Dumas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Hutabangun Jae Masuk Tahap Klarifikasi Kejari Mandailing Natal
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Mandailing Natal, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., saat dikonfirmasi awak media mengenai tindak lanjut laporan yang telah diterima institusinya.
“Kami sudah melakukan pengecekan. Benar, Kejari Mandailing Natal telah menerima pengaduan masyarakat tersebut. Saat ini penanganannya masih pada tahap klarifikasi serta pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujar Jupri Wandy Banjarnahor.
Ia menegaskan, setiap laporan masyarakat akan ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, dan objektivitas, sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Pengaduan tersebut sebelumnya diajukan oleh Muhammad Saleh, Bendahara Satuan Mahasiswa AMPI, sebagai respons atas aspirasi dan keluhan warga Desa Hutabangun Jae. Warga menilai sejumlah program Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025 diduga belum terealisasi secara optimal.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut antara lain bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan perlengkapan sosial kemasyarakatan, penerangan jalan desa, hingga perlengkapan pertanian, yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan.
Masuknya Dumas ke tahap klarifikasi ini dinilai sebagai indikasi awal keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya Dana Desa.
Meski demikian, hingga saat ini Kejari Mandailing Natal belum menyampaikan hasil atau kesimpulan dari proses klarifikasi tersebut dan meminta publik untuk menunggu perkembangan resmi sesuai tahapan penanganan yang sedang berjalan.
(Magrifatulloh)
