FJP2 Bogor Raya Apresiasi Pelantikan Kartanto Sebagai Kasubbag TU Cadisdik Wilayah II Jabar, Dorong Pendidikan Lebih Maju
Bogor – Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Bogor Raya menyampaikan ucapan selamat dan dukungan atas pelantikan Kartanto, S.Pd., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
Ketua FJP2 Bogor Raya, Ade Suhendar, menilai penunjukan Kartanto merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan, pengalaman, serta dedikasinya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan.
"Kami segenap keluarga besar Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Bogor Raya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Kartanto, S.Pd., M.M. atas amanah barunya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Semoga tugas yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di Jawa Barat," ujar Ade Suhendar, Jumat (26/6/2026).
Menurut Ade, posisi Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola administrasi, efektivitas organisasi, serta peningkatan pelayanan publik di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Ia berharap kepemimpinan Kartanto mampu menghadirkan inovasi, memperkuat koordinasi internal, serta mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Peran tata usaha bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ade juga berharap Kartanto dapat terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menyampaikan berbagai program pendidikan kepada masyarakat.
"Semoga Bapak Kartanto diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Kami berharap hadir berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Jawa Barat," tambahnya.
FJP2 Bogor Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(FJP2)
