SATMA AMPI Madina Laporkan Proyek Puskesmas, Aduan Resmi Masuk ke Bupati hingga Kejari
Aduan tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, DPRD Madina, Inspektorat, hingga Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Langkah ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor layanan kesehatan.
Muhammad Saleh mengungkapkan, laporan itu berangkat dari berbagai keluhan dan sorotan masyarakat terkait proyek Puskesmas. Mulai dari progres pekerjaan yang dinilai lambat, hingga kualitas bangunan yang menurutnya perlu diuji secara objektif oleh pihak berwenang.
“Puskesmas itu urusan pelayanan dasar dan keselamatan warga. Kalau ada keterlambatan atau hal-hal yang patut dipertanyakan, sebaiknya dibuka secara terang supaya tidak jadi polemik berkepanjangan,” ujar Saleh.
Ia menegaskan, pelaporan ini tidak bermuatan kepentingan politik. Menurutnya, langkah SATMA AMPI murni bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran daerah.
Melalui Dumas tersebut, SATMA AMPI Madina berharap Inspektorat dapat melakukan audit secara menyeluruh, DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, serta Kejaksaan menelaah laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami hanya ingin semuanya jelas dan terbuka. Kalau memang tidak ada masalah, silakan dibuktikan. Tapi kalau ada kekeliruan, tentu harus diperbaiki,” tegasnya.
SATMA AMPI Mandailing Natal menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan ini hingga ada tindak lanjut dan kejelasan dari instansi terkait, demi kepentingan masyarakat luas.
(Magrifatulloh)
