Sorotan muncul setelah RIB menerima informasi dari sejumlah sumber terkait dugaan kejanggalan dalam pengalokasian anggaran tersebut. Tim RIB yang melakukan konfirmasi ke sekolah pada Rabu (20/8/2025) menemukan adanya perbedaan keterangan antara pihak sekolah MI dan Yayasan Nurul Islam.
“Pihak yayasan justru mengaku tidak mengetahui bahwa MI Nurul Islam telah menerima bantuan hibah dari provinsi,” ungkap Lutfi Imanullah, Sekretaris RIB DPC Sukabumi.
Lutfi menegaskan, pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. “Penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, RIB berencana segera melayangkan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate. Surat tersebut akan berisi tuntutan agar pemprov bersama dinas terkait mengaudit penggunaan dana hibah di MI Nurul Islam. “Bila perlu, seluruh sekolah penerima hibah juga harus diaudit,” tambah Lutfi.
RIB juga menduga adanya praktik markup dalam pengelolaan hibah. Dari informasi lapangan, lembaga tersebut mencium dugaan adanya oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan koordinator tertentu yang melakukan pemotongan dana hibah sebesar 25–35 persen dari jumlah bantuan yang diterima setiap yayasan pendidikan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa setiap penerima hibah keagamaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dananya baik secara fisik maupun administrasi. “Jika dana hibah digunakan untuk pembangunan fisik, maka bangunannya harus berkualitas sesuai dengan nilai dana yang diberikan,” tegasnya, Jumat (22/8/2025).
(Heri)
