HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Lampu Merah untuk Wartawan: Pemkab Bogor Dinilai Tutup Pintu bagi Pers

Kab. Bogor — Sejumlah wartawan di Kabupaten Bogor dibuat geleng-geleng kepala. Bukan karena kehabisan ide berita, tapi karena pintu ruang paripurna DPRD Bogor yang tertutup rapat bagi liputan publik.

Peristiwa itu terjadi saat para jurnalis hendak meliput Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa siang (21 Oktober 2025). Bukannya mendapat sambutan, mereka justru “diparkir di luar pagar”, tanpa kejelasan boleh masuk atau tidak.

“Kami bingung, apakah ini rapat publik atau acara keluarga besar DPRD? Karena yang boleh masuk hanya orang tertentu,” sindir salah satu wartawan yang bertugas di lingkungan Pemkab Bogor.

Kekecewaan itu makin terasa karena sebelumnya Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sempat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media.
Dalam pertemuan dengan wartawan pada awal Oktober lalu, Rudy menyebut bahwa “tanpa media, pembangunan tak akan dikenal masyarakat.”

Namun kenyataan di lapangan justru seolah berkata lain.

“Yang diucapkan manis, tapi yang terjadi pahit. Kami hanya ingin meliput, bukan mengintip,” ujar seorang jurnalis dengan nada kecewa.

Para pewarta menilai, sikap tertutup Pemkab Bogor dan DPRD itu menjadi alarm bahaya bagi keterbukaan informasi publik.
Apalagi, beberapa wartawan mengaku hanya media ‘tertentu’ yang mendapat akses khusus dalam kegiatan pemerintah daerah.

“Yang dekat dapat kabar, yang kritis ditinggal. Ini bukan sinergi, tapi seleksi alam versi birokrasi,” celetuk salah satu wartawan senior sambil tersenyum kecut.

Bagi para jurnalis, kebijakan semacam ini bukan hanya soal akses berita, tetapi soal hak publik untuk tahu.
Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemerintah wajib bersikap transparan terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami tidak minta istimewa, hanya minta hak untuk bekerja. Karena tugas kami bukan mencari sensasi, tapi memastikan informasi tidak dimonopoli,” tegas seorang wartawan yang enggan disebut namanya.

Para wartawan berharap, Bupati Bogor bisa menyalakan kembali lampu hijau untuk kebebasan pers — bukan justru menambah rambu-rambu baru yang membatasi ruang liputan.

“Kalau media dibatasi, siapa yang akan menyuarakan rakyat?” tutup salah satu jurnalis dengan nada retoris.

(Ade)