Kabar OTT KPK di Pemkab Bogor Beredar, Enam Pejabat Disebut Sulit Dihubungi
Kab. Bigor — Informasi mengenai dugaan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, beredar pada Kamis (20/8/2026).
Informasi tersebut menyebut adanya sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga sedang dicari keberadaannya oleh pihak tertentu. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari KPK.
Kabar yang beredar kemudian mendapat perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Bogor mengaku turut berupaya mengecek kebenaran informasi tersebut.
“Ada info seperti itu, saya pun akan memastikan kabar selentingan tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis pagi.
Pejabat tersebut mengatakan dirinya kemudian mencoba menghubungi sejumlah kepala dinas dan kepala badan untuk memastikan kondisi masing-masing pejabat.
Dari sejumlah pejabat eselon II yang coba dihubungi, terdapat enam kepala dinas maupun kepala badan yang disebut belum berhasil dikontak.
“Ada enam orang kepala dinas dan kepala badan yang tak bisa dihubungi, setelah saya coba cek satu demi satu,” tuturnya.
Namun, tidak dapat dihubunginya sejumlah pejabat tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya OTT KPK. Bisa saja terdapat alasan lain yang menyebabkan pejabat yang bersangkutan belum merespons komunikasi.
Hingga berita ini ditulis, awak media masih berupaya memperoleh informasi resmi mengenai kabar tersebut dari KPK.
Belum terdapat keterangan resmi yang memastikan apakah KPK memang melakukan kegiatan OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8/2026), maupun mengenai adanya pejabat Pemkab Bogor yang diamankan atau diperiksa.
Media juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak KPK mengenai informasi yang beredar tersebut.
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan OTT maupun identitas enam pejabat yang disebut belum dapat dihubungi masih sebatas informasi yang beredar dan belum terverifikasi secara resmi.
Perkembangan selanjutnya masih menunggu keterangan dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Bogor.
Media akan memperbarui informasi apabila telah memperoleh konfirmasi resmi dari pihak yang berwenang.
(Ade)
