Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Pengawasan Pemerintahan TA 2025 di Balai Desa Cigombong
Kegiatan tersebut dihadiri aparatur desa, para Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Desa Cigombong. Pengawasan ini bertujuan memastikan program pemerintah yang bersumber dari anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal jalannya pemerintahan agar transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami hadir langsung di Balai Desa Cigombong untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujar Samsul Hidayat.
Pada sesi dialog, warga secara aktif menyampaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di lingkungan mereka. Beberapa isu yang mencuat antara lain terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan Aqua, keberadaan tower BTS, serta pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
Selain itu, warga juga menyoroti belum terealisasinya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Para peserta meminta kejelasan serta langkah konkret dari pemerintah dan DPRD agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Samsul Hidayat menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, serta dikoordinasikan dengan pihak terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.
Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh dialog konstruktif. Melalui pengawasan ini, diharapkan terjalin sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, dan masyarakat Desa Cigombong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan.
