Dikonfirmasi Soal Temuan Aktivis, BPJN PPK 2.3 Proyek Jalan Simpang–Ciboleger Pilih Bungkam
Proyek peningkatan Jalan Simpang–Ciboleger yang dikerjakan oleh CV Masayu Citra Wisesa itu disorot karena dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan dikerjakan secara kurang maksimal. Namun, saat awak media mencoba meminta klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zakaria, yang bersangkutan tidak merespons, meski pesan yang dikirimkan telah terbaca (centang dua) pada Senin (22/12/2025).
Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya publik terhadap transparansi pelaksanaan proyek jalan yang menyerap anggaran negara hingga miliaran rupiah.
Aktivis GAMMA Tempuh Jalur Resmi ke Kementerian PU
Sebelumnya, Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, secara resmi mengajukan permohonan audiensi ke Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Pattimura, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/12/2025).
Audiensi tersebut diajukan sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa atas dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang–Ciboleger yang merupakan bagian dari Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Ketua Umum GAMMA, Hasyim, menyampaikan bahwa proyek strategis nasional tersebut seharusnya dikerjakan dengan standar kualitas tinggi karena menyangkut konektivitas wilayah dan penggerak ekonomi masyarakat.
“Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian lapangan, kami menduga pekerjaan tidak dilaksanakan secara maksimal dan terkesan asal jadi. Hal ini tentu berpotensi menurunkan kualitas serta daya tahan jalan,” ujar Hasyim.
GAMMA juga menyoroti dugaan kejanggalan sejak tahap awal pelaksanaan, mulai dari proses pemilihan penyedia jasa hingga pekerjaan fisik di lapangan yang dinilai tidak mencerminkan standar konstruksi jalan nasional.
Desak Audit dan Transparansi
Melalui audiensi tersebut, GAMMA meminta Kementerian PU dan Ditjen Bina Marga untuk melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh serta meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap proyek-proyek yang berada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten.
“Kami mendesak kementerian agar bersikap transparan dan akuntabel. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas,” tegas Hasyim.
Ia bahkan menyatakan bahwa GAMMA siap menggelar aksi demonstrasi apabila laporan dan permohonan audiensi tersebut tidak mendapat respons dari pihak kementerian.
“Kami siap turun aksi ke Kementerian PU agar dilakukan audit terhadap pejabat BPJN dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” tandasnya.
GAMMA menegaskan, langkah ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa agar pembangunan infrastruktur benar-benar berpihak pada kepentingan publik, serta tidak merugikan keuangan negara dan masyarakat.
( Hkz )
