Budi Azhar hadir bersama Bupati Sukabumi dan Sekretaris Daerah, bergabung dengan ratusan pejabat dari berbagai wilayah kerja Wilayah II, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Acara ini juga dihadiri para kepala daerah, Ketua DPRD, Sekda, dan inspektur dari masing-masing wilayah.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. KPK menggelar forum ini sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi pasca pelantikan kepala daerah baru di sejumlah wilayah.
Pimpinan KPK membuka acara secara resmi, diikuti dengan keynote speech dari Gubernur DKI Jakarta. Pada sesi pembukaan, sejumlah perwakilan kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani komitmen antikorupsi secara simbolis sebagai bentuk dukungan nyata terhadap integritas pemerintahan.
Rakorkada ini terbagi dalam dua sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI. Para narasumber membahas strategi pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola keuangan daerah, transparansi layanan publik, dan peningkatan indeks integritas nasional.
Dalam pernyataannya, Budi Azhar Mutawali menegaskan, “Komitmen pemberantasan korupsi harus terus kita perkuat, baik di eksekutif maupun legislatif. DPRD Kabupaten Sukabumi siap bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.”
KPK menegaskan bahwa koordinasi seperti ini akan terus berlanjut sebagai bentuk supervisi dan pencegahan korupsi yang sistematis di pemerintahan daerah.
Acara ini ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan harapan mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
