Dugaan Ketimpangan Dana Publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Disorot Sejumlah Media

Gambar Ilustrasi

Bengkulu Utara – Sejumlah media daring di Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan keberatan atas kebijakan pembagian dana publikasi tahun anggaran 2026 di lingkungan .

Keberatan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai rincian alokasi anggaran publikasi yang dinilai menunjukkan perbedaan signifikan antar media.

Beberapa pihak menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan insan pers.

Salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan jumlah penayangan yang cukup mencolok antara satu media dengan media lainnya.

“Ada media yang mendapatkan alokasi hingga 10 kali tayang, sementara yang lain hanya 1 atau 2 kali. Padahal nilai per tayang disebut mencapai sekitar Rp1 juta,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme dan kriteria yang digunakan dalam penentuan alokasi kerja sama publikasi.

Sejumlah jurnalis berharap agar pengelolaan anggaran publikasi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada indikator yang jelas, seperti legalitas media, kualitas pemberitaan, serta jangkauan audiens.

Sebagai informasi, anggaran publikasi merupakan bagian dari penggunaan dana pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, sehingga pengelolaannya diharapkan mengikuti prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Bengkulu Utara, Nyoman Karwiyanto, S.Sos., selaku Pengguna Anggaran belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat pada Jumat (20/3/2026).

Pengamat media menilai, komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi penting untuk menjaga kemitraan yang sehat serta menghindari kesalahpahaman di ruang publik.

Perkembangan lebih lanjut terkait isu ini masih akan terus dipantau.

Sumber: Daniel Turangan
(HKZ)