BPPKB DPAC Muncang Tegaskan Dukungan terhadap Polri, Ajak Publik Jaga Kepercayaan pada Institusi Negara
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap organisasi, konsolidasi internal, serta ajakan kepada seluruh elemen masyarakat agar terus memberikan dukungan positif kepada Polri sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan stabilitas nasional. BPPKB DPAC Muncang juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Polri dan pemerintah daerah demi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah Banten.
Adang Kancil menekankan pentingnya sikap kritis yang sehat dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Menurutnya, publik tidak seharusnya mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi maupun opini yang berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara.
“Kritik terhadap Polri adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, beretika, dan bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk melemahkan institusi penegak hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Polri memiliki peran vital sebagai penjaga keamanan negara. Oleh karena itu, upaya-upaya yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri dinilai dapat berdampak luas terhadap stabilitas dan rasa aman masyarakat.
“Polri merupakan salah satu pilar utama keamanan nasional. Jika institusi ini dilemahkan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, BPPKB DPAC Kecamatan Muncang berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Dengan dukungan konstruktif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Polri diyakini dapat semakin dipercaya dan berwibawa dalam menegakkan hukum secara adil.
Melalui pernyataan tersebut, BPPKB DPAC Muncang menegaskan sikapnya untuk terus berdiri bersama negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung Polri sebagai institusi yang profesional, berintegritas, dan menjalankan tugas sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Heru KZ)
