PWP dan LPRI Gelar Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun 2025, Bedah Kinerja Pembangunan Kabupaten Bogor dan Rumuskan Arah Kebijakan 2026

Kab. Bogor — Perkumpulan Wartawan Pemda (PWP) bersama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) menggelar Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Evaluasi Pembangunan Kabupaten Bogor dan Perumusan Arah Kebijakan ke Depan”. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka yang melibatkan insan pers, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan untuk menilai capaian pembangunan Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2025.

Dialog publik tersebut bertujuan menghimpun pandangan kritis, masukan konstruktif, serta rekomendasi strategis terhadap berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan daerah.

Ketua PWP, Indrawan Nyok, dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan wujud tanggung jawab moral insan pers dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

“Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Indrawan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan refleksi akhir tahun ini dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan daerah berjalan sesuai dengan harapan publik.

“Dari forum ini, kami berharap lahir rekomendasi nyata yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor ke depan,” tambahnya.

Isu Strategis dan Evaluasi Pembangunan

Dialog publik berlangsung dinamis dengan beragam pandangan dan kritik yang disampaikan peserta. Sejumlah isu strategis mencuat, di antaranya pemerataan pembangunan antarwilayah, kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, serta pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Sejumlah perwakilan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat dari berbagai elemen turut hadir, di antaranya LSM Harimau, Mahasiswa GMPB, BPI, LSM Prabu, LPRI, PADAKAMY, GBNN, Garda Sakongi, serta unsur masyarakat sipil lainnya.

Para peserta menekankan bahwa evaluasi pembangunan harus dilakukan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Mereka juga mendorong agar hasil dialog tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif, terukur, dan berkelanjutan.

Komitmen Pers Mengawal Pembangunan

Melalui dialog publik ini, PWP menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga fungsi kontrol sosial pers demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Bogor yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun 2025 ini diharapkan menjadi kontribusi nyata insan pers dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor agar lebih responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat pada tahun 2026.

(Ade)