77 Bus Mudik Gratis Bupati : Program Besar, Tapi Empati ke Insan Pers Dipertanyakan
Namun di balik kemegahan tersebut, muncul kritik tajam dari kalangan insan pers yang menilai adanya ketimpangan empati dalam kepemimpinan daerah.
Program mudik gratis memang terlihat megah di permukaan—penuh seremoni, tepuk tangan, dan publikasi luas. Tetapi di sisi lain, sejumlah jurnalis justru merasakan jarak komunikasi yang semakin lebar dengan pemerintah daerah.
Akses informasi yang sebelumnya terbuka kini dinilai semakin terbatas. Komunikasi yang dulu cair berubah menjadi kaku. Bahkan, kebijakan yang melarang pemberian THR kepada insan pers memunculkan persepsi adanya perlakuan yang tidak seimbang.
Kondisi ini menjadi sorotan, mengingat kapasitas fiskal Kabupaten Bogor yang tergolong besar. Publik pun mulai mempertanyakan prioritas pemerintah daerah.
Apakah ini semata soal anggaran? Ataukah soal kepekaan terhadap ekosistem media yang selama ini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat?
Di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai apa yang tampak di panggung, tetapi juga mencermati dinamika di balik layar. Program mudik gratis dengan 77 bus mungkin menjadi simbol kepedulian. Namun, ketika insan pers merasa diabaikan, narasi yang terbentuk justru berbalik arah.
Sejumlah kalangan menilai, program besar seperti ini lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan penguatan hubungan substansial dengan seluruh elemen, termasuk media.
Padahal, tanpa peran pers, informasi mengenai program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Lebih jauh, muncul anggapan bahwa media hanya dirangkul saat dibutuhkan—terutama pada momentum tertentu—namun kemudian kembali ditinggalkan setelah tujuan tercapai.
Pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Pemda, , yang menilai program tersebut sarat sensasi.
“Program ini terkesan hanya mencari sensasi tanpa diimbangi empati kepada insan pers,” ujarnya.
Persoalan ini tidak lagi sekadar teknis, melainkan menyentuh aspek mendasar kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari keadilan dan empati dalam merangkul semua pihak.
Ketika insan pers merasa dipinggirkan, yang terdampak bukan hanya hubungan kerja, tetapi juga kualitas demokrasi. Pers memiliki peran penting sebagai pilar kontrol sosial yang menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Jika relasi ini terus memburuk, maka risiko terbesar adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sebesar apa pun program yang dijalankan, tanpa kepercayaan publik, semua itu akan kehilangan makna.
Hari ini, 77 bus memang melaju mengantarkan pemudik pulang kampung. Namun di saat yang sama, publik juga melihat adanya “jarak” yang semakin lebar antara pemerintah dan insan pers.
Pertanyaannya kini menjadi krusial: apakah Pemerintah Kabupaten Bogor akan memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan, atau tetap berjalan dengan program besar namun minim empati?
(Ade)
