HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Diduga Tekan Media Hapus Berita BLT dan Krisis Air, Kades Bukit Makmur Disorot

Belitung Utara– Dugaan upaya pembungkaman terhadap kerja jurnalistik mencuat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Oknum kepala desa berinisial RW disebut-sebut menekan media untuk menghapus pemberitaan terkait bantuan sosial dan krisis air bersih di wilayah tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum kepala desa itu diduga menghubungi redaksi Targetberita.co.id sebanyak dua kali untuk meminta agar berita diturunkan (take down). Pemberitaan yang dipersoalkan mengangkat keluhan warga, termasuk dugaan mandeknya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penyandang disabilitas selama enam bulan serta persoalan krisis air bersih yang belum teratasi.

Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, yang bersangkutan juga meminta agar namanya tidak dicantumkan dalam pemberitaan. Sikap tersebut memicu sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan bantuan di tingkat desa.

Pihak redaksi mengaku telah membuka ruang hak jawab sesuai mekanisme yang berlaku. Namun hingga berita ini diterbitkan, kepala desa yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Di sisi lain, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan juga turut menjadi perhatian. Keberadaan PT. Bumi Anugrah Sawit (BAS) yang beroperasi di wilayah tersebut sejak 2020 dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar, khususnya terkait penyediaan air bersih.

Camat Pinang Raya, Suharno, menyatakan pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan.
“Kami akan cek dan konfirmasi ke perusahaan terkait,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, segala bentuk upaya menghalangi kerja jurnalistik atau menekan media tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat luas. Warga berharap ada klarifikasi terbuka serta langkah konkret dari pihak terkait guna menyelesaikan persoalan bantuan sosial dan krisis air bersih yang telah berlangsung cukup lama. 

(HKZ)