Imigrasi Gandeng ITB Bangun “Pagar Digital”, Drone Canggih Disiapkan Awasi Ribuan Kilometer Perbatasan Indonesia
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan program tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan teknologi pengamanan perbatasan yang mampu menjangkau wilayah luas dengan lebih efektif.
Hal itu disampaikan Hendarsam usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).
Menurut Hendarsam, gagasan tersebut muncul setelah dirinya melihat perkembangan teknologi pengamanan perbatasan dalam sebuah eksibisi pertahanan di Singapura. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi serupa secara mandiri.
“Dari situ saya terpikir untuk menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi untuk menginisiasi Pagar Digital, yaitu sistem pengamanan perbatasan menggunakan drone,” ujar Hendarsam.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang membutuhkan sistem pengawasan lebih optimal. Namun, jumlah fasilitas pengawasan perbatasan yang tersedia masih terbatas.
Dari total wilayah tersebut, terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian fasilitas tersebut juga belum sepenuhnya aktif karena berbagai kendala.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Meski demikian, tantangan utama berada pada pengawasan jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi akses pelintas ilegal maupun aktivitas kejahatan lintas batas.
Hendarsam menyebut sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi antara lain Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta penyelundupan komoditas.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan untuk wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, serta jalur penyeberangan sekitarnya,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi berencana memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang juga dikembangkan bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Teknologi tersebut dirancang mampu melakukan pemantauan dalam waktu panjang dengan dukungan energi dari panel surya.
Sistem pengawasan udara ini nantinya menggabungkan dua jenis drone, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang mampu terbang di ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam untuk pemantauan jarak jauh, serta Drone Mantis yang digunakan untuk pendekatan taktis ketika sistem mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan.
Hendarsam menjelaskan, teknologi tersebut bukan sebagai penghalang fisik, melainkan sebagai sistem deteksi dini yang memberikan informasi secara cepat kepada petugas di lapangan.
“Pagar Digital memberikan kesadaran situasional secara real-time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di area yang sulit dijangkau, sistem dapat mengirimkan koordinat kepada pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.
Menurutnya, penggunaan drone juga dapat memperluas jangkauan pengawasan petugas tanpa harus mengandalkan aset udara berawak yang membutuhkan biaya lebih besar.
Dalam jangka panjang, program Pagar Digital diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian teknologi dan keamanan siber dalam sistem pengawasan keimigrasian nasional.
“Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI merupakan langkah untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan teknologi dalam negeri, kita dapat memperkuat pengawasan jalur tidak resmi sekaligus menghadirkan kemandirian teknologi nasional,” tutup Hendarsam.
(Yosep)
