“Jurnalis tidak boleh menjadi tameng proyek. Profesi ini harus menjalankan fungsi kontrol publik, bukan digunakan untuk memback-up pekerjaan yang justru menimbulkan konflik,” ujar Opan dalam pernyataan resminya, Minggu (6/7/2025).
Opan menegaskan bahwa tindakan oknum tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Ia juga mendesak media yang bersangkutan mencabut kartu pers jika benar ID itu digunakan untuk kepentingan proyek.
Oknum Wartawan Diduga Gunakan ID Pers untuk Backup Proyek Dispora
Kasus ini mencuat setelah sejumlah wartawan melakukan investigasi terhadap proyek “Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan” milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025.
Dalam proyek senilai Rp98.562.000 itu, muncul sosok kontraktor yang mengaku sebagai wartawan dari media online dan anggota organisasi pers tingkat nasional. Tak hanya itu, oknum berinisial SP tersebut juga mengaku sebagai anggota ormas Pemuda Pancasila.
Seorang warga, mantan Ketua RT 06/RW 010 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, sempat mempertanyakan aktivitas lalu-lalang truk besar dan mobil molen yang keluar-masuk ke wilayah pemukiman untuk kepentingan proyek.
“Kami mendukung proyek pemerintah, tapi kenapa warga tidak diajak musyawarah dulu? Armada proyek sangat mengganggu, jalan rusak, dan rawan kecelakaan,” kata warga yang protes atas aktivitas proyek di RT 07/RW 010 Perumahan Villa Mas Asri 2.
Arogansi Oknum Kontraktor Picu Reaksi Warga
Alih-alih memberikan klarifikasi, oknum yang mengaku wartawan itu malah menunjukkan ID persnya dan menyebutnya sebagai alat untuk "memback-up" pekerjaannya di proyek pemerintah.
“Saya juga wartawan. ID ini saya pakai untuk backup pekerjaan,” ujar SP dengan nada tinggi saat dikonfirmasi.
Sikap arogan tersebut memicu kemarahan warga dan menjadi sorotan serius FWJ Indonesia. Opan menyebut, penyalahgunaan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi atau ormas sangat berbahaya karena merusak tatanan pers nasional dan fungsi jurnalistik yang sesungguhnya.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk. Kami akan kirim surat resmi ke media yang tercantum di ID pers itu, termasuk ke organisasi yang dia sebut-sebut. Profesi jurnalis tidak boleh jadi pelindung praktik semacam ini,” tegas Opan.
( Red )
Rilis : DPP FWJ Indonesia
