LSM BARAK Indonesia Soroti Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bogor, Dorong Transparansi dan Penguatan Ketahanan Pangan

BOGOR – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Indonesia (BARAK) Markas Cabang (Marcab) Kabupaten Bogor menyoroti pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa.

Ketua LSM BARAK Indonesia Marcab Kabupaten Bogor, Zulfa Rahmania, mengatakan hasil pemantauan organisasi yang dipimpinnya di beberapa wilayah Kabupaten Bogor menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan BUMDes, baik dari sisi tata kelola, transparansi, maupun pengembangan usaha.

Menurut Zulfa, BUMDes memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sektor ketahanan pangan lokal.

"BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah. Namun berdasarkan hasil pemantauan kami, masih terdapat beberapa BUMDes yang perlu mendapatkan perhatian dalam aspek tata kelola dan pengembangan usaha," ujar Zulfa Rahmania, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain transparansi laporan keuangan, kesesuaian bidang usaha dengan potensi desa, profesionalisme pengelolaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan BUMDes.

Menurutnya, pengelolaan BUMDes perlu mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan badan usaha milik desa.

LSM BARAK mencatat beberapa aspek yang dinilai perlu diperkuat, di antaranya:

1. Optimalisasi Bidang Usaha Beberapa unit usaha BUMDes dinilai belum sepenuhnya selaras dengan potensi unggulan desa, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan.

2. Peningkatan Transparansi Penyampaian laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat pengawasan sosial.

3. Penguatan Kapasitas Pengelola Pengurus BUMDes diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

4. Pendampingan dan Pembinaan Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dinilai diperlukan untuk membantu BUMDes menyusun perencanaan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan.

"Potensi Kabupaten Bogor sangat besar, terutama pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, BUMDes harus didorong agar mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan," kata Zulfa.

LSM BARAK Indonesia Marcab Kabupaten Bogor berharap Pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dinas teknis lainnya, dapat melakukan evaluasi, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan BUMDes.

Menurut Zulfa, langkah tersebut penting agar dana yang telah dialokasikan melalui berbagai program desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak pengelola BUMDes yang menjadi objek pemantauan terkait hasil pengamatan yang disampaikan LSM BARAK Indonesia. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Ade)