Mandailing Natal – Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) menggelar aksi unjuk rasa dengan konsep berbeda di halaman Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Senin (15/6/2026).

Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, massa tidak menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka memilih melakukan aksi simbolik dengan menghadirkan tiga patung orang-orangan sawah yang memegang toa disertai suara sirene yang terus berbunyi. Sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum juga dipasang di lokasi aksi.

Aksi tersebut menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan karena metode penyampaiannya yang tidak biasa, namun tetap menyuarakan tuntutan yang dianggap penting oleh para demonstran.

Koordinator aksi, Pajarur Rohman Nasution, mengatakan aksi simbolik tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dinilai belum memenuhi harapan publik.

Menurutnya, AMP2K mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun 2025 yang sebelumnya menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak kontraktor yang telah menjalani proses hukum.

"Aksi ini merupakan simbol kekecewaan masyarakat yang selama ini berharap adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan dalam pemberantasan korupsi," ujar Pajarur kepada wartawan.

Dalam pernyataan sikapnya, AMP2K meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengevaluasi sejumlah kebijakan, termasuk pengangkatan pejabat yang menurut mereka perlu mendapat perhatian karena pernah disebut dalam proses persidangan perkara korupsi yang ditangani KPK.

Massa aksi juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang berkembang dalam persidangan sebelumnya.

AMP2K menegaskan bahwa seluruh dugaan yang mereka sampaikan perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan objektif.

Selain menyoroti kasus OTT, AMP2K juga meminta aparat penegak hukum melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan sejumlah dana hibah yang dikelola lembaga terkait di daerah.

Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Kami berharap seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujar salah seorang peserta aksi.

Di tengah kritik yang disampaikan kepada pemerintah daerah, AMP2K juga memberikan apresiasi kepada Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution.

Melalui sejumlah poster yang dibawa saat aksi, massa menilai Wakil Bupati memiliki komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan AMP2K dalam aksi tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Magrifatulloh)