HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Viral di Medsos, Dua Program 'Pro-Rakyat' Pemprov Sulteng Ini Bikin Netizen Iri!

Palu, – Jagat media sosial baru-baru ini diramaikan oleh perbincangan hangat mengenai terobosan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Pemprov Sulteng sukses merealisasikan dua program unggulan yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat: jaminan pendidikan "Berani Cerdas" dan jaminan kesehatan gratis "Berani Sehat".
Kedua program pro-rakyat tersebut mendadak viral setelah sejumlah unggahan infografis kinerjanya dibagikan ulang oleh ribuan warganet. Banyak netizen dari luar daerah yang menyatakan apresiasi, bahkan mengaku "iri" dengan fasilitas yang didapatkan oleh warga Sulawesi Tengah saat ini.

Berani Cerdas: Anggarkan Rp351 Miliar, Kuliah Gratis Sampai S3!

Dalam sektor pendidikan, Pemprov Sulteng tidak main-main dengan menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp351 miliar melalui program Berani Cerdas. Kebijakan ini ditujukan untuk membebaskan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi anak-anak daerah agar bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terganjal masalah finansial.
Menariknya, cakupan beasiswa ini sangat luas. Tidak hanya berfokus pada lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang Sarjana (S1), program ini juga mendanai mahasiswa jenjang Magister (S2), Doktoral (S3), hingga pendidikan dokter spesialis.
Sebagai timbal balik untuk membangun daerah, para penerima beasiswa jenjang lanjut ini nantinya diwajibkan kembali dan mengabdi di Sulawesi Tengah setelah mereka lulus.

Berani Sehat: Solusi BPJS Bermasalah, Cukup Modal KTP

Sektor pelayanan kesehatan juga mendapatkan perombakan besar lewat program Berani Sehat. Lewat skema jaminan ini, seluruh warga Sulawesi Tengah kini bisa mendapatkan akses pengobatan dan perawatan gratis di rumah sakit cukup dengan menunjukkan KTP daerah.
Kebijakan ini menjadi jaring pengaman sosial yang sangat solutif. Warga kurang mampu yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif—baik karena menunggak iuran bulanan maupun karena belum pernah terdaftar sama sekali—tetap dijamin mendapatkan pelayanan medis di puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pemerintah Provinsi telah mengintegrasikan data NIK daerah ke dalam fasilitas kesehatan kelas 3. Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh jajaran fasilitas kesehatan daerah wajib memberikan pelayanan ramah tanpa prosedur administrasi yang berbelit-belit.
Melalui sinergi program "Berani Cerdas" dan "Berani Sehat", Pemprov Sulteng ingin memastikan sebuah standar baru di daerahnya: tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena miskin, dan tidak boleh ada warga yang ditolak berobat karena tidak memiliki biaya.