Ratusan Hektar Sawah Rusak di Pakuhaji, Pekerja Penggilingan Padi Minta Audiensi ke DPR RI
Dampak tersebut dirasakan para pekerja penggilingan padi yang kini kehilangan mata pencaharian. Salah satunya terjadi di PT Mentari Kharisma Utama, sentra penggilingan modern yang telah beroperasi sejak 2007.
Sejak 2024, sekitar 500 pekerja terpaksa dirumahkan akibat minimnya pasokan gabah dari petani.
Ketua Paguyuban Penggilingan Padi Pakuhaji, Yulianto, menyatakan bahwa kerusakan lahan pertanian menjadi penyebab utama menurunnya produksi gabah.
“Lahan pertanian diurug, saluran irigasi ditutup. Akibatnya sawah rusak dan tidak lagi layak digarap,” ujarnya, Kamis (9/4).
Ia menjelaskan, selama ini hubungan antara penggilingan padi dan petani berjalan saling menguntungkan. Perusahaan secara aktif memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani, mulai dari pengelolaan lahan hingga penerapan metode pertanian berkelanjutan.
Namun, kondisi tersebut kini berubah drastis. Kerusakan lahan membuat petani kehilangan produktivitas, sementara pekerja penggilingan ikut terdampak.
“Semua terdampak. Petani dan pekerja sama-sama jadi korban,” tegas Yulianto.
Ia menambahkan, warga di sejumlah desa seperti Laksana, Kalibaru, dan Kohod kini menghadapi ketidakpastian ekonomi. Banyak pekerja menganggur, sementara sebagian petani terpaksa menjual lahan dengan harga murah.
“Punya sawah tapi rusak, tidak bisa dimanfaatkan. Mencari pekerjaan juga sulit,” keluhnya.
Pekerja Ajukan Audiensi ke DPR RI
Untuk mencari solusi, Paguyuban Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua Komisi IV DPR RI.
Yulianto menyebut, pihaknya telah mengirimkan surat resmi dan saat ini menunggu jadwal pertemuan.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian, perlindungan, serta solusi atas kondisi ini,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, para pekerja berharap pemerintah dapat memulihkan fungsi lahan pertanian serta membuka kembali saluran irigasi yang tertutup.
Mereka juga meminta revitalisasi sistem irigasi agar aktivitas pertanian dan penggilingan padi dapat kembali berjalan normal.
“Kami berharap Komisi IV DPR RI bisa turun langsung meninjau kondisi di lapangan, khususnya di Desa Kohod, Laksana, dan Kalibaru,” tambahnya.
Selain itu, paguyuban juga berencana mengajukan audiensi dengan Menteri Pertanian RI untuk memperkuat upaya penyelesaian masalah.
Menurut Yulianto, langkah tersebut penting untuk menyelamatkan nasib petani dan pekerja sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa mengancam program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” pungkasnya.
(Tim)
