JWI Sukabumi Pertanyakan Alokasi Hibah APBD 2025, Sekda Selaku Ketua TAPD Tidak Hadir dalam Audiensi
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, nilai hibah yang menjadi perhatian mencapai sekitar Rp5,6 miliar. JWI meminta penjelasan mengenai dasar pengalokasian anggaran tersebut, termasuk aspek regulasi, skala prioritas, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Audiensi dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Boyke Martadinata, Asisten Administrasi Umum Gun Gun Gunardi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jujun Junaedi, serta Kepala Inspektorat Komarudin.
Namun demikian, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua JWI DPC Sukabumi Raya, Luthfi Yahya, mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif terkait kebijakan pengalokasian dana hibah dalam APBD.
“Transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD menjadi hal penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Luthfi.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran publik diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan JWI, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan akan menampung seluruh catatan dan pertanyaan yang muncul dalam audiensi tersebut untuk dipelajari lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa hasil audiensi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Secara menyeluruh hasil audiensi akan kami kaji dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke arah yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah, yaitu maju, unggul, berbudaya, dan berkah,” ujarnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat, termasuk insan pers, dalam rangka mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
(Heri)
