Muhammad Nuh: Pemblokiran Wartawan Soal Tambang Ilegal Bukti Hukum Tumpul di Madina!
“Kalau aparat lebih memilih memblokir wartawan ketimbang memberi klarifikasi, itu sinyal bahaya. Artinya, ada yang disembunyikan!” tegas Nuh dengan nada geram, Senin (13/10/2025).
Hal ini bermula saat wartawan mencoba konfirmasi ulang soal dugaan keterlibatan oknum aparat dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sigala-gala, Kelurahan Simpang Gambir.
Alih-alih menjawab, wartawan malah diblokir oleh Kanit Reskrim Polsek Lingga Bayu. Ironis, padahal konfirmasi dilakukan untuk menyeimbangkan pemberitaan usai Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo menegaskan tidak ada anggota TNI yang ikut main tambang ilegal.
“Kalau memang bersih, kenapa takut dikonfirmasi? Jawab saja terbuka! Pemblokiran malah bikin publik makin curiga,” sindir Nuh.
Muhammad Nuh menyebut tindakan aparat yang menutup akses komunikasi dengan wartawan sebagai pelecehan terhadap transparansi publik dan kebebasan pers.
“Pers itu pilar keempat demokrasi. Kalau wartawan dibungkam, kita sedang mundur ke zaman gelap — zaman di mana kebenaran disensor,” ujarnya tajam.
Aktivitas PETI di kawasan Aek Sigala-gala disebut sudah lama berlangsung tanpa ada tindakan tegas.
Nuh mendesak Kapolres Mandailing Natal turun tangan langsung dan menertibkan oknum aparat yang “main mata”.
“Sudah cukup rakyat jadi korban! Hukum jangan cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tutup tambang ilegalnya, tangkap bekingnya, dan bersihkan oknum aparatnya!” desaknya.
Nuh juga mengingatkan bahwa kerusakan akibat tambang ilegal tidak hanya merusak ekosistem hari ini, tapi juga masa depan generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa membungkam jurnalis sama saja membungkam suara rakyat.
“Alasan ekonomi tidak bisa menebus dosa terhadap alam. Wartawan bukan musuh, mereka penyelamat akal sehat bangsa. Jangan biarkan suara rakyat dikubur oleh kepentingan,” tutupnya.
(Magrifatulloh)
