HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Kades Bojongjengkol Paparkan Bankeu 2026 dan Penanganan Kekeringan

Kab. Bogor — Pemerintah Desa Bojongjengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mengalokasikan Bantuan Keuangan Daerah (Bankeu) 2026 untuk pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung sejumlah program pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa Bojongjengkol, H. Awaludin Ma'rifatullah, menjelaskan Bankeu tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah titik, antara lain betonisasi jalan desa, pengaspalan Jalan Haji Amas di RW 4, serta betonisasi jalan di RW 7.

“Untuk Bantuan Keuangan Daerah, kita alokasikan untuk infrastruktur di tiga titik lokasi. Ada betonisasi jalan desa, pengaspalan jalan desa di RW 4, dan betonisasi di RW 7,” ujar Awaludin.

Ia menjelaskan, pekerjaan betonisasi di RW 7 merupakan lanjutan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai karena keterbatasan anggaran. Pada 2026, Pemdes Bojongjengkol kembali melanjutkan pekerjaan tersebut dengan panjang sekitar 73 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 15 sentimeter.

Sementara itu, pengaspalan Jalan Haji Amas di RW 4 memiliki panjang sekitar 330 meter dengan lebar 3 meter.

Selain pembangunan jalan desa, Pemdes Bojongjengkol juga memprioritaskan pembangunan jalan pertanian. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memudahkan petani mengangkut hasil pertanian.

“Untuk jalan pertanian kita alokasikan ke sana karena para petani membutuhkan jalan tersebut untuk mobilisasi hasil pertanian. Itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Bankeu Dukung Program Pemberdayaan

Awaludin mengatakan Bankeu juga mendukung sejumlah program desa, termasuk Satu Sarjana Satu Desa, digitalisasi desa, dan Dayeuh Pajajaran.

Dalam menjalankan program Satu Sarjana Satu Desa, Pemdes Bojongjengkol telah menjalin kerja sama dengan dua perguruan tinggi.

Sementara melalui program Dayeuh Pajajaran, pemerintah desa mengalokasikan sekitar Rp300 juta untuk penataan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp200 juta digunakan untuk penataan atau menghias kampung, sedangkan Rp100 juta dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

“Ketika kampung kita hias, pengelolaan sampah juga kita perhatikan. Jadi anggarannya terkonsentrasi di satu kawasan supaya programnya bisa berjalan dengan baik,” jelas Awaludin.

Menurutnya, Dayeuh Pajajaran tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga menjadi upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat yang mulai tergerus perkembangan zaman.

Ia berharap program tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial dan perekonomian warga.

Bankeu Diharapkan Perkuat Gotong Royong

Awaludin menegaskan bantuan pemerintah pada prinsipnya menjadi stimulan bagi masyarakat. Karena itu, Pemdes Bojongjengkol mendorong warga agar ikut berpartisipasi melalui swadaya dan gotong royong.

“Apapun bantuan dari pemerintah sifatnya stimulan bagi kami. Artinya bisa memancing swadaya masyarakat dan gotong royong agar bisa dimaksimalkan,” ungkapnya.

Kekeringan Jadi Perhatian Pemdes

Selain pembangunan dan pemberdayaan, Pemdes Bojongjengkol saat ini menghadapi persoalan kekurangan air bersih akibat kondisi kekeringan di sejumlah wilayah.

Awaludin mengatakan pemerintah desa telah mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Bogor melalui dinas terkait. Pemdes juga berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, Perumda Tirta Kahuripan, dan Damkar untuk menangani kebutuhan air bersih warga.

Bantuan air bersih dari BPBD telah disalurkan pada 16 September 2026, khususnya untuk masyarakat di wilayah RW 4.

“Terima kasih saya sampaikan kepada BPBD dan Pak Bupati yang sudah merespons permohonan bantuan air bersih kami untuk masyarakat,” ujar Awaludin.

Meski demikian, Pemdes Bojongjengkol tidak ingin hanya mengandalkan bantuan pemerintah daerah. Awaludin mendorong ketua RT dan RW mengambil inisiatif untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah masing-masing.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian terkait kekurangan air bersih meliputi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 10, RW 11, dan RW 12.

“Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah saja. Kita ingin mereka bergerak dan cepat tanggap ketika masyarakat membutuhkan,” katanya.

Menurut Awaludin, para pengurus wilayah mulai bergerak secara mandiri untuk mencari dan menyalurkan air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab para ketua RT dan RW dalam menjalankan amanah masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kami bangga kepada mereka. Mereka bergerak sendiri-sendiri dengan inisiatif masing-masing. Kita hanya memberikan instruksi,” pungkasnya.

(Ade)