Tampilkan postingan dengan label Walikota Bima. Tampilkan semua postingan

Kota Bima - Jurnal Expose || Penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II berlangsung pada Rabu, 6 Februari 2019, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wilayah II ini meliputi Pemprov dan Kabupaten/Kota di Bali, se-Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Hadir Menteri PAN RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PAN-RB M. Yusuf Ateh, Ak, MBA, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor selaku tuan rumah, serta Kepala Daerah dan tim penyusun SAKIP seluruh Pemda Wilayah II.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, hadir bersama Inspektur Daerah, Sekretaris Bappeda Litbang, serta Kabag Organisasi Setda Kota Bima.

Deputi RBKunwas menyebutkan, masyarakat menuntut yang terbaik sementara sumerdaya aparatur maupun anggaran bersifat terbatas. Untuk menjawabnya, harus dikedepankan prinsip efisiensi.

Efisiensi harus dibangun secara sistemik, dimulai dengan pola pemanfaatan anggaran yang baik. "Jajaran birokrasi harus melaporkan setiap pemanfaatan anggaran sebagai wujud tanggung jawab publik", pesan Deputi RBKunwas.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Lanjutnya, SAKIP berfungsi sebagai katalisator terwujudnya efisiensi, dengan memuat ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga setiap instansi Pemerintah dapat mengevaluasi pencapaian maupun kegagalan. Untuk Wilayah II, sebanyak 5 Kabupaten/Kota meraih nilai A, 18 Kabupaten/Kota meraih nilai BB, 64 Kabupaten/Kota meraih nilai B, 49 Kabupaten/Kota meraih nilai CC, dan 19 Kabupaten/Kota meraih nilai C.

Kota Bima meraih nilai B dengan jumlah poin 63,64, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 62,58. Walikota bertekad akan terus memacu peningkatan akuntabilitas serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.(JE.001).

Mataram - Jurnal Expose || Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menghadiri kegiatan Temu Inovasi 2018 di Hotel Lombok Raya. Selasa, 18 Desember 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh INOVASI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan tujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga Pemerintah, untuk berbagi praktek baik, kisah inspiratif serta upaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah Provinsi NTB diwakili langsung oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc , dan Sekda. Sementara Walikota Bima didampingi oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima.

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.

Bekerja langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), INOVASI berupaya memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di sekolah-sekolah yang ada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi.

Program INOVASI diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia dan menggunakan pendekatan khas yang berfokus pada solusi lokal dalam mengembangkan berbagai macam program rintisan (pilot) dan dalam menemukan cara-cara yang terbukti berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Hadir pada acara tersebut, perwakilan Kedubes Australia di Jakarta Farah Tayba. Atas nama Pemerintah Australia, ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta acara Temu INOVASI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dijelaskannya, Indonesia dan Australia telah bekerjasama selama bertahun-tahun dalam memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah Australia percaya, bahwa pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi Indonesia, karena hal ini berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia, serta angkatan kerja yang sehat dan produktif.

Sejak penandatanganan MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB pada bulan Juni 2016, kegiatam program semakin banyak dan semakin intensif dilaksanakan di Kabupaten/Kota mitra INOVASI. Kini, ada lebih dari 10 pilot atau program rintisan INOVASI yang sedang berlangsung.

Berbagai program rintisan tersebut berupaya mengatasi isu-isu pembelajaran yang menurut para pemangku kepentingan setempat, merupakan prioritas di masing-masing Kabupaten/Kota.

Isu-isu tersebut termasuk: Pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), pembelajaran literasi dan numerasi dasar, transisi dari bahasa Ibu ke Bahasa Indonesia, serta keterlibatan masyarakat demi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

“Dari pelaksanaan program rintisan yang dilakukan INOVASI tersebut, kini kita telah mulai melihat bukti-bukti nyata tentang praktik dan kebijakan seperti apa yang efektif meningkatkan hasil belajar siswa”, kata Farah Tayba.

