Dugaan Ketidaksesuaian Program MBG di Sukabumi Disorot, Warga Minta Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Aksi tersebut berlangsung di sekitar Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, dengan sejumlah tuntutan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG di tingkat lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Cibeureum.
Ketua Forwacib, Dadang Hermawan atau yang dikenal sebagai Dadan Jhon, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait kualitas makanan yang dinilai belum sesuai dengan standar yang diharapkan.
“Kami menerima keluhan dari masyarakat terkait kualitas makanan yang dianggap belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya dalam orasi.
Selain itu, Koordinator aksi Ujang Taufik (Ujang Kujud) juga menyoroti mekanisme distribusi dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam program tersebut. Ia menyebut adanya aspirasi dari sejumlah pelaku UMKM yang merasa belum mendapatkan kesempatan yang merata dalam rantai pasok program.
“Kami berharap ada transparansi dalam penunjukan mitra penyedia bahan baku, sehingga pelaku usaha lokal dapat terlibat secara adil,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang evaluasi dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam pelaksanaan program.
Ia mengakui terdapat kendala dalam sistem pelaporan di tingkat wilayah, khususnya selama periode tertentu, yang menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal.
“Ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, terutama dalam aspek pelaporan dan koordinasi di lapangan. Ini akan segera kami evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Andri juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat.
Sebagai langkah lanjutan, Forwacib mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Sukabumi, guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Pengamat menilai, keterbukaan informasi dan pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas program berskala nasional seperti MBG, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelajar sebagai penerima manfaat utama.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait hasil evaluasi atau tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
(Evi)
