tindakan nyata. Bukan sekadar janji yang tiap tahun diputar ulang,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Citorek Hilman membenarkan kondisi gedung yang rusak. Ia mengakui pihaknya sulit melakukan pemeliharaan karena keterbatasan anggaran operasional.

“Anggaran PKM Citorek sangat terbatas. Ada skala prioritas. Perbaikan baru masuk pengakomodiran tahun 2026,” jelas Hilman.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari sebagian warga dan pemerhati layanan publik. Mereka mempertanyakan bagaimana fasilitas kesehatan yang melayani ribuan warga bisa beroperasi dengan kondisi yang dinilai berbahaya.

Bangunan rusak bukan sekadar “ketidaknyamanan”. Dinding retak, atap lapuk, dan ruangan lembap berpotensi menimbulkan risiko penyakit tambahan serta membahayakan tenaga medis yang bertugas.

Yusuf menilai persoalan ini tidak boleh lagi tertutup oleh alasan “minim anggaran” yang menurutnya selalu menjadi tameng ketika masyarakat menuntut perbaikan pelayanan dasar.

“Jika pemerintah tetap pasif, berarti mereka rela warga sakit tambah parah hanya karena gedung tidak aman. Ini menyangkut nyawa, bukan proyek kecil,” tegasnya.

Ia memastikan pihaknya akan menyiapkan langkah advokasi lanjutan agar isu ini tidak kembali tenggelam setelah ramai sesaat.

“Kesehatan rakyat bukan mainan. Pemerintah wajib hadir, bukan hadir kalau viral saja,” tutupnya.

(Hkz)