HAMI Sampaikan Aspirasi ke KPK Terkait Isu Dugaan Gratifikasi Pejabat Negara
Koordinator HAMI, Bung Faris, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan mendorong klarifikasi resmi atas isu yang berkembang agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di masyarakat.
“Kami datang untuk meminta KPK menelaah dan mengkaji informasi yang sudah menjadi perhatian publik. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Menurut Faris, setiap dugaan yang berkaitan dengan fasilitas atau penerimaan oleh pejabat negara perlu diuji secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
HAMI menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini bukan bentuk vonis terhadap pihak mana pun. Mereka menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi. Semua harus melalui proses hukum yang objektif dan profesional. Justru klarifikasi resmi diperlukan untuk menjaga nama baik pihak yang bersangkutan,” kata Faris.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi dari lembaga terkait akan membantu meredam spekulasi dan menjaga stabilitas kepercayaan publik
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam isu tersebut maupun dari KPK terkait tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan HAMI. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan berimbang.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. HAMI berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan resmi agar isu yang berkembang dapat disikapi secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(TIM)
