HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Konfirmasi IPAL di SPPG Cicaringin, King Naga Soroti Transparansi Pengelolaan Dapur

Lebak, Banten – Ketua LSM GMBI DPD Lebak, King Naga, bersama Ider Alam selaku OKK Badak Banten DPD Lebak, melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Cicaringin yang berlokasi di wilayah Desa Gunungkencana, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak. Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari fungsi sosial kontrol elemen masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media, King Naga menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengonfirmasi sejumlah hal terkait operasional dapur SPPG, di antaranya mengenai tenaga chef serta ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Kedatangan kami sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun saat melakukan konfirmasi, kami diminta menunjukkan surat tugas dari BGN oleh pihak kepala dapur,” ujar King Naga.

Menurutnya, permintaan tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam proses komunikasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa tujuannya semata untuk meminta kejelasan dan transparansi agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, King Naga juga menyinggung informasi mengenai sertifikasi tenaga chef yang disebut telah dimiliki sejak Januari. Ia berharap terdapat kejelasan administratif terkait hal tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan informasi di masyarakat.

“Kami hanya meminta transparansi dan klarifikasi agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” katanya.

Sementara itu, Ider Alam menyampaikan bahwa pihaknya juga menanyakan keberadaan IPAL di dapur tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi, ia menyebut fasilitas yang ada berupa kolam penampungan, sehingga menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut apakah sudah sesuai standar teknis yang berlaku.

“Kami berharap ada penjelasan resmi apakah fasilitas tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagai IPAL atau belum,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, mereka meminta agar pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), melakukan evaluasi apabila memang diperlukan. Mereka menegaskan tidak dalam posisi menghakimi, melainkan mendorong adanya klarifikasi agar program pemenuhan gizi berjalan optimal dan profesional.

“Kami mendukung program gizi ini karena menyangkut kepentingan masyarakat. Justru karena itu, pengelolaannya harus transparan dan sesuai standar,” tambah King Naga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPPG di wilayah tersebut belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait hasil kunjungan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.

(HKZ)