Ratusan Massa RMB Kembali Aksi di Pemkab Bogor, Soroti Rencana Pengadaan Videotron Rp100–120 Miliar

Kab. Bogor – Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jalan Tegar Beriman, Senin (23/2/2026). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya dilaksanakan pada 5 Februari 2026.

Dalam aksi tersebut, RMB menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system dengan nilai anggaran yang disebut berkisar Rp100–120 miliar dan direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.

Ketua RMB, Mahdi, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan urgensi dan skala prioritas pengadaan tersebut. Ia juga menyebut hingga aksi pertama digelar, belum ada penjelasan resmi yang mereka terima terkait substansi yang dipersoalkan.

“Kami mempertanyakan rencana pengadaan videotron dan perangkat pendukungnya. Dengan nilai anggaran yang cukup besar, tentu perlu penjelasan terbuka mengenai urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Mahdi dalam orasinya.

RMB menilai penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta skala prioritas kebutuhan masyarakat. Mereka berpandangan rencana pengadaan tersebut perlu dikaji ulang agar selaras dengan kebutuhan riil sektor olahraga di Kabupaten Bogor.

Selain itu, massa juga menyoroti program Posyandu Digital yang disebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar melalui mekanisme Pokir DPRD. RMB meminta agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Dalam aksi tersebut, RMB menyampaikan tujuh poin tuntutan, antara lain:

• Meminta evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system.
• Meminta evaluasi terhadap program Posyandu Digital agar sesuai kebutuhan masyarakat.
• Mengusulkan agar anggaran yang direncanakan dapat dialihkan untuk pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, serta pengembangan dan revitalisasi sarana olahraga.
• Meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Mendorong DPRD Kabupaten Bogor memperkuat mekanisme Pokir sebagai instrumen penyaluran aspirasi masyarakat.
• Meminta DPRD membuka ruang dialog yang lebih responsif dan partisipatif.
• Mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan anggaran pada kebutuhan mendesak seperti penerangan jalan, infrastruktur pendidikan, dan layanan publik lainnya.

Aksi yang sempat diwarnai pembakaran ban tersebut berlanjut dengan audiensi antara perwakilan RMB dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan itu, tampak hadir anggota Fraksi PKB AY Sogir dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Agus Salim.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Bogor maupun Dispora terkait tuntutan yang disampaikan RMB. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan informasi tambahan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.

Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga selesai.

(Ade)