Puluhan Siswa di Deli Serdang Diduga Keracunan Makanan Program MBG, Sejumlah Korban Masih Dirawat

 

Deli Serdang – Puluhan siswa dari SD Yasperg Almaliyah Sunggal serta TK dan SD Swasta Bintang Pertiwi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah siswa mengalami mual, muntah, pusing, hingga diare setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket makanan MBG didistribusikan pada Senin (13/7/2026). Pada malam harinya, beberapa siswa mulai merasakan keluhan kesehatan berupa pusing, muntah, sakit perut, dan diare sehingga harus mendapatkan penanganan medis.

Akibat kondisi yang terus memburuk, para siswa kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Beberapa di antaranya dilaporkan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sundari hingga empat hari setelah kejadian.

Informasi yang diperoleh menyebutkan makanan tersebut diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lalang Sunggal yang dikelola Yayasan Mutiara Kharisma Insani.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Lalang Sunggal berinisial YO belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan wartawan melalui aplikasi WhatsApp.

Peristiwa ini masih dalam tahap penelusuran. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait maupun hasil pemeriksaan laboratorium yang memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

Karena itu, dugaan keracunan makanan masih memerlukan pembuktian melalui investigasi dari pihak berwenang, termasuk Dinas Kesehatan dan instansi yang menangani keamanan pangan.

Insiden tersebut kembali menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap penyelenggara pangan wajib memastikan produk yang disajikan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila barang atau jasa yang diberikan mengakibatkan gangguan kesehatan konsumen.

Dalam pelaksanaan Program MBG, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga mewajibkan setiap dapur SPPG menerapkan standar operasional, mulai dari higiene dan sanitasi, pengendalian mutu bahan baku, hingga penyimpanan sampel makanan (retention sampling) untuk kepentingan pemeriksaan apabila terjadi kejadian luar biasa.

Sejumlah orang tua siswa berharap pengelola penyedia makanan bersama instansi terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab insiden tersebut. Mereka juga meminta seluruh korban memperoleh penanganan medis yang optimal serta mendorong investigasi dilakukan secara transparan agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga kini, pihak berwenang masih diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel makanan, proses pengolahan, distribusi, serta aspek sanitasi guna memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

(HKZ)