Warga menegaskan, proyek pembangunan tidak sesuai dengan rencana maupun anggaran yang telah disusun. Selain itu, pemerintah desa tidak pernah membuka informasi detail mengenai pengelolaan dana desa.
“Kami sebagai warga desa merasa tidak puas. Jalan desa masih rusak, fasilitas tidak memadai, dan penggunaan dana desa tidak transparan,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya, Kamis (15/8).
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa berinisial A berulang kali dilakukan, namun ia jarang berada di kantor. Sementara itu, masyarakat mencurigai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa sebesar 15 persen tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil musyawarah desa, BLT seharusnya dialokasikan 15 persen dari total anggaran. Jika dihitung satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per RT, maka dari 43 RT yang ada di Desa Sipak seharusnya ada 43 penerima. Namun, warga menduga jumlah penerima tidak sesuai aturan.
“Kalau benar ada 15 persen, pihak desa harus membuktikan siapa saja penerimanya. Kami berhak tahu sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas seorang warga.
Kekecewaan warga semakin besar setelah jalan lingkungan yang baru dibangun justru sudah rusak dalam hitungan hari. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran yang merugikan masyarakat.
Tim Media mencoba menghubungi Sekretaris Desa Sipak melalui WhatsApp. Namun, Sekdes tidak dapat menjelaskan detail jumlah penerima BLT. Ia hanya menyebut Desa Sipak memiliki 10 RW tanpa memberikan data KPM.
“Jalan yang rusak sudah saya minta diperbaiki kembali. Nanti saya akan sampaikan ke Kepala Desa,” ujarnya singkat.
Masyarakat mendesak pemerintah dan instansi terkait turun tangan menindaklanjuti dugaan ketidaktransparanan ini. Mereka berharap ada langkah tegas untuk mencegah penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan rakyat.
(Aripin Lubis)
