32 Kantor Imigrasi Berganti Nama, Layanan Masyarakat Dioptimalkan

Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama resmi pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi terhadap 14 kantor.

Perubahan nomenklatur telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Selanjutnya, penataan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.

Perubahan nama dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur kantor dengan karakteristik serta cakupan wilayah kerja masing-masing. Sejumlah perubahan yang cukup menonjol antara lain Kantor Imigrasi Surabaya menjadi Kantor Imigrasi Juanda dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penamaan baru diharapkan dapat memperjelas cakupan tugas dan fungsi masing-masing kantor.

“Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi,” jelas Hendarsam.

Penyesuaian Tipologi Kantor

Selain nomenklatur, Ditjen Imigrasi melakukan penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi. Tipologi merupakan pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Penyesuaian tersebut memungkinkan struktur dan kapasitas organisasi diselaraskan dengan kondisi wilayah, beban kerja, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Salah satu contohnya adalah perubahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta. Perubahan terjadi karena Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Yogyakarta tidak lagi berada di bawah kantor tersebut dan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.

“Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal,” kata Hendarsam.

Ia memastikan penyesuaian nama, wilayah kerja, dan tipologi diarahkan untuk memperjelas tugas, memperkuat efektivitas organisasi, serta meningkatkan kemudahan dan kepastian layanan kepada masyarakat.

Hendarsam juga mengimbau masyarakat yang hendak mengurus paspor agar memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun saat mencari informasi melalui internet.

“Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Daftar 32 Perubahan Nomenklatur

No	Nama Sebelumnya	Nama Baru	Keterangan
1	Kelas II Non TPI Meulaboh	Kelas II Non TPI Aceh Barat	Nomenklatur & tipologi
2	Kelas II Non TPI Takengon	Kelas II Non TPI Aceh Tengah	Nomenklatur
3	Kelas I Khusus TPI Medan	Kelas I Khusus TPI Kualanamu	Nomenklatur & wilayah kerja
4	Kelas I TPI Polonia	Kelas I Non TPI Medan	Nomenklatur, wilayah & tipologi
5	Kelas II TPI Pematang Siantar	Kelas II Non TPI Simalungun	Nomenklatur, wilayah & tipologi
6	Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	Kelas II TPI Asahan	Nomenklatur
7	Kelas II TPI Tembilahan	Kelas II TPI Indragiri Hilir	Nomenklatur
8	Kelas II TPI Bagan Siapi Api	Kelas II TPI Rokan Hilir	Nomenklatur
9	Kelas II TPI Selat Panjang	Kelas II TPI Kepulauan Meranti	Nomenklatur
10	Kelas II TPI Kuala Tungkal	Kelas II TPI Tanjung Jabung Barat	Nomenklatur & wilayah kerja
11	Kelas II Non TPI Dabo Singkep	Kelas II Non TPI Lingga	Nomenklatur
12	Kelas II TPI Ranai	Kelas II TPI Natuna	Nomenklatur
13	Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	Kelas II TPI Karimun	Nomenklatur
14	Kelas II TPI Tanjung Uban	Kelas II TPI Bintan	Nomenklatur & wilayah kerja
15	Kelas II TPI Tarempa	Kelas II TPI Kepulauan Anambas	Nomenklatur
16	Kelas II TPI Tanjung Pandan	Kelas II TPI Belitung	Nomenklatur
17	Kelas II Non TPI Kalianda	Kelas II TPI Lampung Selatan	Nomenklatur & tipologi
18	Kelas II Non TPI Kotabumi	Kelas II Non TPI Lampung Utara	Nomenklatur
19	Kelas I Khusus TPI Surabaya	Kelas I Khusus TPI Juanda	Nomenklatur
20	Kelas III TPI Putussibau	Kelas III TPI Kapuas Hulu	Nomenklatur
21	Kelas I Non TPI Palangkaraya	Kelas I Non TPI Palangka Raya	Nomenklatur
22	Kelas II TPI Sampit	Kelas II TPI Kotawaringin Timur	Nomenklatur
23	Kelas I TPI Banjarmasin	Kelas I TPI Banjarbaru	Nomenklatur
24	Kelas II TPI Batulicin	Kelas II TPI Tanah Bumbu	Nomenklatur
25	Kelas II Non TPI Tanjung Redeb	Kelas III TPI Berau	Nomenklatur, wilayah & tipologi
26	Kelas II TPI Singaraja	Kelas II TPI Buleleng	Nomenklatur
27	Kelas II TPI Sumbawa Besar	Kelas II TPI Sumbawa	Nomenklatur
28	Kelas II TPI Maumere	Kelas II TPI Sikka	Nomenklatur
29	Kelas II TPI Atambua	Kelas II TPI Belu	Nomenklatur
30	Kelas II TPI Labuan Bajo	Kelas II TPI Manggarai Barat	Nomenklatur
31	Kelas II TPI Tahuna	Kelas II TPI Kepulauan Sangihe	Nomenklatur
32	Kelas II Non TPI Tobelo	Kelas II TPI Halmahera Utara	Nomenklatur & tipologi

Dengan penataan tersebut, Ditjen Imigrasi berharap struktur organisasi kantor di berbagai daerah semakin sesuai dengan kebutuhan wilayah dan beban pelayanan. Masyarakat juga diharapkan memperhatikan nomenklatur terbaru agar tidak keliru saat memilih kantor tujuan dalam layanan keimigrasian.

(Yosep)