Kabupaten Bogor “Juara Kemiskinan Nasional”? Menteri PKP Ungkap Fakta yang Bikin Kening Berkerut
11/21/2025 11:50:00 PM
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memaparkan data yang membuat suasana ruang rapat mendadak sunyi. Ia menyebut bahwa Kabupaten Bogor menempati posisi teratas sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Indonesia.
“Paling tinggi di Kabupaten Bogor,” kata Ara tegas saat menyampaikan daftar 100 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan absolut terbesar.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 401,86 ribu warga Kabupaten Bogor yang tergolong miskin—angka yang membuat daerah ini berada di puncak daftar nasional. Padahal, kawasan tersebut sama sekali bukan daerah terpencil.
Ara juga menyoroti ironi yang sulit diabaikan. Bagaimana mungkin, di wilayah yang menjadi domisili dua tokoh besar negara, justru angka kemiskinan begitu tinggi?
“Bapak Prabowo tinggal di sana, Pak SBY juga tinggal di Kabupaten Bogor. Jumlahnya segitu,” ujarnya menyindir.
Menghadapi data yang begitu mengena, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak menyangkal temuan tersebut. Namun, mereka meminta agar persoalan kemiskinan dilihat dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menegaskan bahwa Bogor memiliki jumlah penduduk sangat besar, diproyeksikan mencapai 6 juta jiwa pada 2025, sehingga angka kemiskinan secara absolut ikut membengkak.
“Memang ada 446.790 penduduk miskin, tapi itu dibandingkan dengan 6 juta penduduk. Jadi jangan hanya melihat angkanya saja,” jelas Bambam.
Ia menambahkan bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Bogor justru lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat dan nasional.
Nasional: 9,63%
Jawa Barat: 7,46%
Kabupaten Bogor: 6,25%
Tren ini bahkan terus membaik sejak 2021, yang saat itu berada di angka 8,13%.
Tak ingin terus-menerus mendapat label sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi, Pemkab Bogor mengklaim telah mengentaskan sekitar 120 ribu warga dari status miskin selama lima tahun terakhir.
Untuk tahun 2025, sejumlah program berskala besar telah disusun, di antaranya:
1. Bedah Rumah (Rutilahu)
Sebanyak 3.406 unit rumah tidak layak huni ditargetkan diperbaiki.
“Tahun 2025 kami fokus meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ujar Bambam.
Disiapkan bagi warga terdampak banjir dan longsor mengingat Bogor berada di kawasan rawan bencana.
3. Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)
Pada 2026, Pemkab menargetkan layanan kesehatan gratis 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1 triliun.
Meski demikian, Bambam mengingatkan bahwa tantangan demografi besar serta ancaman bencana alam masih menjadi risiko yang dapat memunculkan kembali kantong-kantong kemiskinan.
“Kami terus berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pihak agar penanganan kemiskinan bisa lebih efektif dan menyeluruh,” tutupnya.
Sumber : suarabogor.id