INOVASI menggunakan pendekatan program yang membangun kapasitas SDM lokal dan mencari solusi lokal untuk tantangan pembelajaran yang dihadapi di daerah tersebut. Berkolaborasi langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah – termasuk guru, masyarakat dan pemerintah setempat, INOVASI telah bekerja dengan mengeksplorasi dan memahami konteks di suatu daerah, kemudian merancang dan menguji ide solusi dalam bentuk program rintisan.

Gubernur mengapresiasi kehadiran Program INOVASI, salah satunya terkait kondisi pascabencana gempa bumi.

Untuk wilayah Lombok yang mengalami kerusakan parah setelah gempa bulan Agustus lalu, INOVASI telah bekerja erat dengan pemangku kepentingan setempat untuk merancang ulang program rintisannya, demi memastikan aktivitas sekolah pasca gempa bisa berjalan seefektif mungkin.

Prioritas kami adalah memastikan bahwa kegiatan pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat tetap berlanjut.

Disampaikannya, acara Temu INOVASI ini merupakan cerminan dari kemitraan yang produktif dengan para pemangku kepentingan, demi untuk mengembangkan inovasi dan solusi lokal dalam meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB.

Walikota pun menyampaikan dirinya merasa senang karena berkesempatan mendengar langsung dari para praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai wilayah di NTB, termasuk para pemenang lomba yang diselenggarakan INOVASI bersama Pemerintah Provinsi NTB yaitu “Lomba Inovasi Pembelajaran Literasi, Numerasi dan Inklusi” .

Acara Temu INOVASI ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan untuk berkumpul dan mendiskusikan pentingnya inovasi pendidikan yang didorong secara lokal, serta rencana untuk berbagi praktik-praktik yang terbukti baik ini secara lebih luas.(Jurnal.001).

| Kota Bima - Jurnal Expose | Pelaksanaan pekerjaan taman Ama Hami, lagi-lagi mendapat sorotan dari Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE  disaat inspeksi mendadak yang dilakukannya pada hari Sabtu Sore (1/12/18).

Setelah mengelilingi pekerjaan Taman Ama Hami mulai dari ujung Utara hingga ujung Selatan, beliau tampak sangat berang dengan kondisi pekerjaan taman tersebut ketika beliau melihat sejumlah titik yang digenangin oleh air hujan

Nampak sekali beliau menggeleng-gelengkan kepala sambil menunjuk sejumlah titik yang masih digenangin air sisa air hujan. "Apa tukang nya tidak memakai watter pass untuk mengukur rata atau tidak nya lantai taman ini ya" kesal beliau

Bahkan beliau dengan tegas meminta kepada awak media ini untuk mengambil gambar pada titik- titik tertentu yang digenangin air. "Minta tolong untuk diambilkan gambar pada semua titik yang tergenang air supaya saya segera laporkan" cetusnya

Ditengah keseriusan nya untuk menginspeksi Taman Ama Hami tersebut, beliau sempat menikmati kopi hangat bersama para pengunjung sambil sesekali beliau bercengkrama dengan warga pengunjung lainnya. (JE. Arya)


Kota Bima - Jurnal Expose, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bima. Senin (19/11) 2018, bertempat di ruang kerjanya.

Penandatanganan dilakukan oleh Walikota Bima bersama Kepala BNNK Bima AKBP Ivanto Aritonang, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, dan Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bima Drs. H. A. Wahid.

Dalam arahannya, Walikota menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi salah satu upaya bersama untuk mencegah peredaran narkoba.

Masalah narkoba harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. “Kita semua harus terlibat dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Kota Bima”, tegas Walikota.

Dalam masalah penanggulangan narkoba, sekolah memegang peranan penting karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sering dijadikan sasaran. Berbagai fenomena peredaran obat-obatan keras di kalangan pelajar masih marak terjadi.

Kondisi ini harus mendapat perhatian bersama, mulai dari guru, orang tua Pemerintah melalui intansi terkait juga para alim ulama.

Berbagai upaya lintas lembaga telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, antara lain dalam bentuk kegiatan pencegahan melalui kampanye nasional program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Juga kegiatan rehabilitasi serta pembinaan dan pemberdayaan ASN serta masyarakat melalui diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Diharapkan oleh Walikota, MoU dengan BNK Bima akan mempertajam upaya-upaya ini.(JE.001).

Diberdayakan oleh Blogger.